DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN MENERIMA KUNJUNGAN KERJA DARI KOMISI III DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menerima kunjungan kerja dari Komisi III DPRD Kota Pematang Siantar. Kunjungan ini dipimpin oleh Timbul Marganda Lingga. Pertemuan diadakan di Aula Dinas Kantor PKP Provsu Jl. A.H Nasution No. 20 Medan (24/02).

Kunjungan kerja disambut oleh Sekretaris Dinas PKP Anda Subrata mewakili Kepala Dinas PKP, didampingin oleh Kasi dan Kabid di lingkungan Dinas PKP Provsu. Dalam kunjungannya Komisi III DPRD Kota Pematang siantar ingin berkordinasi dan berkonsultasi tentang konsep-konsep penataan perumahan berbasis ramah lingkungan dan penataan Kawasan kumuh.

“kami mempunyai permukiman kumuh yang luasnya masuk dalam yang bisa ditangani oleh Provinsi, tapi setahun ini belum ada kegiatan yang terkait dengan penataan Kawasan kumuh sampai ke Kota Pematang Siantar, kami ingin Kawasan kumuh di Kota Pematang Siantar mendapat perhatian dari Provinsi dan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan bersinergi dengan Provinsi, apa yang harus kami persiapkan agar mendapat perhatian dari Provinsi” ujar Timbul.

Anda Subrata menjelaskan “mengenai keinginan pemerintah pematang siantar mengenai penataan kawasan kumuh ada di UU NO.1 Tahun 2011, tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tertuang didalamnya, menurut UU tersebut Kawasan kumuh yang ditangani oleh Provinsi sebesar 10-15 Ha, jika luasan dibawah itu merupakan kewenangan Kab/Kota, kami juga menunggu SK Kawasan Kumuh tahun ini segera diterbitkan, ini juga merupakan prioritas kami untuk menuntaskan Kawasan yang merupakan kewenangan kami” ujar Anda.

“hanya saja tidak mungkin melakukan penataan Kawasan Kumuh secara bersamaan di 33 Kab/Kota, karena kita tau anggaran terbatas dan mengalami penyusutan karena adanya pandemi yang masih berlangsung. Tahun ini tidak ada untuk penataan Kawasan Kumuh untuk semua kabupaten/kota, kemungkinan Tahun 2022, tahun ini kita menyiapkan regulasi untuk percepatan penanganan Kawasan Kumuh” tambahnya.

Acara diakhiri dengan foto bersama.(ulfa)

RAMAH-TAMAH KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu mengadakan acara ramah-tamah dengan Kadis PKP yang baru dilantik Ir. Supryanto, MM, bertempat di Aula Kantor Dinas PKP Provsu. Acara diawali dengan sambutan selamat datang oleh Sekretaris Dinas PKP Anda Subrata, “selamat datang dan selamat bergabung di Dinas PKP Provsu, salam sehat dan kami semua siap menerima arahan dan perintah dari bapak Kadis” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut Kadis PKP yang baru dilantik menyampaikan agar mendapat dukungan dan bekerjasama untuk memajukan Dinas PKP Provsu. “mari kita sama-sama bekerja sesuai dengan SOP dan tupoksi Dinas PKP Provsu yang ada” tambahnya.

Acara dilanjutkan dengan tanya jawab dan perkenalan dengan para pejabat struktural, staff masing-masing bidang dan diakhiri dengan sesi foto bersama.(ulfa)

PELANTIKAN KEPALA DINAS PKP PROVSU

Medan – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi melantik dan mengambil sumpah pejabat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Ir. Supryanto, MM di Aula Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman Medan, pada Kamis (18/02).

Pelantikan ini berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 821.22/569/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprovsu. Gubsu melantik para pejabat hasil rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Pelantikan Kadis PKP Provsu bersama dengan 12 pejabat Eselon II lainnya.

Dalam pelantikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyampaikan kepada jajaran yang dilantik untuk bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Acara pelantikan terserbut Gubernur juga didampingi Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah dan Sekdaprovsu Dr. Hj. Sabrina.(ulfa)

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVSU MENGADAKAN UJI KOMPETENSI TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)

Medan – Dinas Perumahan Kawasan Permukiman mengadakan Uji Kompetensi kepada calon para peserta Tenaga Fasilitator Lapangan untuk program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Kurang Mampu TA 2021, pada Rabu (17/02) di Aula Dinas PKP Provsu.

