Rapat Kerja I Kegiatan Fasilitasi Pokja PKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

Tujuan pelaksanaan kegiatan rapat kerja I kegiatan fasilitasi Pokja PKP  Provinsi Sumatera Utara  pada tanggal 16 april 2018 adalah untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam pengembangan perumahan melalui pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), hal ini sebagai bentuk optimalisasi kinerja POKJA PKP agar kegiatan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dengan adanya kegiatan POKJA PKP maka akan mendukung kerja dinas PKP lainnya di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota, POKJA juga bertujuan untuk menuntaskan backlog dengan program 1 juta rumah.

Acara dibuka oleh Kepala Dinas PKP Provsu yang juga sekaligus ketua Pokja PKP Provsu, Ibu Ir. Ida Mariana, M.Si. pada pukul 14.00 WIB. Disampaikan oleh beliau bahwa pada Raker I ini dapat dihasilkan agenda kerja Pokja PKP Provsu T.A 2018, dan diharapkan kinerja Pokja dalam pembangunan dan kawasan permukiman meningkat dan lebih berkesinambungan.

Kegiatan Pendampingan POKJA PKP Sumut antara lain membangun kolaborasi diantara stakeholder, pemerintah, Pemda, para pelaku dan masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman di Sumut. Mencari solusi strategis penyediaan rumah bagi MBR di Sumut. Serta memberi akses bagi MBR terhadap tanah dalam rencana tata ruang wilayah.

Fasilitasi POKJA PKP tahun 2018 terdiri dari 3 kegitan utama, yaitu : peningkatan kemandirian POKJA PKP Provinsi, pendampingan penyusunan dokumen perencanaan RP3KP dan Pembangunan basis data PKP. Fasilitasi ini memiliki harapan agar POKJA PKP dapat menyelesaikan program tersebut dengan baik.

Dalam Raker I ini disepakati bahwasanya SK Pokja PKP Provsu akan di review kembali disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan terkait pembangunan PKP di Provsu. Raker I ini dihadiri oleh anggota Pokja PKP dari Dinas PKP Provsu, BAPPEDA Provsu, SNVT Penyediaan Perumahan Sumatera Utara, Perum Perumnas Regional I, Kanwil BPN Provsu, Bank BTN, dan Satker Bangkim Sumut. Raker I ini akan ditindak lanjuti dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi I yang akan diselenggarakan pada hari Rabu s/d Jumat tanggal 18 – 20 April 2018 bertempat di Hotel Grand Swiss Bell/ Medan. Harapan seluruh peserta yang hadir di Raker I ini dapat menjadi starting point dalam peningkatan kapasitas Pokja PKP kedepannya.

SOSIALISASI PERANCANGAN KEBIJAKAN PENYEDIAAN KASIBA DAN LISIBA LINTAS KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA UTARA TA. 2017

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) di Provinsi Sumatera Utara khususnya terkait kebijakan penyediaan Kasiba dan Lisiba Lintas Kabupaten/Kota, serta untuk mensinergikan dan menyelaraskan langkah antar Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan unsur terkait bidang perumahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan Acara “Sosialisasi Perancangan Kebijakan Penyediaan Kasiba dan Lisiba Lintas Kabupaten/Kota di Sumatera Utara TA. 2017”, pada tanggal 5 s.d. 6 Oktober 2017, bertempat di Hotel Garuda Plaza – Medan.
Acara dibuka pada pukul 14.00 WIB, Hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2017, oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Bapak Ir. Ibnu S. Hutomo, MM. Dalam sambutan pembukaan beliau menyampaikan bahwa sebagai upaya mendukung pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Provinsi Sumatera Utara, khususnya perkembangan ekonomi lokal dan perkembangan kota, serta dalam upaya pemenuhan perumahan dan permukiman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, dimana salah satu kendala dan permasalahan yang dihadapi terkait menurunnya kualitas lingkungan permukiman adalah minimnya PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum) dan keterbatasan lahan untuk kawasan permukiman, maka sangat diperlukan adanya upaya untuk penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di kabupaten/kota. Untuk itu diharapkan dari acara sosialisasi ini dapat menghasilkan kesepakatan terkait kebijakan penyediaan Kasiba dan Lisiba Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang tepat sasaran, efektif, optimal dan berkelanjutan.

