PELATIHAN DAN PEMBEKALAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL) REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) MASYARAKAT KURANG MAMPU PROVINSI SUMATERA UTARA T.A 2020

Medan – Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Provsu melakukan Pelatihan dan Pembekalan Fasilitator Rehabilitasi (TFL) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Masyarakat Kurang Mampu Provinsi Sumatera Utara T.A 2020 di Garuda Plaza Hotel Medan. (11/03)

Pembukaan dilakukan oleh Herizal Pulungan selaku Pl. Sekretaris Dinas mewakili Kadis Perumahan Kawasan Permukiman provsu. ”Pelatihan dan pembekalan dilakukan untuk mendapatkan TFL yang berkualitas agar dapat melaksanakan tugas dengan baik untuk memverifikasi, identifikas keswadayaan, rembuk warga, pelaksanaan serta monitong dan pengawasan” tuturnya.

“Saya berharap peserta TFL untuk mengikuti kegiatan dengan penuh atensi dan berperan aktif dalam sesi diskusi maupun simulasi dan dapat mengaplikasikan dalam tugas dilapangan nanti” ujarnya.

Pelaksanaan Pelatihan dan Pembekalan Fasilitator Rehabilitasi (TFL) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Masyarakat Kurang Mampu Provinsi Sumatera Utara T.A 2020 dilakukan mulai tanggal 11-13 Maret 2020. Sebelum memulai penyampaian materi para peserta diminta untuk melakukan pre-test untuk mengukur kemampuan pehamanan sebelum mengikuti pelatihan dan pendampingan TFL, dan setelah menerima materi dan diskusi nanatinya para TFL ini akan melakukan post test guna mengetahui sejauh mana pengertian dan pemahaman yang sudah diterima oleh TFL.

Tenaga Fasilitator ini akan melakukan rembuk warga dan harus menguasai materi dan menguasi hal-hal teknis yang akan dihadapi. TFL nantinya juga akan didampingi dan dibantu oleh Tim Teknik dan Tim Konsultan untuk menjalankan tugasnya.

Pelatihan dan Pembekalan Fasilitator Rehabilitasi (TFL) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Masyarakat Kurang Mampu Provinsi Sumatera Utara T.A 2020 bertujuan agar TFL dapat memahami dengan baik tugas dan tanggung jawabnya agar dapat mendukung pelaksanaan rehab RTLH sehingga rehab RTLH dapat berjalan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu.

RAPAT KOORDINASI DAERAH (RAKORDA) SENSUS PENDUDUK 2020

Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Ir. Ida Mariana Harahap M.Si menjadi salah satu narasumber di dalam acara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Sensus Penduduk 2020 (10/03), yang dibuka oleh Sekda Provsu Sabrina yang ditandai dengan pemukulan gong yang didampingi oleh Kadis PKP Provsu, Kadis Dukcapil, Dinas Kominfo, Kepala BPS Sumut dan para Kabag di BPS Sumut.

Dalam sambutannya  Sekda menyampaikan harapan Gubernur kepada seluruh kalangan untuk turut mensukseskan Sensus Penduduk 2020, dan juga turut membantu petugas sensus dalam menjalankan tugasnya nanti. Para ASN juga diharapkan menjadi contoh baik dalam melakukan pengisian Sensus Penduduk Online.

Acara dilanjutkan dengan melakukan Panel diskusi yang diisi oleh Kadis PKP Provsu, Kadis Dukcapil dan Perwakilan Dinas Kominfo. Ida Mariana Harahap memaparkan pentingnya mengisi Sensus Penduduk Online Tahun 2020. Kadis PKP provsu menyoroti kesulitan masyarakat memperoleh informasi pembelian rumah yang terjangkau dan lokasi yang sesuai kebutuhan masyarakat. Masyarakat dapat mengakses Aplikasi SiKasep dan SiKumbang dan memudahkan masyarakat nantinya jika ingin melakukan pembelian rumah melalui aplikasi tersebut.