Pembukaan dilakukan oleh Sekretaris Dinas PKP Provsu Ir. Anda Subrata “Seleksi yang dilakukan hari ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Fasilitaroe Lapangan yang berperan sebagai penggeral dan pendamping calon penerima bantuan kegiatan Rumah Tidak Layak Huni, saya berharap  Tenaga Fasilitator Lapangan yang terpilih adalah tenaga – tenaga  yang memiliki semangat kerja tinggi dan berdedikasi serta memberikan pencapain kinerja dalam kegiatan Rumah Tidak Layak Huni” ujarnya.

Ujian Kompetensi terdiri dari Ujian Tertulis, Ujian Komputer dan Wawancara Peserta yang mengikuti ujian dibagi dalam 5 hari waktu pelaksanaan mulai dari 17 Februari sampai 23 Februari, dalam satu sesi ujian peserta terbatas hanya 25 orang dan wajib memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Ujian dimulai pukul 08.00 -12.00 untuk Gelombang I dan Gelombang II mulai dari pukul 14.00 – 18.00.

Tenaga Fasilitator yang terpilih nantinya akan disebar di 10 Kabupaten yaitu Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Serdanag Bedagai, KabupatenTapanuli Utara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Simalungun. (ulfa)

PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MUDA

Medan – Plt Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Alfi Syahriza melantik dan mengabil sumpah pejabat fungsional pengadaan barang/jasa Habibi Lubis pada Rabu (06/01) di Aula Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu Rabu. bertindak sebagai saksi yaitu sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu Anda Subrata dan Kepala Bidang Perasaranan sarana dan Utilitas Umum Hadasa Manurung.

Pelantikan ini Berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/2296/2020 tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional pengelola barang/jasa melalui penyesuaian / inpassing di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam arahannya Alfi Syariza menyampaikan pejabat yang baru dilantik tersebut dapat memberikan konstribusi terbaik dalam peningkatan pelayanan publik , jangan lupa kejar prestasi, ciptakan kreatifitas dan inovasi serta berkerja secara profesional.”

Pejabat yang dilantik nantinya mengembang tugas melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak dan manajemen informasi aset,tambahnya.

Diakhir acara Plt Kadis, Sekretaris dan Penjabat Eselon III serta menyampaikan selamat kepada penjabat fungsional pengadaan barang/jasa. Acara tersebut dihadiri oleh pejabat eleson III, eselon IV dan Staff Dinas PKP Provsu.(dedi)

ANDA SUBRATA MEMBUKA ACARA EVALUASI KEGIATAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) MASYARAKAT KURANG MAMPU

Medan – Sekretaris Dinas PKP Provsu Ir. Anda Subrata membuka acara Evaluasi Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Masyarakat Kurang Mampu pada tanggal 18-19 Desember 2020 di Hotel Swiss-Bellinn Jl. Gajah Mada No.49 (18/12).

Dalam Kata sambutannya Anda Subrata menyampaikan “pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dihadapkan pada berbagai tantangan seperti angka backlog yang masih tinggi, keberadaan kawasan kumuh di perkotaan, salah satu tantangan yang kita hadapi adalah keberadaan rumah tidak layak huni, yang mencerminkan lemahnya kondisi sosial ekonomi” ujarnya.

”Karena itu Pemprovsu dalam beberapa tahun terakhir telah berupaya menuntaskan persoalan rumah tidak layak huni dengan menyelenggarakan program pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat kurang mampu. Tahun 2020 program ini dilakukan di 7 Kabupaten/Kota dengan total rumah direhabilitasi sebanyak 400 unit” tambahnya.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan mengenai pelaksanaan dan hambatan yang terjadi di Kabupaten/Kota dalam melakukan program ini dari Kabupaten/Kota penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Penerima bantuan Rehabilitasi RTLH tahun 2020 ada 7 Kabupaten/Kota antara lain Kab. Dairi, Kab. Batubara, Kota Pematangsiantar, Kab. Padang Lawas Utara, Kota Padangsidempuan, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Tapanuli Tengah dari awalnya 15 Kab/Kota dikarenakan penyusutan anggaran karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19.

