Makna Lomba Kebersihan pada Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 72 di Pemprovsu

Kebersihan lingkungan kerja adalah salah satu bagian dari penciptaan  lingkungan kerja yang kondusif yang akan memberikan rasa nyaman dan memungkinkan para pegawainya untuk dapat terus berkarya dan bekerja secara optimal. Makna penting tersebut menjadi salah satu dasar penyelenggaraan Lomba Kebersihan Kantor dalam rangka peringatan ­­­­ antar SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Sumatera Utara turut berperan aktif mengikuti perlombaan kebersihan kantor. Hasil tim penilai menempatkan Dinas PKP sebagai juara ke dua, setelah Dinas Perindustrian dan Perdagangan,.

Penghargaan kepada pemenang Lomba Kebersihan diberikan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si kepada Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu Ir. Ida Mariana, M.Si pada upacara penurunan duplikat bendera merah putih HUT Kemerdekaan ke 72 RI di Lapangan Merdeka Medan, Kamis sore (17/8).

Atas penghargaan yang diperoleh Dinas PKP, Kadis berpesan kepada jajarannya pada apel pagi senin 21 Agustus 20187 “Bahwa kebersihan yang telah dicapai agar terus dipertahankan sehingga menjadi kebiasaan dan budaya kerja kita sehari – hari”. (Ant)

Rapat Sinkronisasi Dan Koordinasi Pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Rapat Sinkronisasi Dan Koordinasi Pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Utara Dan APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada selasa 29 Agustus 2017. Rapat sinkronisasi dan koordinasi ini sangat tepat dilakukan guna penyebaran informasi dan pemantapan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di sumatera utara, mengingat tahun 2017 sudah hampir memasuki triwulan ketiga, sehingga rencana pembangunan yang telah dibahas pada tahapan – tahapan sebelumnya dapat lebih difokuskan lokasi kegiataanya, jenis kegiatannya maupun sumber pendanaannya berdasarkan kewenangan sesuai uu no. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Rapat dibuka oleh Bapak Nouval Mahyar sebagai staf ahli bidang hukum, politik dan pemerintahan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dalam sambutannya beliau menyampaikan agar semua pihak mengambil peran masing – masing dan bekerja sama mewujudkan cita – cita pembangunan.

Hadir dalam rapat ini perwakilan dari  Bappeda dan Dinas Perumahan  dan Kawasan Permukiman 31 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Rapat ini menjadi wadah penyatuan data Rumah Tidak layak Huni di Seluruh Kabupaten Kota di Sumatera Utara. Pemerintah pusat melalui Direktorat penyediaan perumahan Kementerian PUPR hadir sebagai narasumber berkesempatan memperkenalkan aplikasi basis data e-RTLH. Dengan memanfaatkan aplikasi system basis data rumah Tidak layak huni maka intervensi program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tepat sasaran dan cepat terlaksana. Dengan tersedianya berbagai potensi sumber pendanaan seperti DAK Perumahan, Rehabilitasi rumah oleh pemerintah kabupaten /kota, pemerintah provinsi, bantuan CSR badan usaha maka diharapkan jumlah rumah tidak layak huni dapat dikurangi dan memberikan manfaat kepada masyarakat untuk dapat tinggal di rumah yang sehat dan layak.

REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2016

Pada Tahun Anggaran 2016, Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di 3 kabupaten, yaitu Mandailing Natal, Toba Samosir dan Simalungun, dimana jumlah total rumah yang direhab sebanyak 325 unit.

Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ini merupakan bentuk komitmen Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan Program 100-0-100 serta pencapaian target RPJMD Provinsi Sumatera Utara, yaitu rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 9600 unit rumah.

PENYELENGGARAAN ACARA PROSES PERCEPATAN KPR SUBSIDI DAN REALISASI PROGRAM SEJUTA RUMAH UNTUK RAKYAT

Pada tanggal 5 April 2016, Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan acara Proses Percepatan KPR Subsidi Dan Realisasi Program Sejuta Rumah Untuk Rakyat, bertempat di Ruang Martabe Kantor Gubernur Sumatera Utara. Acara yang dihadiri oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) tingkat provinsi ini bertujuan untuk menyosialisasikan KPR Subsidi sebagai salah satu bentuk implementasi dari Program Sejuta Rumah.

Acara ini menghadirkan beberapa narasumber yang berasal dari Bank Tabungan Negara Wilayah Sumut, Bapertarum dan PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara. Melalui acara ini diharapkan para ASN memahami kemudahan-kemudahan yang disediakan pemerintah seperti penetapan harga rumah subsidi, keringanan bunga KPR dan bantuan uang muka.

Acara diakhiri dengan kunjungan peserta ke lokasi Perumahan Griya Sumut Paten yang berlokasi di Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang. Perumahan Griya Sumut Paten merupakan salah satu percontohan dari penyediaan rumah subsidi yang dibangun oleh PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara.