Pengisian sensus penduduk online juga dapat membantu Dinas PKP Provsu untuk mengetahui data mengenai permasalahan Backlog Pemilikan dan Backlog Penghunian yang dimiliki oleh Sumatera Utara yang masih teratasi 10-15 ribu rumah tiap tahunnya.

“Pengisian sensus penduduk online juga sesuai dengan visi-misi Gubernur Sumatera Utara untuk Sumut yang Bermartabat dimulai dengan mempunyai rumah layak huni untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara” ujarnya.

Ir. Ida Mariana Harahap M.Si sangat mendukung semua kalangan masyarakat untuk mensukseskan Sensus Penduduk Online dengan sebenar-benarnya dan memberikan data yang valid untuk pengisian Sensus Penduduk Online. Karena data yang masuk nantinya akan membantu dalam menyelesaikan masalah perumahan selanjutnya.

Dukungan Dinas PKP provsu yang telah dilakukan adalah melakukan sosialisasi dan pengisian sensus penduduk online 2020 di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman provsu.(ulfa)

http://dispkp.sumutprov.go.id/updated/2020/03/02/sosialisasi-pengisian-sensus-penduduk-2020-online/

 

SOSIALISASI APLIKASI SISTEM INFORMASI SURAT MASUK DAN KELUAR (SISUMAKER) DI LINGKUNGAN DINAS PKP PROVSU

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu mendapatkan kunjungan Sosialisasi  mengenai sistem informasi surat masuk dan keluar (SISUMAKER) dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provsu. Kedepannya, surat menyurat sudah akan dilakukan dengan teknologi elektronik untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan sistem persuratan.

Rido Meivala sebagai perwakilan Kominfo yang menyampaikan Sosialisasi mengenai SISUMAKER. Hadirin yang hadir dalam sosialisasi tersebut adalah seluruh eselon IV dan eselon III di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman provsu. Para Eselon 4 dan Eselon 3 terlebih dahulu harus membuat akun di http://sisumaker.sumutprov.go.id/ untuk bisa menggunakan SISUMAKER.

“Di dalam sistem dijelaskan bahwa draft surat keluar dibuat oleh eselon IV naik ke eselon III kemudian ke Sekretaris dan akhirnya naik ke Kepala OPD. Jika di dalam draft surat ada kesalahan atau kurang sesuai, penerima surat bisa melakukan penolakan draft surat dan draft surat akan kembali ke pengirimnya, penerima draft surat bisa juga langsung melakukan revisi dan melanjutkan surat hingga ke Kepala OPD” jelasnya.

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pengembangan e-government Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, sesuai dengan Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. Maka dari itu sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE

Pada saat ini terjadi perubahan era yang dikenal dengan era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan mekanisasi produksi untuk menunjang efektivitas dan efesiensi aktivitas manusia. Era revolusi industri 4.0 tidak saja memiliki dampak terhadap dunia usaha dan industri namun juga terhadap lingkungan birosistekrasi pemerintah. Harapan dengan sistem ini terlaksana arsip surat lebih tertata, mendukung paperless, dapat melaksanakan tugas dengan lebih cepat dengan pemanfaatan teknologi.(ulfa)

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) RUSUNAWA TERINTEGRASI BAGI PEKERJA DI KAWASAN KEK SEI MANGKEI

Medan – Agus Tripriyono mewakili Gubernur Sumut membuka acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kantor Gubernur Sumut (03/03). FGD tersebut mengangkat topik “Project Development Fund KPBU Rusunawa Terintegrasi Bagi Pekerja di Kawasan KEK Sei Mangkei Kabupaten Simalungun”.

