PERKENALAN SEKRETARIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PKP PROVSU

“Kepala Dinas Ibu Ir. Ida Mariana Harahap, M.Si memperkenalkan Sekretaris Dinas PKP Provsu yang baru”

Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu Ir. Ida Mariana Harahap M.Si memperkenalkan Sekretaris Dinas PKP Provsu Ir. Anda Subrata M.Si kepada para pejabat eslon III dan Eslon IV di  lingkungan Dinas PKP Provsu. Ir. Anda Subrata M.Si yang di lantik pada Jumat 29-05 sebelumnya menjabat sebagai Kabid Sarana Prasarana Wilayah di Bappeda Provsu.

“Sekretaris Dinas Bapak Ir. Anda Subarata, M.Si Menyapa pegawai Di Lingkungan Dinas PKP Provsu”

Selain pertemuan dan perkenalan dengan sekretaris baru Dinas PKP Provsu, dalam pertemuan itu Ida Mariana juga menjelaskan Sumatera Utara memasuki masa transisi setelah status tanggap darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19 berakhir 29 Mei 2020, sesuai SK Gubernur Sumut Nomor 188.44/174/KPTS/2020. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut pun mempersiapkan kemungkinan pelaksanaan skenario normal baru atau new normal yang bakal diterapkan pemerintah pusat. New normal adalah tatanan, kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.

“Mulai hari ini semua pegawai sudah balik masuk kantor seperti biasa tetapi dengan standart kebiasaan dan prilaku sesuai dengan standart kesehatan pada saat COVID-19 dan melaksanakan tugas masing-masing” tutur Ida Mariana.

“Mari semua bekerja sama teamwork dan tidak bekerja sendiri, karna sekertaris tugasnya membantu Kepala Dinas mengkordinasikan di bidang-bidang maupun di subbid, jika ada keluhan juga bisa di sampaikan kepada saya agar bisa sama-sama menyelesaikan semuanya dengan teamwork untuk meringankan beban kerja bersama dan bekerja sesuai dengan tupoksinya” ujar Anda.

Diakhir pertemuan diadakan diskusi bersama dengan seluruh anggota yang hadir di pertemuan dan perkenalan dengan Sekertaris DisPKP yang baru. (ulfa)

 

Transisi Menuju New Normal, Semua Wajib Memakai Masker

MEDAN – Sumatera Utara (Sumut) memasuki masa transisi, setelah status tanggap darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19 berakhir 29 Mei 2020, sesuai SK Gubernur Sumut Nomor 188.44/174/KPTS/2020. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut pun mempersiapkan kemungkinan pelaksanaan skenario normal baru atau new normal yang bakal diterapkan pemerintah pusat.New normal adalah tatanan, kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Skenario ini untuk mempercepat penanganan Covid-19 dalam aspek kesehatan dan sosial-ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan skenario new normal dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional.”Setelah ini saya tidak perlu mengeluarkan Surat Edaran lagi. Status tanggap darurat berakhir hari ini, selanjutnya kita masuk masa transisi, untuk menentukan apakah kita akan menerapkan New Normal, Disorder dan Survival. Prosesnya bisa seminggu, bisa juga dua minggu, selama itu kita akan menerima masukan dari berbagai pihak, tapi bukan berarti warga bisa dengan bebas keluyuran keluar rumah,” ujar Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat memimpin rapat Petunjuk Strategis GTPP Covid 19 Pascastatus Tanggap Darurat dengan Forkopimda Sumut di Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman No 41 Medan, Jumat (29/5)

Kadis PKP Provsu Menyampaikan Bantuan Gugus Tugas COVID-19 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Dairi

Sidikalang, – Kadis PKP Provsu Ir. Ida Mariana M.Si mewakili Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, didampingi oleh Kasubag Umum dan kepegawaian Beslida Sahmawati, melakukan penyerahan bantuan Paket Sembako untuk masyarakat di Kabupaten Dairi.

