Dinas Perumahan dan Kawasan  Permukiman Provinsi Sumatera Utara melakukan Verikasi SK Kumuh Kota Sibolga

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Muhammad Haldun membuka Verikasi SK Kumuh Kota Sibolga oleh Tim Verifikasi Provinsi sesuai dengan Kewenangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Acara dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jl. Jendral A.H Nasution No. 20 (Selasa, 19/04).

Acara dibuka oleh Sekretaris Muhammad Haldun mewakili Kepala Dinas PKP Provsu, dan didampingi oleh eselon III dan eselon IV. Selanjutnya Tim Verifikasi SK Kumuh Kota Sibolga menyampaikan hasil identifikasi awal pendataan kelengkapan data kawasan kumuh Kota Sibolga. Kawasan Kumuh dengan luasan 10-15 Ha sesuai dengan kewenangan Provinsi ada 4 kawasan yaitu Kawasan I (Kelurahan Angin Nauli Ling. 1 dan 2,  Kelurahan Huta Barangan Ling. 3), Kawasan II (Kelurahan Aek Manis Ling. 1, 4, 5 dan 8), Kawasan III (Kelurahan Aek Manis Ling. 2, 3, 6 dan 7) dan Kawasan IV (Kelurahan Pasar Belakang Ling. 1, 2, 3 dan 4).

Dari hasil verifikasi Kota Sibolga sudah memiliki RTRW sesuai Perda No. 2 tahun 2018, dan belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kemudian format SK Kumuh akan disesuaikan kawasannya sesuai dengan polygon/deliniasi dengan masing-masing polygon tidak berbasis lingkungan. Akan dilakukan penyempurnaan deliniasi untuk Kawasan II dan Kawasan IV agar disesuaikan dengan pola ruang peruntukan permukiman dalam RTRW. Lokasi yang masuk dalam polygon merupakan lokasi perumahan dan permukiman sesuai dengan peruntukan pola ruang dalam RTRW Kota Sibolga.(ulfa)

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu melakukan Verifikasi SK Kumuh Kabupaten Asahan

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu melakukan Verifikasi SK Kumuh Kabupaten Asahan oleh Tim Verifikasi Provinsi sesuai dengan Kewenangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Acara dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu Jl. Jendral A.H Nasution No. 20 (Kamis, 07/04).
Acara dibuka oleh Plh. Kabid Kawasan Permukiman Syarifah mewakili Kepala Dinas PKP Provsu. Kemudian Tim Verifikasi SK Kumuh Kab. Asahan menyampaikan hasil identifikasi awal pendataan kelengkapan data kawasan kumuh Kab. Asahan. Kawasan kumuh dengan luasan 10-15 Ha sesuai kewenangan provinsi ada 2 kawasan yaitu di Kelurahan Sentang Kec. Kisaran Timur dan di Kelurahan Sidodadi Kec. Kisaran Barat.
Dari hasil verifikasi Kabupaten Asahan sudah memiliki RTRW sesuai Perda No. 12 tahun 2013, namun belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kelurahan Sentang Kec. Kisaran Timur dan di Kelurahan Sidodadi Kec. Kisaran Barat masih perlu melakukan penyempurnaan ulang termaksuk titik koordinat, kesesuaian pola ruang permukiman, dengan memperhatikan deliniasi sebagai satu hamparan. Lokasi yang masuk dalam polygon merupakan lokasi perumahan dan permukiman sesuai dengan peruntukan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Asahan.(ulfa)

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu mengadakan Ujian Kompetensi kepada Calon TFL untuk program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah T.A 2022

Medan – “pada ujian ini saya berharap agar para peserta dapat bersungguh sungguh dalam mengikuti ujian dan mendapatkan hasil yang terbaik dan dapat bergabung menjadi Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Saya harap TFL yang terpilih adalah tenaga-tenaga yang berdedikasi tinggi”, berikut adalah salah satu kutipan pidato pembukaan oleh Ir. Supryanto, MM selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera saat membuka acara Ujian Kompetensi kepada Calon Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu mengadakan Ujian Kompetensi kepada Calon TFL untuk program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah T.A 2022, di Madani Hotel                   Jl. Amaliun No. 1 (Kamis, 31/03).