Acara Sosialisasi Perancangan Kebijakan Penyediaan Kasiba dan Lisiba Lintas Kabupaten/Kota di Sumatera Utara TA. 2017 ini menghadirkan 1 orang narasumber dari Kementerian PUPR dan 3 orang narasumber dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Narasumber dari Kementerian PUPR adalah Bapak Direktur Perencanaan Direktorat Penyediaan Perumahan Kemen PUPR, Bapak Ir. Hardi Simamora, MT. Beliau menyampaikan materi terkait Arah Kebijakan Penyediaan Kasiba dan Lisiba Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Narasumber dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara antara lain Ibu Ir. Ida Mariana, M.Si (Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu), dengan materi terkait Tata Cara Penyelenggaraan dan Penetapan Kasiba Lisiba Pada Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, Bapak Ir. Panusunan Harahap, M.Si. (Kasubbid Kawasan Stategis dan Kerjasama, Bidang Sarana, Prasarana dan Kewilayahan, Bappeda Provsu), dengan materi terkait Peluang Pelaksanaan Kasiba dan Lisiba Lintas Kabupaten/Kota Yang Telah Di Perda-kan, dan Bapak Ir. Syafrizal Pane, SH. (Kasie Penatagunaan Tanah, Kanwil BPN Provsu) dengan materi tentang Gambaran Status Lahan Pada Arah Pengembangan Permukiman Menurut Perda RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Adapun peserta yang diundang dan hadir dalam acara Sosialisasi Perancangan Kebijakan Penyediaan Kasiba dan Lisiba Lintas Kabupaten/Kota di Sumatera Utara TA. 2017 ini terdiri dari SKPD terkait tingkat provinsi (Bappeda Provsu, BPN Provsu, BPS Provsu, Dinas SDA – CKTR Provsu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provsu, Satuan Kerja SNVT Penyediaan Perumahan Provsu, Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provsu), SKPD terkait tingkat Kabupaten/Kota (Bappeda dan Dinas PKP dari 21 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang sudah Perda RTRW), serta unsur-unsur terkait PKP di Provsu (Perum Perumnas Wilayah I, DPD REI Sumut, APERSI Sumut serta pihak bank BTN).

Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2011, yang dimaksud dengan definisi lahan skala besar / Kasiba adalah lokasi yang mampu menampung sekurang-kurangnya 3.000 unit rumah, baik lokasi yang belum terbangun maupun integrasi lokasi pembangunan baru dan lokasi yang sudah ada permukimannya. Sedangkan untuk Lisiba adalah lokasi yang mampu menampung sekurang-kurangnya 1.000 unit rumah, baik lokasi yang belum terbangun maupun integrasi lokasi pembangunan baru dan lokasi yang sudah ada permukimannya. Narasumber juga menyampaikan bahwa Kasiba dan Lisiba mempengaruhi penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang memenuhi pembakuan pelayanan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sekaligus menjadi sarana penyediaan kavling tanah matang, beserta rumah dengan pola hunian yang berimbang, terencana dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga pada akhirnya Kasiba dan Lisiba sangat mempengaruhi dan merupakan salah satu komponen pengendali harga tanah.
Dipimpin oleh Bapak Ir. Suherman (Sekretaris Dinas PKP Provsu) selaku Ketua Panitia acara Sosialisasi ini, pada hari kedua (Jum’at, 6 oktober 2017), disusun bersama-sama Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Tentang Penyediaan Kasiba dan Lisiba di Kabupaten/Kota, ditandatangani oleh peserta acara/perwakilan dari dinas PKP masing-masing Kabupaten/Kota dan Ibu Ir. Ida Mariana, M.Si. selaku Kepala Dinas PKP Provsu. Nota Kesepakatan tersebut merupakan bentuk kesepahaman dan kesepakatan terkait penyediaan Kasiba Lisiba yang nantinya akan ditindaklanjuti dan disampaikan ke masing-masing Kabupaten/Kota. Selanjutnya acara ditutup oleh Bapak Ir. Suherman pada pukul 12.00 Hari Jum’at tanggal 6 Oktober 2017.

RAPAT KOORDINASI REKAPITULASI DAN VERIFIKASI DATA PERUMAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA

image004

Satuan Kerja Dekonsentrasi Perumahan Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan Rapat Koordinasi Rekapitulasi dan Verifikasi Provinsi yang dihadiri oleh Kepala   Dinas Tarukim Provsu, PLN, Kepala Dinas PU Kota Tebing Tinggi, Tim Pendataan, Satker Dekon, PPK Dekon Perumahan.