RAPAT KOORDINASI REKAPITULASI DAN VERIFIKASI DATA PERUMAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA

image004

Satuan Kerja Dekonsentrasi Perumahan Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan Rapat Koordinasi Rekapitulasi dan Verifikasi Provinsi yang dihadiri oleh Kepala   Dinas Tarukim Provsu, PLN, Kepala Dinas PU Kota Tebing Tinggi, Tim Pendataan, Satker Dekon, PPK Dekon Perumahan.

Pada sesi acara berikutnya  tentang Sambungan  Listrik  Rumah dan  Pendataan Berbasis Kecamatan dibagi menjadi Data   bagian  Sambungan     Listrik     serta     Perencanaan yang dibawakan oleh PLN dan Pendataan    Berbasis   Kecamatan( Pilot Project ) di Kota Tebing Tinggi yang dibawakan oleh kepala Dinas PU Kota Tebing Tinggi yang kemudian dilakukan dengan acara Tanya jawab oleh  peserta yang hadir.image012

Pada rapat tersebut dilakukan Finalisasi Pendataan Perumahan Provinsi diawali dengan acara Monev dan Finalisasi Pendataan  Perumahan yang dibawakan oleh nara sumber pusat kemudian dilanjutkan dengan acara Progres Pendataan  Provinsi yang dibawakan oleh Tim    pendataan Satker Dekon Provinsi. Yang dilakukan adalah pembahasan akhir tentang updating kuesioner pendataan Provinsi serta  rekapitulasi dan  verifikasi kuesioner Kabupaten/Kota.

RAPAT FORUM SINKRONISASI DATA PERUMAHAN KOTA

image004
Pada hari Selasa, 18 Oktober 2016 bertempat di Kantor Bappeda Kota Tebing Tinggi  Jl. Delima No. 5 Tebing Tinggi Bidang Dekonsentrasi Perumahan melaksanakan Rapat Forum Sinkronisasi kota yang dihadiri  Tim Pelaksana Pendataan Perumahan Semi dan seluruh Camat dan Lurah yg terdapat di Kota Tebing Tinggi.

Adapun aggenda yang dilaksanakan adalah sbb:

  1. Sinkronisasi data perumahan yang telah diperoleh dari Kecamatan, dari Dinas PKP, dari BPS, serta dari Instansi terkait lainnya
  2. Penyempurnaan kuesioner pendataan Kota tahun 2015 dan finalisasi kuesioner pendataan tahun 2016
  3. Input data dalam peta RP3KP oleh Dinas PKP Kota

image006

 

Pada  saat acara Sinkronisasi Kota  Hasil Pendataan Semi Primer  Kecamatan yang dibawakan oleh Bapak PLT Kadis PU Tebing Tinggi yg didampingi oleh Moderator: M. Nasir ST., MSi Kadis PLT PU Kota Tebing Tinggi memaparkan data Semi Primer yg sdh dikumpulkan dan di rekap oleh seluruh Lurah yg ada di Kota Tebing Tinggi, data Semi Primer diantaranya adalah data yg sangat dibutuhkan yaitu data Back Lock Perumahan yg terdapat di Kota Tebing Tinggi.

Pada saat acara Evaluasi Pelaksanaan Pendataan Semi Primer yang dibawakan oleh bapak PPK Dekon & TAPP dan didampingi oleh moderator Nerita H.Y Rumapea, ST. Beliau meminta informasikan kepada seluruh peserta yang hadir terutama dari 35 lurah untuk apakah input data ttk TPS( Tempat Pembuangan Sampah) yang terdapat di seluruh kelurahan yang terdapat di kota Tebing Tinggi sdh sesuai dengan ada.

image001

 

 

Sinkronisasi Program Pembangunan Cipta Karya Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

Sambutan Kepala Dinas Tarukim ProvsuSatuan Kerja Perencanaan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Workshop Sinkronisasi Program Bidang Cipta Karya tahun 2018, Kamis(03/11/2016), di Medan. Kegiatan ini dihadiri oleh Satker APBN bidang Cipta Karya Provinsi Sumut dan Perwakilan Dinas PU Cipta Karya dan Bappeda 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumut, Ir. Ibnu S Hutomo, MM dalam sambutannya menyampaikan bahwa Perencanaan pembangunan dan pengusulan kegiatan harus dapat mengikuti perkembangan kemajuan teknologi informasi, yaitu dengan menggunakan Aplikasi SIPPa (Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran).

 

 

DSC_0159

Melalui sambutan beliau Bapak Ibnu menekankan akan pentingnya keaktifan dan kepedulian kabupaten/kota dalam melakukan perencanaan program, paradigma perencanaan pembangunan telah berubah dari top down menuju ke bottom up namun perubahan ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh kabupaten/kota. Melalu kegiatan sinkronisasi ini Bapak Ibnu menghimbau kepada kabupaten/kota untuk memanfaatkan waktu selama dua hari ini untuk berdiskusi dan berinteraksi dalam menyusun sebuah perencanaan yang terpadu dan berkesinambungan. Pemerintah kabupaten / kota Juga harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk mewujudkan kegiatan yang telah diprogramkan, dengan memenuhi kriteria – kriteria kesiapan pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati.