Ujian Kompetensi terdiri dari Ujian Tertulis, Ujian Praktik (Komputer) dan Wawancara. Dari 97 Peserta yang lulus seleksi administrasi hanya 60 peserta calon TFL yang datang dan mengikuti ujian kompetensi TFL. Peserta mengikuti ujian dimulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB Dalam mengikuti ujian para peserta tetap mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga jarak dsb.

TFL yang terpilih nantinya akan disebar di 12 Kabupaten/ Kota yaitu: Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Langkat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kota Tanjung Balai, Kota Sibolga, Kota Tebing Tinggi, Kota Padang Sidempuan dan Kota Pematang Siantar.(Nanda)

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu melakukan pembukaan acara Verifikasi SK Kumuh kabupaten Karo

Medan – Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu melakukan pembukaan acara Verifikasi SK Kumuh kabupaten Karo. Verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikasi Provinsi sesuai dengan Kewenangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Acara dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu Jl. Jendral A.H Nasution No.20 (Jumat, 25/03).

Kemudian Tim Verifikasi Kabupaten Karo menyampaikan hasil identifikasi awal pendataan kelengkapan data kawasan kumuh Kabupten Karo. Dari hasil verifikasi SK Kumuh Kabupaten Karo sudah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sesuai perda No. 4 Tahun 2022. Kabupaten Karo belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Perlu dilakukan penyempurnaan deliniasi ulang semua kawasan termaksud titik koordinat, kesesuaian pola ruang permukiman dengan memperhatikan deliniasi sebagai satu hamparan. Ada beberapa lokasi perlu dideliniasi ulang, karena masuk didalamnya yang bukan kawasan perukiman dan dicek kesesuaiannya dengan peruntukan pola ruang dalam RTRW dan agar disinkronkan dengan dokumen RP3KP, terkait negative list baik kawasan kumuh maupun kawasan rawan bencana. Lokasi yang masuk ke dalam polygon merupakan lokasi lokasi perumahan dan permukiman sesuai dengan peruntukan pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karo.(ulfa)

 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu melakukan Verifikasi SK Kumuh Kota Binjai

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu melakukan Verifikasi SK Kumuh Kota Binjai oleh Tim Verifikasi Provinsi sesuai dengan Kewenangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Acara dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu Jl. Jendral A.H Nasution No.20 (Jumat, 25/03).

Acara dibuka oleh Sekretaris Dinas PKP Provsu Muhammad Haldun mewakili Kepala Dinas PKP Provsu. Kemudian Tim Verifikasi Kota Binjai menyampaikan hasil identifikasi awal pendataan kelengkapan data kawasan kumuh Kota Binjai. Kawasan Kumuh dengan luasan 10-15 Ha sesuai dengan kewenangan Provinsi ada 12 (dua belas) kawasan yang ada di dalam SK Kawasan Kumuh.

Dari hasil verifikasi SK Kumuh Kota Binjai sudah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sesuai perda No.5 Tahun 2020, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sedang dalam penyusunan Materi Teknis. Ada beberapa kawasan yang perlu dideliniasi ulang karena bukan diperuntukan sebagai kawasan permukiman dan selanjutnya akan dicek kesesuaian dengan peruntukan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Lokasi yang masuk ke dalam polygon merupakan lokasi perumahan dan permukiman sesuai dengan peruntukan pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).(ulfa)

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu bersama Tim Verifikasi Provinsi melakukan Verifikasi SK Kawasan Kumuh Kabupaten Humbang Hasundutan

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu bersama Tim Verifikasi Provinsi melakukan Verifikasi SK Kawasan Kumuh Kabupaten Humbang Hasundutan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Acara dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu Jl. Jenderal Besar A.H Nasution No. 20 Medan (Kamis, 24/3).