Pada sesi acara berikutnya  tentang Sambungan  Listrik  Rumah dan  Pendataan Berbasis Kecamatan dibagi menjadi Data   bagian  Sambungan     Listrik     serta     Perencanaan yang dibawakan oleh PLN dan Pendataan    Berbasis   Kecamatan( Pilot Project ) di Kota Tebing Tinggi yang dibawakan oleh kepala Dinas PU Kota Tebing Tinggi yang kemudian dilakukan dengan acara Tanya jawab oleh  peserta yang hadir.image012

Pada rapat tersebut dilakukan Finalisasi Pendataan Perumahan Provinsi diawali dengan acara Monev dan Finalisasi Pendataan  Perumahan yang dibawakan oleh nara sumber pusat kemudian dilanjutkan dengan acara Progres Pendataan  Provinsi yang dibawakan oleh Tim    pendataan Satker Dekon Provinsi. Yang dilakukan adalah pembahasan akhir tentang updating kuesioner pendataan Provinsi serta  rekapitulasi dan  verifikasi kuesioner Kabupaten/Kota.

RAPAT FORUM SINKRONISASI DATA PERUMAHAN KOTA

image004
Pada hari Selasa, 18 Oktober 2016 bertempat di Kantor Bappeda Kota Tebing Tinggi  Jl. Delima No. 5 Tebing Tinggi Bidang Dekonsentrasi Perumahan melaksanakan Rapat Forum Sinkronisasi kota yang dihadiri  Tim Pelaksana Pendataan Perumahan Semi dan seluruh Camat dan Lurah yg terdapat di Kota Tebing Tinggi.

Adapun aggenda yang dilaksanakan adalah sbb:

  1. Sinkronisasi data perumahan yang telah diperoleh dari Kecamatan, dari Dinas PKP, dari BPS, serta dari Instansi terkait lainnya
  2. Penyempurnaan kuesioner pendataan Kota tahun 2015 dan finalisasi kuesioner pendataan tahun 2016
  3. Input data dalam peta RP3KP oleh Dinas PKP Kota

image006

 

Pada  saat acara Sinkronisasi Kota  Hasil Pendataan Semi Primer  Kecamatan yang dibawakan oleh Bapak PLT Kadis PU Tebing Tinggi yg didampingi oleh Moderator: M. Nasir ST., MSi Kadis PLT PU Kota Tebing Tinggi memaparkan data Semi Primer yg sdh dikumpulkan dan di rekap oleh seluruh Lurah yg ada di Kota Tebing Tinggi, data Semi Primer diantaranya adalah data yg sangat dibutuhkan yaitu data Back Lock Perumahan yg terdapat di Kota Tebing Tinggi.

Pada saat acara Evaluasi Pelaksanaan Pendataan Semi Primer yang dibawakan oleh bapak PPK Dekon & TAPP dan didampingi oleh moderator Nerita H.Y Rumapea, ST. Beliau meminta informasikan kepada seluruh peserta yang hadir terutama dari 35 lurah untuk apakah input data ttk TPS( Tempat Pembuangan Sampah) yang terdapat di seluruh kelurahan yang terdapat di kota Tebing Tinggi sdh sesuai dengan ada.

image001

 

 

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Sumatera Utara

RTLH1

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah merehabilitasi 3.500 unit rumah tidak layak huni (RTLH) sejak tahun 2012. Untuk tahun 2014, sebanyak 600 unit rumah telah selesai diperbaiki dan diserahkan kepada pemiliknya.

Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho menyerahkan kunci rumah kepada 600 pemilik RTLH yang sudah diperbaiki oleh Pemprovsu melalui dinas Tata Ruang dan Pemukiman Sumut dari tahun anggaran 2014, di Lapangam Futsal Desa Gubus Laut Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara, Jumat malam (13/12/2014).

Pemprovsu menyadari bahwa rumah layak huni itu penting. Untuk itulah dilakukan pembangunan/ rehabilitasi rumah tidak layak huni kepada keluarga anggota masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang secara bertahap dimulai tahun 2012 yang lalu.

Pemprovsu sesuai visi untuk menjadikan provinsi sumatera utara yang berdaya saing, maju dan sejahtera, maka salah satu misinya adalah meningkatkan kualitas standar hidup layak kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Untuk mendukung kegiatan ini, pada 29 Maret 2012 Gubsu dan Pangdam telah mendatangani nota kesepahaman tentang pelaksanaan rehabilitasi RTLH di wilayah Sumut dengan tujuan mendorong pertisipasi semua pihak untuk mewujudkan perumahan dan pemukiman yang layak bagi MBR di Sumut dengan memanfaatkan sumber dana dan sumber daya manusia yang ada pada pihak Pemprovsu dan Kodam I/BB.

