Peringatan “Hari Keluarga Nasional” ke XXV Tahun 2018

 

Gubernur beserta Kepala Dinas PKP Provsu bersalaman dengan para penerima rumah
Bapak Gubernur beserta rombongan menuju salah satu rumah yang telah di renovasi oleh Dinas Perumahan dan kawasan permukiamn provsu

Tahun 1945 Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya. Namun situasi bangsa ini belum begitu kondusif. Bahkan untuk mempertahankan kemerdekaan, diberlakukannya wajib militer bagi rakyat. Hal ini menjadikannya mereka berpisah dengan keluarga. Melalui perjuangan yang gigih, pada 22 Juni 1949 Belanda menyerahkan kedaulatan bangsa Indonesia secara utuh. Seminggu kemudian, tepatnya 29 Juni 1949, para pejuang kembali kepada keluarganya. Inilah yang melandasi lahirnya Hari Keluarga Nasional (Harganas)

Harganas dimaksudkan untuk mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia akan pentingnya keluarga sebagai sumber kekuatan untuk membangun bangsa dan negara. Keluarga diharapkan menjadi sumber yang selalu menghidupkan, memelihara dan memantapkan serta mengarahkan kekuatan tersebut sebagai perisai dalam menghadapi persoalan yang terjadi.

Akhirnya, Harganas mendapat legalitas. Pada 15 September 2014 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 39 tahun 2014, anggal 29 Juni ditetapkan sebagai Hari Keluarga Nasional dan bukan hari libur.

Pada peringatan hari Keluarga Nasional tahun ini di hadiri oleh Gubernur (Bapak Edy Rahmayadi), Bupati Serdang Bedagai (Bapak Soekirman), Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu (Ibu Ir. Ida Mariana, M.Si) beserta Instansi yang terkait.

Pada kegiatan tersebut, Gubernur Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan kegiatan pembangunan bedah rumah sejumlah 10 (sepuluh) rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan berkeinginan memiliki rumah yang layak huni.

Para peserta penerima manfaat di hari keluarga nasional
Penyerahan tempat tidur ke para penerima manfaat di kegiatan Rehabilitasi Rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka dukungan Hari Keluarga Nasional

 

Rapat Koordinasi-II Monitoring dan Evaluasi P2KSN dan Rekomendasi Dukungan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Negara Aceh-Sumut di Provinsi Sumatera Utara

KSN PN h2Satuan Kerja Dekonsentrasi Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara melakukan Rapat Koordinasi-II Monitoring dan Evaluasi P2KSN dan Rekomendasi Dukungan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Negara Aceh-Sumut di Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 5 s/d 7 November 2014 di Medan.

Kawasan perbatasan negara merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 karena kawasan perbatasan negara dianggap sebagai salah satu kawasan yang memiliki peran penting dalam menjaga pertahanan dan keamanan serta kedaulatan negara. Mengingat nilai penting kawasan tersebut  maka pembangunan dan penataan ruang kawasan seyogyanya tetap memperhatikan arahan pengembangan kawasan dengan memperhatikan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah, termasuk keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor serta pertahanan dan keamanan negara yang dinamis dan terintegrasi secara nasional.

Dalam upaya mendorong semangat yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara NAD-Sumut di Provinsi Sumatera Utara ini, harus di dukung oleh semua pihak baik di pusat maupun di daerah. untuk itu, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi khususnya terhadap kinerja infrastruktur di wilayah Kawasan Perbatasan Negara NAD-Sumut khususnya di Provinsi Sumatera Utara yang didukung oleh sektor terkait, sehingga didapatkan suatu sistem monitoring-evaluasi program ke-PU-an untuk menghasilkan database infrastruktur yang baik yang diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan / rekomendasi dukungan infrastruktur selanjutnya dalam pengembangan ekonomi wilayah serta perkuatan kawasan perbatasan negara.