“Gubernur Sumut Edy Rahmayadi berterimakasih kepada  Kementerian Keuangan, Bappenas, dan PUPR karena telah membantu provsu dalam pendampingan dan asistensi dalam penyiapan permohonan Project Development Fund untuk Kegiatan Rusunawa Terintegrasi Bagi Pekerja di KEK Sei Mangkei Kab. Simalungun, dan kepada Tim Simpul KPBU dan Tim Pembangunan Perumahan di Kawasan KEK Sei Mangkei” ujarnya

Pasca ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia terutama di Sumatera Utara, yang difokuskan untuk jadi Pusat Pengembangan Industri Kelapa Sawit Hilir dan Rubber City Skala Besar dan Kualitas Internasional. Pemerintah Pusat menilai pemprovsu sangat serius dalam project ini dan mendukung langkah-langkah percepatan.

Rangkaian acara FGD dimilai dengan pemaparan materi dan kajian terlebih dahulu oleh Ir. Ida Mariana MSi selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang membawahi Project Development Fund KPBU Rusunawa Terintegrasi Bagi Pekerja di Kawasan KEK Sei Mangkei Kabupaten Simalungun. Pengelola Sei Mangkei sendiri sangat mendukung dan merasa terbantu dengan akan adanya Rusunawa Terintegrasi Bagi Pekerja di Kawasan KEK Sei Mangkei sehingga bisa dimanfaatkan oleh Badan Usaha kawasan tersebut.

FGD berlangsung sangat intens dan menarik. Hal ini tampak dari antusiasme para peserta yang hadir saat memberikan pertanyaan, saran dan masukan setelah Kadis Dinas PKP Ir. Ida Mariana Harahap M.Si selesai menyampaikan materi.

Acara kemudian ditutup oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Aset dan SDA Agus Tripryono dengan mengucapkan terima kasih hadirin yang datang dari seluruh peserta dari berbagai latar belakang diantaranya Pemkab Simalungun, Pengelola KEK Sei Mangkei, OPD Pemprovsu terkait, Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Insfrastuktur Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kementerian PUPR.

SOSIALISASI PENGISIAN SENSUS PENDUDUK 2020 ONLINE

Medan, Sumatera Utara – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permikiman Provsu menerima kunjungan kerja dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provsu. Kunjungan oleh BPS dipimpin oleh Rita Herawati Bangun. Kunjungan diadakan di Lapangan kantor dinas Jalan A.H NAsution No.20 Medan.

Kunjungan Kerja disambut langsung oleh Kepala Dinas Ir. Ida Mariana M.Si bersama seluruh ASN di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam kunjungannya BPS Provsu melakukan sosialisasi tentang pengisian Sensus Penduduk 2020 Online kepada seluruh ASN. Sebelum melakukan pengisan Sensus Penduduk 2020 Online diperlukan KTP, KK dan buku nikah yang sudah disediakan. Rita Herawati Bangun menjelaskan Pengisian dapat dilakukan melalui HP yg terhubung ke internet melalui sensus.bps.go.id dimulai dengan mengisi NIK dan KK kemudian membuat password pada halaman yang tersedia.

“Password dibuat dengan kombinasi angka dan huruf dan minimal 6 karakter, pengisian sensus bps juga cukup dilakukan oleh salah satu NIK dari satu KK untuk pengisian seluruh anggota KK” ujarnya.

Setelah mendengarkan instruksi yang diberikan kemudian para ASN memulai membuka web sensus.bps.go.id dan mengikuti instruksi yang diberikan tadi. Kendala yang terjadi dalam melakukan pengisian sensus penduduk 2020 online ketika website agak lambat perintah yang dilakukan, dan jangan melakukan back pada halaman yang dibuka, karena nantinya akan melakukan pengisian ulang.

Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengisian formulir sensus penduduk online tergantung pada tingkat pemahaman masyarakat. Rata-rata waktu yang dibutuhkan tiga puluh menit untuk menyelesaikan pengisian dalam satu KK mulai dari kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga.

Pengalaman salah satu ASN dalam pengisian juga menyampaikan “pengisian sensus penduduk 2020 online memerlukan waktu kurang lebih 30 menit karena data banyak, mulai dari kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga yang berjumlah 6 orang. Kesulitan yang dihadapi hanya sinyal yang kadang lambat, karna data nya sudah tau semua, pengisian di website juga tidak sulit tinggal di klik saja” ucapnya.