Hingga akhir tahun anggaran 2014, telah dilaksanakan pembangunan/rehabilitasi RTLH di 7 Kota dan 10 kabupaten. Pada tahun anggaran 2012 telah dilaksnakan pembangunan rehabiitasi sebanyak 1.500 unit, yakni Kota Medan, Binjai, Tebingtinggi, Pematang Siantar, Sibolga, Tanjung Balai, Padang Siempuan dan Deliserdang.

Sedangkan pada tahun anggaran 2013 sebanyak 1.400 unit yakni Kabupaten Langkat, Asahan, Labura, Labuhanbatu Induk dan Tapteng. Sementara pada tahun 2014 sebanyak 600 unit dengan lokasi di kabupaten Sergai sebanyak 200 Unit, Kabupaten Batubara 190 unit, Kabupaten Dairi 120 unit dan Pakpak Bharat 90 unit.

 

 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai revisi dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010, seluruh kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2019 wajib menyediakan infrastruktur sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal). Adapun untuk bidang Cipta Karya, SPM meliputi :
1.    Penyediaan air minum dengan indikator persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman.
2.    Penyediaan sanitasi dengan indikator :
a)    persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai;
b)    persentase pengurangan sampah di perkotaan;
c)    persentase pengangkutan sampah;
d)    persentase pengoperasian Tempat Pembuangan Akhir (TPA);dan
e)    persentase penduduk yang telayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun.
3.    Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan indikator persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan;
4.    Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan dengan indikator persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.

Pemerintah Kabupaten/Kota penyelenggara infrastruktur bidang Cipta Karya di daerah harus memenuhi SPM (Standar Pelayanan Minimal). Di sisi lain, perlu dilakukan pendataan pencapaian SPM setiap tahunnya sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan dan penyusunan strategi pembangunan pada tahun yang akan datang.

Pendampingan pemutakhiran data permukiman kumuh pada kabupaten/kota di Sumatera Utara

kumuhSatuan kerja pengembangan kawasan permukiman provinsi Sumatera Utara melaksanakan pendampingan pemutakhiran data permukiman kumuh pada kabupaten/kota sesuai kriteria dan indikator dalam identifikasi permasalahan kekumuhan,yang dilaksanakan di Garuda Plaza Hotel (16-17/10/2014) di Medan.

Acara yang dibuka oleh Kasatker Bangkim Provinsi Sumatera Utara menyampaikan dalam rangka percepatan pencapaian target 7D millenium development goals (MDG’s) dan amanat pasal 98 undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Serta menindaklanjuti arahan/instruksi bapak Presiden RI untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh 2020, perlu .dilakukan upaya bersama secara efektif oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Sesuai dengan arahan pembangunan pada RPJMN 3 adalah daya saing (competitiveness) dengan selayaknya ketersediaan layanan infrasruktur dasar. Salah satu arahan dalam bidang Cipta Karya adalah pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi prasarana dan sarana pendukung, di dukung oleh system pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Dengan indicator berkurangnya porsi rumah tangga yang menempati hunian dan permukiman tidak layak huni menjadi 0 %.

bangkim2Arahan tersebut dituangkan dalam target Renstra Ditjen Cipta Karya 2014-2019 menuju kota tanpa permukiman kumuh diharapkan peran serta kabupaten kota terkait untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. dalam hal ini peran serta kabupaten kota mulai dari awal pendampingan serta menuju tertuangnya hasil profil kumuh masing-masing kabupaten kota, yang telah mendapatkan pendampingan oleh tim gis beserta surveyor.

Aspek profil kawasan kumuh terdiri atas kondisi bangunan hunian, kondisi aksesibilitas lingkungan, kondisi drainase, kondisi pelayan air minum, kondisi pelayanan air limbah dan kondisi pelayanan persampahan.

Lebih lanjut diharapkan, pemerintah kabupaten/kota menindaklanjuti hasil fasilitasi identifikasi kawasan kumuh ini dengan menerbitkan keputasan kepala daerah tentang penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh di kabupaten/kota. Untuk menjadi focus penanganan kawasan secara terpadu di tahun berikutnya,tutupnya.(tj&anto_randalsumut).