Dari hasil evaluasi ini diharapkan dapat dirumuskan kebijakan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk tahun-tahun mendatang. (ulfa)

KADIS DIWAKILKAN SEKRETARIS MEMBUKA RAPAT FGD KE II

Medan – Sekretaris Dinas PKP Provsu Ir. Anda Subrata membuka acara Forum Group Discussion (FGD) Tahap II yang bertemakan Pembangunan Infrastruktur yang Baik dan Berwawasan Lingkungan sebagai rangkaian Kegiatan Evaluasi Paruh Waktu (Mid-Term Review) RPJMD Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2019-2023 yang diadakan di Aula Dinas PKP Provsu Jl. A.H Nasution No.20 (15/12).

Dalam kata sambutannya Anda Subrata menyampaikan “pada FGD terdahulu kita telah membahas tentang indentifikasi permasalahan dan faktor penghambat dalam upaya pencapaian program prioritas pembangunan Sumatera Utara,  dalam FGD Tahap II akan menjaring informasi dan merumuskan strategi pencapaian indicator pembangunan dan indikator kinerja Gubernur Sumatera Utara terkait capaian pelaksanaan prioritas pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur” ujarnya.

FGD menghasilkan beberapa poin antara lain akan dilakukan revisi kepada setiap OPD terkait, akan dilakukan revisi pencapaian target kinerja baik optimis/pesimis, akan dilakukan revisi nomenklatur dan perhitungan nya, target kinerja yang belum sesuai akan direvisi mengikuti IKU Gubernur Sumatera Utara, akan mempertahankan kinerja mendukung IKU walau tidak sesuai dengan pemendagri, IKU rasio Rumah Tidak Layak Huni sudah sesuai tetapi diganti karna wawenang pusat. Target kinerja OPD yang sudah sesuai tidak akan dilakukan perubahan, sedangkan yang belum sesuai perlu diusulkan dan dibahas lebih lanjut.

Turut menghadiri rapat FGD Tahap II, Bappeda Provsu, Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provsu, Dinas Sumber Daya Air CKTR, Dinas Perhubungan, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provsu, Dinas Lingkungan Hidup Provsu, Dinas Kehutanan Provsu. (ulfa)

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN MEMBUKA RAKOR KEGIATAN FASILITASI POKJA PKP PROVINSI SUMATERA UTARA

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Ir. Ida Mariana Harahap, M.Si

Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Ir. Ida Mariana Harahap membuka Rakor Kegiatan Fasilitasi Pokja PKP Provinsi Sumatera Utara, di Hotel Santika Dyandra Medan pada 24 s.d 25 November 2020.

Dalam pembukaannya Ida Mariana menyampaikan “struktur Pokja dan Forum PKP sesuai dengan Permen PUPR No. 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat, persiapan restrukturisasi dan pembentukan Pokja dan Forum PKP tahun 2020-2021, serta afirmasi penandatanganan komitmen bersama. Sekaligus mengindentifikasi keanggotaan Pokja dan Forum PKP Kab/Kota, kesepakatan lingkup bidang Pokja PKP, agenda Pokja 2020-2021 pendataan rumah berIMB dan non IMB, rumah yang tidak punya alamat dan rumah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang belum bersertifikat, agenda tindaklanjut legalisai RP3KP dan penganggaran Pokja PKP dan Forum” jelasnya.

“Target dan hasil dokumentasi kesepakatan restrukturisasi Pokja PKP tahun 2020, draf struktur Pokja dan Foruk PKP Kab/Kota. Agenda Pokja 2020-2021, melanjutkan pembangunan basis dara, tindaklanjut dokumentasi (legalisasi) RP3KP, serta mendorong urugensi isu perumahan dan kawasan permukiman di daerah” tambahnya

“Sangat banyak tantangan yang harus dihadapi, agar bagaimana kita menyahuti backlog tentang pembangunan rumah yang dibutuhkan masyarakat Sumatera Utara yang semakin membutuhkan perumahan. Lahan kita tidak bertambah tapi masyarakat terus butuh terhadap hunian tempat tinggal. Ini adalah tugas dan bidang kita bagaimana penyediaan akan perumahan” ujarnya.