Tujuan BPS Provsu dalam melakukan kunjungan sosialisi ke Dinas untuk melakukan pendampingan dan menaikan responrate masyarakat dalam pengisian sensus penduduk online. BPS juga melakukan pendampingan ke beberapa apartemen, perumahan dan Universitas  atau lembaga lainnya.

Target pengisian sensus pendudukan online memang kepada masyarakat yang melek teknologi karna Sensus Penduduk Tahun 2020 dibagi dua tahap. Pertama pengisian online tanggal 15 Februari – 31 Maret 2020. Pada bulan Juli akan diadakan sensus penduduk wawancara. Tingkat antusiasme cukup tinggi pada saat melakukan sosialisasi pendampingan. Jika ada kendala dalam pengisian online bisa menghubungi nomer kantor BPS Provsu di (061) 8452343.

Harapan BPS masyarakat proaktif dengan mengisi form sensus penduduk 2020 online dengan memberikan jawaban yang sesuai dengan realita keadaan.(ulfa)

KADIS PKP MENERIMA KUNJUNGAN KERJA KOMISI C DPRD KOTA TANJUNG BALAI

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu meneria kunjungan kerja dari Komisi “C” DPRD Kota Tanjung balai. Rombongan Komisi “C’ ini dipimpin oleh Eriston Sihaloho. Pertemuan diadakan di Kantor Dinas Jalan A.H Nasution Medan (26/02).

Kunjungan Kerja disambut langsung oleh Kepala Dinas Ir. Ida Mariana M.Si didampingi Kabid Rumah Umum, Kabid Rumah Swadaya, Kabid Kawasan Permukiman, dan Kabid PSU. Dalam kunjungannya DPRD Kota Tanjungbalai ingin mengetahui mekanisme pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Sumatera Utara.

Kepala Dinas PKP Provsu telah menjelaskan Tupoksi Dinas, Penyelenggaraan urusan perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Kumuh, penyelenggaraan PSU Permukiman dan pembangunan Rumah Relokasi Korban Bencana serta Fasiliasi Penyediaan Rumah Korban Pembangunan Daerah.

Komisi “C” DPRD Kota Tanjungbalai meminta petunjuk dan penjelasan langkah apa yang dapat dilakukan bila ada penyimpangan dalam mekanisme Rehab RTLH. Setelah itu, Kabid Rumah Swadaya turut menjelaskan mekanisme pemilihan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) serta pemilihan panglong penyedia bahan bangunan oleh masyarakat.

Kadis PKP Provsu juga berpesan agar daerah juga proaktif mengusulkan dan mempersiapkan masyarakat yang benar-benar layak menerima bantuan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. DPRD dan Pemkab/Pemko harus memahami Juknis Pelaksanaan dari masing-masing pembiayaan Rehab RTLH. Apabila ada penyimpangan, pemprov sangat terbuka untuk saran solusi perbaikan serta menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kadis PKP provsu juga mengingatkan bahwa program ini memiliki nilai sosial yang tinggi yang harus diimbangi dengan komitmen tanpa kutipan. Pertemuan diakhiri dengan foto bersama.(ulfa)

KADIS PKP DAMPINGI GUBSU MERESMIKAN RUMAH BERBASIS KOMUNITAS

Padangsidempuan – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Ketua TP PKK Pemprovsu Nawal Rahmayadi bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Perumahan Provinsi Sumatera Utara Ida Mariana Harahap meninjau dan melakukan peresmian Bantuan Pembangunan Baru Rumah Berbasis Komunitas Tahun 2019.Penerima bantuan adalah komunitas pekerja bangunan di Desa Purba Tua Kec. Padangsidempuan Tenggara, Minggu (23/02).

Peresmian diawali dengan pemotongan pita oleh Nawal Rahmayadi di damping Gubsu bersama Kadis PKP Provsu Ida Mariana, Walikota Padangsidempuan dan Kadis PKP Padangsidempuan.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Ida Mariana menjelaskan rumah yang mendapat bantuan sebanyak 74 unit rumah. Pembangunan rumah ini merupakan bagian dari program satu  juta rumah oleh Presiden Jokowi yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, melalui dana APBN T.A 2019.