Penyerahan bantuan diterima oleh Kepala BPDB Kab. Dairi Ir. Sahala Tua Manik di Gedung Serba Guna Pemkab Dairi Jl. 45 Sidikalang. Total bantuan yang diserahkan sebanyak 32.146 paket sembako, yang berisikan beras 10kg, mie instan 20 bungkus, minyak makan 2 lt, gula 2 kg. Paket bantuan ini diserahkan kepada Pemerintahan Kab. Dairi dari Gugus Tugas COVID-19 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang akan di distribusikan kepada masyarakat miskin yang terdampak dari COVID-19.

Jumat (29-05) mulai distribusikan sebanyak 2.100 paket dan akan menunggu jadwal  Pemerintah Kab. dairi untuk melakukan pengiriman karena dibutuhkan tempat penyimpanan bantuan. Bantuan paket sembako akan didistribusikan oleh babinsa dan tidak membebani Pemerintah Kabupaten  karena sudah ada pembagian dari Gugus Tugas COVID-19.

“Pemkab Dairi sangat berterima kasih karena hadirnya bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan akan didistribusikan kepada masyarakat yang terkena dampak dari COVID-19 dan masyarakat miskin. Bantuan akan mulai didistribusikan pada tanggal 2 Juni 2020” ujar Sahala.

Pembagian langsung kepada masyarakat dan tidak dengan mengumpulkan orang ramai sesuai dengan protokoler COVID-19 agar tetap menjaga social distancing.

RAPAT LANJUTAN RENCANA PEMBANGUNAN RUSUNAWA TERINTEGRASI KEK SEI MANGKEI (LANJUTAN)

Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Ida Mariana Harahap didampingi Tim KPBU Sumut melakukan rapat Pembangunan Rusunawa Terintegrasi KEK Sei Mangkei Provsu melalui Video Conference bersama dengan Tim KPBU Pusat.

Rapat Video Conference terserbut membahas mengenai kelengkapan DPP yang telah dievaluasi oleh tim KPBU Sumatera Utara.

“Kita tidak pernah bosan untuk mengevaluasi kekurangan dalam membangunan rusunawa terintegrasi kek Sei Mangkei menuju perbaikan”. Pungkas Ida Marina.

Dalam rapat tersebut Ida Marianan menyampaiakan evaluasi yang telah dilakukan oleh tim KPBU Sumatera Utara, Pertama mengevaluasi pembangunan di KEK Sei Mangkei yang nantinya di lokasi hanya membangun Rusunawa tanpa fasilitas komersil kemudian yang ke dua di lokasi membangun Rusunawa dengan fasilitas komersil tanpa PGF dengan IRR yang rendah, dan yang ketiga membangun Rusunawa dengan fasilitas komersil dengan PGF dan IRR hingga 40 %.

Selanjutnya dalam rapat tersebut Tim KPBU Pusat memberikan masukan dan kritik untuk pengajuan PGF yang diajukan oleh Tim KPBU Pembangunan Rusunawa Terintegrasi KEK Sei Mangkei.

Tim KPBU Pusat memberikan beberapa masukan untuk nambah masukan dasar-dasar hukum dan memperhatikan pembagian wewenang antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota. Tim KPBU Pusat juga meminta untuk merincikan beberapa bagian dari DPP. (dedi)

 

MUSRENBANG RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021 HARI KE-II ( lANJUTAN)

Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera mengikuti Hari Ke- II Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021. Musrenbang dilakukan secara online via aplikasi ZOOM terkait dengan pembatasan pertemua yang melibatkan banyak orang dalam masa pandemik COVID-19. Kepala Bappeda provsu Hasmirizal Lubis melakukan pembukaan musrenbang hari kedua dan menyampaikan arahan untuk seluruh OPD Pemprovsu. (Jumat, 25/4)

Langkah yang telah dilakukan Pemprovsu untuk percepatan penanganan COVID-19 dengan membentuk gugus tugas  percepatan penanganan COVID-19 di Sumut, pemprovsu juga sudah melakukan refocusing dan relokasi APBD T.A 2020, tidak lupa pemprovsu juga mempersiapkan sarana prasarana kesehatan yang terdiri dari 1000 kamar perawatan rumah sakit rujukan COVID-19 serta alat-alat kesehatan seperti Alat Pelindung Diri (APD), masker dan Hand Sanitizer dan penyemprotan disinfektan. Pemprovsu juga menghilangkan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dalam masa 3 bulan terhitung Maret s/d Mei 2020. Pemprovsu juga terus melakukan himbauan dan seruan melalui Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara No. 184/TU/III/2020 pada tanggal 16 Maret 2020, dan Pemprovsu sudah membuka Toko Tani Indonesia Center (TTIC).