Rapat Koordinasi-II merupakan kelanjutan dari rapat koordinasi yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu sebagai upaya melakukan evaluasi program terhadap pengembangan dan perkuatan Kawasan Strategis Nasional dan rekomendasi dukungan infrastruktur Kawasan Perbatasan Negara NAD-Sumut di Provinsi Sumatera Utara dibidang ke-PU-an dengan memperhatikan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.

KSN PN

Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang masuk kedalam Kawasan Perbatasan Negara adalah (1) Kab. Langkat (2)Kota Medan (3)Kab. Deli Serdang (4)Kab. Serdang Bedagai (5)Kab. Batubara (6)Kab. Asahan (7)Kota Tanjung Balai (8)Kab. Labuhan Batu Utara (9) Kab. Labuhan Batu.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai revisi dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010, seluruh kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2019 wajib menyediakan infrastruktur sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal). Adapun untuk bidang Cipta Karya, SPM meliputi :
1.    Penyediaan air minum dengan indikator persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman.
2.    Penyediaan sanitasi dengan indikator :
a)    persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai;
b)    persentase pengurangan sampah di perkotaan;
c)    persentase pengangkutan sampah;
d)    persentase pengoperasian Tempat Pembuangan Akhir (TPA);dan
e)    persentase penduduk yang telayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun.
3.    Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan indikator persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan;
4.    Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan dengan indikator persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.

Pemerintah Kabupaten/Kota penyelenggara infrastruktur bidang Cipta Karya di daerah harus memenuhi SPM (Standar Pelayanan Minimal). Di sisi lain, perlu dilakukan pendataan pencapaian SPM setiap tahunnya sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan dan penyusunan strategi pembangunan pada tahun yang akan datang.

Pendampingan pemutakhiran data permukiman kumuh pada kabupaten/kota di Sumatera Utara

kumuhSatuan kerja pengembangan kawasan permukiman provinsi Sumatera Utara melaksanakan pendampingan pemutakhiran data permukiman kumuh pada kabupaten/kota sesuai kriteria dan indikator dalam identifikasi permasalahan kekumuhan,yang dilaksanakan di Garuda Plaza Hotel (16-17/10/2014) di Medan.

Acara yang dibuka oleh Kasatker Bangkim Provinsi Sumatera Utara menyampaikan dalam rangka percepatan pencapaian target 7D millenium development goals (MDG’s) dan amanat pasal 98 undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Serta menindaklanjuti arahan/instruksi bapak Presiden RI untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh 2020, perlu .dilakukan upaya bersama secara efektif oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Sesuai dengan arahan pembangunan pada RPJMN 3 adalah daya saing (competitiveness) dengan selayaknya ketersediaan layanan infrasruktur dasar. Salah satu arahan dalam bidang Cipta Karya adalah pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi prasarana dan sarana pendukung, di dukung oleh system pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Dengan indicator berkurangnya porsi rumah tangga yang menempati hunian dan permukiman tidak layak huni menjadi 0 %.

bangkim2Arahan tersebut dituangkan dalam target Renstra Ditjen Cipta Karya 2014-2019 menuju kota tanpa permukiman kumuh diharapkan peran serta kabupaten kota terkait untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. dalam hal ini peran serta kabupaten kota mulai dari awal pendampingan serta menuju tertuangnya hasil profil kumuh masing-masing kabupaten kota, yang telah mendapatkan pendampingan oleh tim gis beserta surveyor.

Aspek profil kawasan kumuh terdiri atas kondisi bangunan hunian, kondisi aksesibilitas lingkungan, kondisi drainase, kondisi pelayan air minum, kondisi pelayanan air limbah dan kondisi pelayanan persampahan.

Lebih lanjut diharapkan, pemerintah kabupaten/kota menindaklanjuti hasil fasilitasi identifikasi kawasan kumuh ini dengan menerbitkan keputasan kepala daerah tentang penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh di kabupaten/kota. Untuk menjadi focus penanganan kawasan secara terpadu di tahun berikutnya,tutupnya.(tj&anto_randalsumut).