Dalam pelaksanaannya berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Padangsidempuan dan Pemprov Sumatera Utara. Pemerintah Kota Padangsidempuan mematangkan lahan menyediakan sarana air minum, tempat pengolahan sampah dan limbah. Sedangkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman provsu membangun fasilitas perkerasan jalan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). (ulfa)

KADIS PKP DAMPINGI GUBSU MERESMIKAN RUMAH KORBAN BENCANA

Ulu Pungkut, Mandailing Natal – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi didampingi oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Ida Mariana Harahap  melakukan peresmian Rumah Korban Bencana Alam Banjir dan Longsor yang terjadi tahun lalu di Dahu Lomban Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandialing Natal, Sabtu (22/02).

Pemerintah Provinsi Sumut, membangun sebanyak 26 unit rumah. Pembangunan relokasi sudah rampung diselesaikan 100% sudah siap untuk ditempati. Tinggal menunggu pemasangan listrik dan istalasi air bersih untuk segera di tempati warga. Rumah tersebut dipastikan akan menjadi hak milik warga yang direlokasi.

“Ini akan menjadi hak milik bapak dan ibu, biar tidak ada yang menggangu gugat. Tapi jangan lagi bapak menempati rumah yang lama. Kalau bisa rumah yang lama dirobohkan saja, untuk ditanam pohon juga boleh,” ujar Gubernur kepada para warga saat meninjau perumahan di Simpang Duhu Lombang Kecamatan Ulu Pungkut, Sabtu (22/2).

Gubernur juga meminta Bupati Madina agar membantu pemasangan listrik dan instalasi air agar dapat segera ditempati oleh warga yang direlokasi. “Segera ini harus bisa ditempati. Nanti saya akan berkomunikasi dengan Bapak Bupati untuk menanyakan kapan air ini bisa dialirkan ke sini. Jangan tunggu bulan lima, kalau bisa bulan puasa sudah mereka tempati rumah ini. Bapak dan ibu pun mohon bersabar karena ini juga ada aturannya,” tambah Edy Rahmayadi.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut Ida Mariana Harahap menjelaskan bahwa seluruh rumah ini adalah untuk para korban bencana banjir bandang dan longsong yang menerjang Desa Muara Saladi tahun lalu. “Untuk membangunnya kita menggunakan alokasi APBD Tahun Anggaran 2019. Kita juga membangun jalan untuk akses ke perumahan serta dinding penahan tanah agar tidak terjadi longsor,”terangnya.(ulfa)

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Provsu Rekrutmen penerimaan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk pendampingan dalam program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Kurang Mampu T.A 2020

Medan – Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Provsu melakukan pembukaan rekrutmen penerimaan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk pendampingan dalam program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Kurang Mampu T.A 2020 pada Selasa (18/02).

Pembukaan dilakukan oleh Kepala Dinas PKP Provsu Ida Mariana Harahap “Tahapan perekrutan sudah mulai dari seleksi berkas dan test selanjutnya test tertulis, komputer, wawancara yang akan dilaksanakan hari ini dan besok, jadi kerjakan dengan sungguh-sungguh” tuturnya.

“Saya juga berharap TFL yang terpilih merupakan yang siap untuk mengerjakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab karena lokasi sebaran berada di 15 Kabupaten dan Kota yang ada juga berada di desa” ujarnya

Tahun ini Rekrutmen TFL membutuhkan 30 orang yang akan terbagi dalam 15 Kabupaten dan Kota yang terpilih mendapatkan RTLH untuk 2020, masing-masing Kabupaten Kota akan mendapatkan pendampingan oleh satu fasilitator teknik dan satu fasilitator pemberdayaan non teknik.