Acara dibuka oleh Sekretaris Dinas PKP Provsu, Muhammad Haldun, S.Sos. MSP., mewakili Kepala Dinas PKP Provsu. Dari hasil verifikasi secara administrasi terhadap SK Kawasan Kumuh Kabupaten Humbang Hasundutan, sesuai data SK Kawasan Kumuh, profil kawasan kumuh, data numerik dan dan peta deliniasi kawasan kumuh Kabupaten Humbang Hasundutan, terdapat 6 (enam) kawasan yang menjadi kewenangan provinsi dengan luas kawasan 10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha, terdiri dari 3 (tiga) kawasan yang sudah masuk dalam SK Kawasan Kumuh Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020 yang berada di Desa Nagasaribu III Kecamatan Lintong Nihuta, Desa Parbotihan Kecamatan Onan Ganjang dan Desa Sihombu Kecamatan Tarabintang. Adapun 3 (tiga) kawasan lainnya merupakan kawasan yang diusulkan akan masuk dalam SK Kawasan Kumuh hasil review, berada di Desa Hutapaung, Desa Pancur Batu dan Desa Pollung, ketiganya berada di Kecamatan Pollung.

Untuk 6 (enam) kawasan tersebut, perlu dilakukan deliniasi ulang, karena masuk dalam deliniasi beberapa kawasan yang bukan permukiman, dan beberapa kawasan terdeliniasi bukan merupakan 1 (satu) hamparan. Juga perlu dikoreksi data numerik, profil kawasan beserta titik koordinat sesuai peta hasil deliniasi ulang untuk 6 (enam) kawasan tersebut. Hal tersebut juga perlu dilakukan untuk kawasan kumuh lainnya di Humbang Hasundutan, karena memungkinkan adanya perubahan jumlah kawasan kumuh kewenangan provinsi, pusat maupun daerah.

Kabupaten Humbang Hasundutan belum memikili Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), sehingga dalam identifikasi kawasan perumahan dan permukiman merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Humbang Hasundutan. Deliniasi kawasan kumuh Kabupaten Humbang Hasundutan agar di-overlay dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Humbang Hasundutan untuk menilai kesesuaian peruntukannya dengan pola ruang perumahan dan permukiman dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Terkait legalitas tanah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan perlu berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Humbang Hasundutan.(ulfa)

 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan Verifikasi SK Kumuh Kabupaten Batubara

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan Verifikasi SK Kumuh Kabupaten Batubara oleh Tim Verifikasi Tingkat Provinsi sesuai dengan kewenangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Acara dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Perumaham dan Kawasan Permukiman Jl. Jendral A.H Nasution No. 20 (Senin, 21/03).

 

Acara dibuka oleh Kepala Dinas PKP Provsu Supryanto.  Selanjutnya Tim Verifikasi SK Kumuh Kabupaten Batubara menyampaikan hasil identifikasi awal pendataan kelengkapan data kawasan kumuh Kabupaten Batubara, kawasan kumuh dengan luas 10-15 Ha sesuai dengan kewenangan Provinsi ada tujuh kawasan.

 

Dari hasil verifikasi kelengkapan Readliness Criteria SK Kumuh Kabupaten Batubara untuk kawasan Bagan Arya, Kawasan Nenas Siam, kawasan Tanjung Tiram akan dilakukan deliniasi ulang. Kabupaten Batubara belum memiliki  Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sedang dalam proses di Kementerian Pusat. Pada lokasi kawasan Pagurawan dan kawasan Benteng terdapat kawasan yang tergenang air dengan luas yang cukup segnifikan disebabkan adanya ROB yang continue setiap bulannya dan kurang drainase dikawasan tersebut. Lokasi yang masuk ke dalam polygon merupakan lokasi perumahan dan permukiman sesuai dengan peruntukan pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batubara.(ulfa)

 

 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan Verifikasi SK Kumuh Kota Tebing Tinggi

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan Verifikasi SK Kumuh Kota Tebing Tinggi oleh Tim Verifikasi Tingkat Provinsi sesuai dengan kewenangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Acara dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jl. Jendral A.H Nasution No. 20 (Jumat, 18/03).

Acara dibuka oleh Sekretaris Dinas Muhammad Haldun mewakili Kepala Dinas PKP Provsu. Kemudian Tim Verifikasi SK Kumuh Kota Tebing Tinggi menyampaikan hasil identifikasi awal pendataan kelengkapan data kawasan kumuh Kota Tebing Tinggi. Kawasan Kumuh dengan luas 10-15 Ha sesuai dengan kewenangan Provinsi ada sebanyak Sembilan belas kawasan.