Dalam kesempatan tersebut Hasmirizal Lubis mengatakan “tahap pertama refocusing untuk COVID-19 ini kita sudah mengaokasikan sebanyak 502 M, dan jika dalam kondisi terburuk kita akan melakukan refokusing tahap kedua mencapai 1 Triliun sehingga fokus penanganan COVID-19 sampai dengan Desember 2020 sebanyak 1,5 Triliun” ujarnya. Berdasarkan pakar hasil analisis epidemologi diperkirakan bulan Juni mulai mengalami penurunan kasus dan bulan September 2020 bisa kembali ke kehidupan normal. “Di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan dibuka Toko Tani Indonesia Center dengan sistem online guna menjaga social distancing dan physical distancing yang menjual produk pangan rumah tangga ini diharapkan mampu memenuhi kebutugan pangan masyarakat dengan harga di bawah pasar, kami mengharapkan Toko Tani Indonesia Center juga ada disemua Kab/Kota Provsu” tambahnya.

Acara diakhiri dengan diskusi dengan Kepala Bappeda Kab/Kota. (ulfa)

DISIPLIN Cegah Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Mulai Dari Diri Sendiri

Disiplin Cegah Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Mulai Dari Diri Sendiri :

  1. Menggunakan Masker Jika Berada di Luar Rumah ataupun Ditengah Keramaian
  2. Cuci Tangan Sesering Mungkin Mencuci Tangan Menggunakan Sabun dan Air Mengalir
  3. Hindari Keramaian / Phisical Distancing Jaga Jarak Minimal 2 Meter, Hindari Kontak Langsung Dengan Orang Lain
  4. Isolasi Mandiri Bagi Warga Yang Memiliki Riwayat Perjalanan Ataupun Telah Berhubungan Langsung Dengan Pasie

Kadis PKP Serahkan Bantuan Pemprov Sumut di Kecamatan Medan Tuntungan

Medan – Kadis PKP Provsu Ida Mariana di dampingi Kasubag Umum dan kepegawaian Beslida Shamawati, melakukan penyerahan bantuan Paket Sembako, untuk masyarakat di sekitar daerah Kecamatan Medan Tuntungan. (Jumat 24/4).

Total Bantuan yang diserahkan sebanyak 100 Paket yang terdiri dari 20 Paket diserahkan langsung dikantor Kecamatan Medan Tuntungan dan diterima langsung oleh Camat Medan Tuntungan Topan OP Ginting, dan 80 Paket Sembako dibagikan langsung dari rumah ke rumah. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan dan keramaian masyarakat untuk menjaga sesuai dengan aturan Sosial Distancing agar memutus rantai penyebaran.

Topan OP Ginting mengucapkan banyak terima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Seluruh Pegawai Pemprovsu dan Kadis PKP Provsu atas penyampaian bantuan sebanyak 20 paket dan 80 paket lagi akan diserahkan langsung ke rumah-rumah warga, “semoga menjadi berkah buat semua yang membutuhkan di Kecamatan ini terutama menyambut bulan suci Ramadhan”, ujarnya

Bantuan paket sembako berasal dari  Gubernur Sumatera Utara, Wakil Gubernur Sumatera Utara dan Seluruh Pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari 5 kg beras, 1 L minyak makan dan 1 kg gula putih ini merupakan bentuk upaya bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam membantu meringankan beban masyarakat yang diakibatkan dari pandemic COVID-19. (ulfa)

MUSRENBANG RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara " Ida Mariana"
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara ” Ida Mariana”

Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Perumahan Ida Mariana Harahap mengikuti Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021. Musrembang dilakukan secara online via aplikasi ZOOM terkait dengan pembatasan pertemuan yang melibatkan banyak orang dalam masa pandemic COVID-19. Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi melakukan pembukaan Musrembang. Ketua DPRD Provinsi, Perwakilan Menteri Dalam Negeri Tumpak Haposan Simanjuntak, dan Menteri Perencanaan Nasional Suharso Monoarfa turut memberikan kata sambutan dan Arahan. Musrembang Provsu diikuti oleh seluruh Kepala Daerah Kab/Kota, Kepala OPD Pemprovsumut.