Berkas pelamar yang masuk sampai akhir tanggal 9 Februari 2019 sebanyak 216 berkas peserta yang diterima. 172 orang peserta yang lulus seleksi berkas dan mengikuti ujian tertulis, ujian kemampuan komputer dan melanjutkan ujian wawancara. Peserta melakukan ujian di Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman terbagi pada Selasa, 18 Februari 2020 dan Rabu 19 Februari 2020. Ujian dimulai pukul 09.00 wib sampai pukul 16.00 wib. Peserta yang mengikuti ujian akan di ranking dan dipilih 30 orang dengan nilai tertinggi.

Tenaga Fasilitator yang terpilih nantinya akan disebar di 15 Kabupaten / Kota yaitu Kabupaten Langkat, Kota Medan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Sidempuan, Kabupaten Mandailing Natal, yang mendapat bantuan untuk RTLH pada tahun 2020.(ulfa)

Rapat Koordinasi dan Penyampaian Usulan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Masyarakat Kurang Mampu T.A 2020

Medan – Dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah layak huni di Sumatera Utara untuk mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat, Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan mengadakan Rapat Koordinasi dan Penyampaian Usulan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Masyarakat Kurang Mampu T.A 2020, di Hermes Palace Medan, tanggal 13 Februari s/d 14 Februari 2019.

Acara tersebut dihadiri oleh Tim Teknisi dari 15 Kabupaten / Kota yaitu Kabupaten Langkat, Kota Medan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Sidempuan, Kabupaten Mandailing Natal, yang mendapat bantuan untuk RTLH pada tahun 2020.

Kepala Dinas PKP Sumatera Utara (Sumut) Ida Mariana Harahap melakukan pembukaan dan pengarahan dalam rapat tersebut. Kadis meminta kepada Kabupaten / Kota yang menerima bantuan untuk RTLH tahun 2020 untuk meningkatkan kinerja lebih baik lagi dari tahun sebelumnya dan segera melengkapi berkas untuk melanjutkan jalannya program bantuan RTLH dan menanti keseriusan daerah dalam menjalankan RTLH.

“Kita harus menekankan swadaya masyarakat untuk meningkatkan kepemilikan dan memastikan penerima RTLH hanya dapat satu kali menerima bantuan. Karena masih RTLH yang harus ditangani untuk memenuhi target 74% merehabilitasi RTLH pada tahun 2024. Diharapkan dana APBN dalam program BSPS turut membantu kebutuhan rumah layak huni. Kabupaten dan Kota juga wajib memiliki APBD untuk RTLH agar dapat memenuhi target” ujarnya.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Utara untuk menyiapkan rumah layak huni untuk Sumut yang bermartabat. Setiap tahun diperlukan minimal 20.000 ribu rumah untuk rehabilitasi RTLH. Angka tersebut hanya bisa dicapai oleh partisipasi semua Pihak, APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten / Kota dan CSR Badan Usaha.

Ida Mariana juga menambahkan jika kabupaten atau kota yang ingin mendapatkan bantuan RTLH bisa dengan mengajukan kelengkapan data seperti sudah menyusun Perda RP3KP, adanya unsur RTLH dan serius dengan kelengkapan data.

Setelah melakukan Rapat Koordinasi dan Penyampaian Usulan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Masyarakat Kurang Mampu T.A 2020, selanjutnya melakukan perekrutan Tim Fasilitator Lapangan (TFL) dan konsultan provinsi yang akan membantu dalam pengawasan karena masalah yang dihadapi akan berbeda. TFL juga bertugas untuk membantu Tim Teknis untuk melakukan realisasi dan mengecek kelengkapan data.

Acara tersebut juga menghadirkan Tim Teknis RTLH Tahun 2019 dari Kabupaten langkat Beryl dan dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan Bastanta, untuk berbagi pengalaman pengalaman menjalankan RTLH, best practice selama terlibat dlm mendampingi masyarakat merehabilitasi rumah. Hal ini menjadi masukan kepada tim teknis provinsi membuat persiapan pelaksanaan RTLH T.A 2020.(ulfa)