Dari hasil verifikasi penilaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Tebing Tinggi sedang dalam proses review agar data kawasan kumuh sesuai dengan perubahan pola ruang yang sedang diproses review. Kota Tebing Tinggi belum memiliki Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Ada sembilan belas lokasi kawasan kumuh dengan luasan 10-15 Ha yang akan dilakukan deliniasi ulang serta dilakukan pengecekan kembali profil dan numerik nya. Lokasi yang masuk ke dalam polygon merupakan lokasi perumahan dan permukiman sesuai dengan peruntukan pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tebing Tinggi.

Acara ditutup oleh Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu.(ulfa)

AKSELERASI PENCAPAIAN PRODUKTIVITAS UNTUK TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN MELALUI KOLABORASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN SUMATERA UTARA BERMARTABAT

Nias Utara – Gubernur Sumatera Utara  Memberikan Sambutan dan membuka Acara Musrenbang Kabupaten Nias Utara dalam hal ini di wakilkan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu Ir. Supryanto, MM dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara, Sekretaris Derah Kabupaten Nias Utara, Forkopimda Kabupaten Nias Utara dan para Kepala Dinas Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara acara dilaksanakan dilingkungan Kantor Bupati Nias Utara(17/03) .

Dalam Sambutannya Supryanto menyampaikan Forum Musrenbang  memiliki makna yang sangat penting dan strategis dimana seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi terhadap usulan Rencana Pembangunan sehingga tercapainya kesepakatan terhadap Rancangan RKPD Tahun 2023.

“Besarnya skala dan cakupan pembangunan daerah tentunya membutuhkan sinergitas, integrasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan, sinergi perencanaan pembangunan provinsi dan kabupaten/kota perlu ditingkatkan melalui sinkronisasi dan kolaborasi dalam bentuk kerjasama perencanaan pembangunan, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pembangunan, Ujarnya”

“Saya berharap bahwa pelaksanaan Musrenbang RKPD ini dapat meningkatkan esensi peran publik dalam mendiskusikan berbagai hal yang sangat penting untuk perencanaan kedepan yang lebih baik, Tambahnya”

Selanjutnya sesi foto bersama dengan para Undangan Acara Musrenbang Kabupaten Nias Utara tanda berakhirnya acara.(dedi)

PRA MUSRENBANG PENYUSUNAN RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA ZONA DATARAN TINGGI TAHUN 2023

Hotel Niagara Parapat, Simalungun,(16/03/22).  Pembukaan acara Ceremonial Pra Musrembang Zona Dataran Tinggi, Kabupaten Simalungun oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Turut hadir para Kepala Daerah Seluruh Kabupaten/Kota Kawasan Dataran Tinggi, Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga, Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang, Wakil Bupati Pakpak Bharat Mutsyuhito Solin, Bupati Samosir Vandiko Gultom, Wakil Bupati Humbang Hasundutan Oloan Paniaran Nababan dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan.

“Semangat yang selalu disampaikan untuk seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota bahwa sudah saatnya kita gencarkan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, jembatan, akses pariwisata, industri, pertanian, dll, karena sebelumnya di tahun 2021 sempat tertunda akibat refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19. apalagi, kawasan Danau Toba sudah menjadi salah satu kawasan ekonomi super prioritas nasional yang kedepannya akan menjadi salah satu pusat pariwisata unggulan di Indonesia, saya meminta agar pembahasan ini benar-benar kita prioritaskan demi mendukung program pemulihan ekonomi di Sumatera Utara ujarnya”.

 

“Catatkan Sejarah”, di lain kesempatan para Kepala Daerah Kabupaten/Kota Zona Dataran Tinggi Provinsi Sumatera Utara memuji gebrakan Gubernur Edy Rahmayadi terkait penganggaran Infrastruktur yang dialokasikan untuk daerah mereka pada tahun 2022-2023. Anggaran sebesar Rp. 713 Miliar merupakan suatu sejarah yang luar biasa yang pernah ditorehkan oleh Gubernur Sumatera Utara, karena baru kali inilah Kabupaten/Kota yang ada di Zona Dataran Tinggi Provinsi Sumatera Utara mendapatkan dana yang luar biasa, Terimakasih Pak Gubernur. Hal ini dikatakan Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga mewakili Kepala Daerah Kabupaten/Kota Zona Dataran Tinggi meliputi Kabupaten Simalungun, Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Pematang Siantar, Toba, Samosir, Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan saat Pra Musrembang Zona Dataran Tinggi di Hotel Niagara Parapat.(sulis)