Musrenbang RKPD Provsu 2021 merupakan tindaklanjut dari pelaksanaan pra musrenbang yang dibagi dalam 4 wilayah zona, Wilayah Pantai Barat dilakukan di Kab. Mandailing Natal pada 21 Februari 2020, Wilayah Pantai Timur di Kab. Langkat pada 25-26 Februari 2020, Wilayah Dataran Tinggi di Kab. Karo pada 6 maret 2020 dan terakhir Wilayah Kepulauan Nias yang direncanakan di Kab. Nias Selatan pada 18-19 Maret 2020 tetapi dibatalkan karna terhalang pandemic COVID-19, sampai Maret 2020 sudah 22 Kabupaten Kota yang melaksanakan musrembang.

Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera  Tahun 2020 dimulai tanggal 23 April yang berisikan arahan langsung dari Gubernur Sumatera Utara dan arahan dari Menteri Dalam Negeri yang diwakilkan oleh Tumpak Haposan Simanjuntak dan Menteri Perencanaan Nasional Suharso Manoarfa.

Musrenbang ini merupakan amanat dari UU No.25 Tahun 2004  Tentang Sistem Perencanaan Nasional, PP No. 44 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Kemendagri Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan Evaluasi Rancangan Perkuat Daerah tentang LPJPD dan LPJMP serta tata cara pembangunan LPJPD, LPJMP dan LKPD.

Gubernur Sumatera Utara  "Edy Rahmayadi" dan Wakil Gubernur Sumatera Utara "Musa Rajekshah"
Gubernur Sumatera Utara “Edy Rahmayadi” dan Wakil Gubernur Sumatera Utara “Musa Rajekshah”

Tumpak Haposan Simanjuntak menjelaskan 5 Arahan Utama Presiden Jokowi, yaitu Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastuktur Penyerdehanaan Regulasi, Penyerdehanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. RKP 2021 sebelum COVID-19 meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastuktur untuk Pertumbuhan berkualitas, sementara RKPD Sumut Tahun 2021 adalah Pembangunan SDM Unggul, Peningkatan Infrastuktur dan Pengembangan Wilayah dalam Percepatan Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat. Perubahan RKP 2021 setelah terjadi COVID-19 “Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat, dengan Fokus pada Industri, Pariwisata, Investasi, dan Penguatan Sistem Kesehatan Nasional” ujarnya.

Menteri Perencanaan Nasional Suharso Manoarfa menyampaikan arahan Presiden dalam rangka membendung COVID-19 ; Meningkatkan pengujian sampel secara massif dan melaksanakan isolasi secara ketat terhadap orang dalam pemantauan serta pasien dalam pengawasan. Memanfaatkan teknologi informasi berupa aplikasi kesehatan atau telemedicine ,sehingga orang tidak perlu bertemu dengan dokter atau kerumah sakit. Melakukan komunikasi secara efektif dan transparan kepada public dengan detil dan baik. Menegakkan hukum dengan bantuan aparat negara, sehingga masyarakat memiliki kedisiplinan yang kuat dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19. Menjaga kelancaran distribusi logistic yang dibutuhkan masyarakat dalam kebijakan tanggap darurat, baik kelancaran logistic dari pusat ke daerah maupun dari gudang-gudang logistik ke daerah.

Menteri Perencanaan Nasional "Suharso Manoarfa"
Menteri Perencanaan Nasional “Suharso Manoarfa”

Suharso Manoarfa juga menyampaikan Pemulihan dan Transfomasi Ekonomi Daerah Refocusing APBD Tahun 2020 untuk mendukung penanganan Covid19, penguatan  jaring pengaman sosial,dan pemulihan ekonomi. Penguatan safeguarding (monitoring, pengendalian dan evaluasi) terhadap pelaksanaan kebijakan penanganan Covid19 termasuk penanganan kesehatan, penguatan jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi  agar tetap berjalan transparan, akuntabel efisien dan efektif. Penentuan usulan kegiatan 2021 yang benar-benar mendukung prioritas nasional dalam RKP 2021, mempunyai daya ungkit bagi pemulihan perekonomian daerah, dan mendorong transformasi ekonomi. Penguatansinergi kegiatan yang dibiayai dari APBN, APBD, Dana Transfer Daerah, Dana Desa, investasi swasta dan sumber pendanaan lainnya.