Acara tersebut menghadirkan Narasumber dari Subdit Keterpaduan Perencanaan Direktorat Keterpaduan Perencanaan Infrastruktur DJCK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bappeda Provinsi Sumatera Utara dan Satuan Kerja Bidang Cipta Karya di Provinsi Sumatera Utara.

Program pembangunan bidang cipta karya ke depan diarahkan untuk mensukseskan gerakan 100 – 0 – 100 yang berarti untuk cakupan pelayanan air minum 100% masyarakat yang terlayani pada tahun 2019 begitu pula dengan pelayanan sanitasi, sedangkan untuk penanganan kawasan kumuh perkotaan di targetkan 0% pada tahun 2019.DSC_0139

Acara singkronisasi Program diakhiri dengan diskusi kesepakatan Memorandum program yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.

 

 

.(Ant)

Penguatan Kapasitas Pengelola Kegiatan Sanitasi Bermasis Masyarakat (Sanimas) di Sumatera Utara

sanimas1
Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas Lurah – KSM – BKM – Ketua – Bendahara – Tukang – Mandor Sanitasi Berbasisi Masyarakat Islamic Development Bank (IDB), 5 – 8 Agustus 2016 di Medan.
Program Sanimas IDB merupakan salah satu komponen program pendukung 100 – 0 – 100 yaitu 100% akses air minum yang aman, 0% kawasan kumuh dan 100% akses sanitasi yang layak pada tahun 2019 yang merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Salah satu komponen utama kegiatan ini adalah pemberdayaan masyarakat. selain pemberdayaan masyarakat, kegiatan ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu pengarustamaan gender, otonomi, dan desentralisasi dimana pemerintahan daerah bertanggungjawab penuh terhadap keberlanjutan dari pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian. Ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk berpikir dan bekerja keras dalam usaha mencapai target universal access tersebut.

Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Ibnu S Hutomo dalam sambutannya menyampaikan akses penduduk kepada prasarana dan sarana air limbah permukiman dan persampahan pada dasarnya erat kaitanya dengan aspek kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, sosial budaya serta kemiskinan. Hasil berbagai pengamatan dan penelitian telah membuktikan bahwa semakin besar akses penduduk kepada fasilitas prasarana dan sarana air limbah permukiman, persamapahan dan drainase serta pemahaman tentang higienis, semakin kecil kemungkinan terjadinya kasus penyebaran penyakit yang ditularkan melalui media air (waterborne diseases).

sanimas2Acara pelatihan para pengurus ksm dan lurah serta mandor ini adalah salah satu komponen acara yang sangat penting guna mendorong kepedulian yang berkelanjutan dari masyarakat perkotaan dan perdesaan serta diharapkan para pengurus ksm dan lurah mampu mengembangkan potensinya terhadap pengembangan sanitasi lingkungan berskala komunitas berbasis masyarakat. Program ini bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok untuk turut berpartisipasi memecahkan berbagai permasalahan yang terkait pada upaya peningkatan kualitas sanitasi berbasis masyarakat, tutup Ibnu.

Pelatihan penguatan ini mengudang 6 Kabupaten/Kota yang ada d Sumatera Utara diantaranya Kota Binjai, Kota medan, Kota Tebing Tinggi, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Karo dan Kabupatern Deli Serdang yang mewakili Lurah, KSM, BKM, Tukang dan Mandor dengan jumlah peserta 474 orang.(tj_randal)

PENYELENGGARAAN ACARA SOSIALISASI DAN REALISASI PROGRAM SEJUTA RUMAH

Pada tanggal 21 Januari 2016, Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan acara Sosialisasi dan Realisasi Program Sejuta Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), bertempat di Ruang Martabe Kantor Gubernur Sumatera Utara. Acara yang dihadiri oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) tingkat provinsi ini bertujuan untuk menyosialisasikan Program Sejuta Rumah serta bentuk-bentuk implementasinya terutama dalam penyediaan rumah subsidi.

Acara dibuka dengan kata sambutan Gubernur Sumatera Utara yang dibacakan oleh Ir. Ibnu S. Hutomo, MM (Kepala Biro Pembangunan Provinsi Sumatera Utara) dan penandatanganan MoU antara Pemprovsu dengan pihak perbankan. Acara dilanjutkan dengan paparan yang menghadirkan beberapa narasumber yang mewakili Kementerian PUPR, Bank Tabungan Negara Wilayah Sumut, REI, APERSI dan Perumnas.

Acara ini diharapkan mendorong percepatan pelaksanaan Program Sejuta Rumah serta memperluas pemahaman akan rumah subsidi bagi para ASN di Provinsi Sumatera Utara