Penyusunan RKPD 2021 didalam situasi yang tidak pasti, karena status Siaga Darurat Bencana Non-alam Corona Virus. Pemerintah memprediksi ini akan berlangsung sampai akhir 2020. Penyusunan target kinerja kedepan perlu diperhitungkan kembali mengingat dampak luas dari bencana ini.

Musrenbang Provsu dilanjutkan besok tanggal 24 April 2020 dengan arahan dari Bappeda Pemprovsu bersama OPD dan Bappeda Kab/Kota. (ulfa)

KADIS PKP PROVSU MEWAKILI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA HADIRI ACARA AKSI SOSIAL REI SUMUT PEDULI MELAWAN COVID 19

Medan – Mewakili Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kadis PKP Provsu Ida Mariana Hadiri Serah Terima 1.200 Paket Sembako dalam Aksi Sosial Rei Sumut Peduli Melawan Covid 19, Senin 20 April 2020, di Kantor DPD Rei Sumut. Acara tersebut dihadiri, Ketua DPD Rei Sumut, Kepala Dinas PKP Provsu, Kapolsek dan Perwakilan Kodam I Bukit barisan.

Ketua DPD Rei Sumut Andi Atmoko Panggabean menyampaikan, Aksi Sosial ini di harapkan dapat meredam gejolak sosial  sehingga dapat meringankan beban masyarakat yang terkena dampak dari Covid 19. Karena kita ketahui dampak dari wabah covid 19 sangat besar hingga melumpuhkan perekonomian masyarakat indonesia dan masyarakat sumut khususnya.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rei Sumut, karena sudah peduli dengan masyarakat Sumatera utara dengan memberikan bantuan berupa sembako kepada masyarakat sumatera utara, sambut Ida Mariana.

Sumatera utara milik kita semua saat menyerahkan bantuan jangan dipilah-pilah, bantuan ini untuk masyarakat medan saja, tetapi diberikan keseluruh masyarakat yang paling membutuhkan, mari kita berdoa semoga pandemic covid 19 segera berakhir, tambah ida mariana.

Proses penyerahan bantuan di serehkan ke Masyarakat secara langsung, dengan membagi beberapa tim Rei Sumut ke lokasi yang dituju. (dedi)

GUBERNUR SUMATERA UTARA DIDAMPINGI WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA MENGIKUTI VIDEO CONFRENCE DENGAN MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN, MENTERI SOSIAL, MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BNPB

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi didampingi wakil Gubernur Musa Rajekshah Sumatera Utara mengikuti Video Confrence dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan dan Kepala BNPB, pada tanggal 17 April 2020. Video Confrence juga diikuti oleh para Gubernur se Indonesia, para Bupati/Walikota se Indonesia. Kegiatan ini dilakasanakan dalam rangka relokasi dan refocusing anggaran pemerintah daerah dengan fokus kepada 3(tiga) sektor yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net) serta fokus kepada sektor ekonomi agar tidak terdampak secara dalam sehingga dunia usaha khususnya usaha mikro dan menengah tetap dapat berjalan dengan adanya stimulus dari pemerintah daerah. Gubernur Sumatera Utara merupakan salah satu perwakilan Gubernur yang diberikan kesempatan oleh Bapak Mendagri dalam memberikan saran dan pertanyaan. Pada kesempatan tersebut Bapak Gubernur Sumatera Utara menyampaikan agar dikoordinasikan ke daerah khususnya Sumatera Utara sebagai salah satu pintu masuk tenaga kerja Indonesia dari berbagai negara agar dapat diinformasikan terlebih dahulu oleh pemerintah pusat termasuk juga agar Pemerintah Pusat dapat menyampaikan kriteria dan prosedur pemberian tenaga kesehatan.