Peserta Rakor Kegiatan Fasilitasi Pokja PKP Provinsi Sumatera Utara

Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Sumatera Utara Saiful Zuhri menjelaskan “kegiatan ini dalam rangka pelaksanaan konsolidasi kegiatan pembinaan penyelenggaraan PKP tahun 2020 terhadap Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, sesuai dengan amanat PP No. 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan.

Narasumber lain nya diisi oleh Sekdaprovsu, Balai P2PSII, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Bappeda Provsu, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumut, Dinas PKP Provsu.

Diakhir acara diserahkan penghargaan untuk Kabupaten/Kota yang memiliki respon tinggi terhadap Pendataan yang didahulukan melalui SNVT Penyediaan Perumahan Sumut, dan yang mendapat penghargaan adalah Kab. Batu Bara, Kab. Tebing Tinggi, Kab. Toba, Kab. Pak pak Bharat, Kab. Labuhan Batu Utara

Kadis PKP Provsu Menghadiri Rapat Pembahasan Ranperda APBD Provsu Tahun 2021

Medan – Kadis PKP Provsu Ida Mariana Harahap menghadiri rapat pembahasan Ranperda APBD Provsu Tahun 2021 dengan  Komisi – D  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provsu dipimpin oleh Ketua Komisi – D, H. Anwar Sani Tarigan, selasa (24/11) di Ruang Rapat Komisi D, jalan Imam Bonjol Medan.

Dalam pemaparannya Ida Mariana menjelaskan bahwa rencana kegiatan APBD Dinas PKP Provsu total sebesar 58 milyar untuk Tahun 2021. Anggaran Tahun 2021 dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, rehabilitasi rumah tidak layak huni, penataan kawasan kumuh, relokasi korban bencana dan pembangunan PSU permukiman, jelasnya.

Terhadap pemaparan dari Dinas PKP Provsu, anggota DPRD Provsu memberikan tanggapan agar fokus pelaksanaan kegiatan didistribusikan secara merata ke seluruh Kab/Kota, terutama pada Kegiatan RTLH. Sehingga semua masyarakat di Sumatera Utara bisa memiliki rumah yang layak huni. DPRD Provinsi Sumatera Utara sangat mendukung dengan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, dimana program ini langsung menyentuh kepada masyarakat. Terhadap tanggapan anggota DPRD Provsu, Ida Mariana menyampaikan bahwa dengan jumlah Kab/Kota yang begitu banyak di Sumatera Utara, menjadi dilema tersendiri untuk dapat mewujudkan apa yang di sampaikan oleh para anggota Dewan. Untuk pelaksanaan kegiatan dari mulai RTLH, penanganan PSU Permukiman dan kawasan kumuh, membutuhkan dana yang sangat besar, sehingga untuk pendistribusian kegiatan akan dilakukan secara bertahap untuk tahun ini dan tahun selanjutnya, terang Ida.

 

Acara Rapat Pembahasan Ranperda APBD Provsu Tahun 2021 dihadiri juga oleh Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provsu, Dinas ESDM Provsu dan Dinas Perhubungan Provsu.

RAPAT KOORDINASI RENCANA PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN UTARA MEDAN BERBASIS WISATA BAHARI

Medan – Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Agus Tripriyono memimpin Rapat Koordinasi Rencana Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Utara Medan Berbasis Wisata Bahari, Kamis (19/11) di Ruang Pendopo Posko Covid – 19.

Rapat ini merupakan rapat lanjutan pada tanggal 6 November 2020 yang dipimpin langsung oleh Gubsu Edy Rahmayadi. Ada 2 (dua) hal yang akan dibahas pada agenda hari ini yaitu penentuan lokasi pembangunan perumahan dan penentuan calon penerima bantuan pembangunan perumahan tersebut di Kawasan Utara Medan, jelas Agus.

Selanjutnya Kadis PKP Provsu Ida Mariana Harahap mempresentasikan paparan terkait dengan Rencana Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Utara Medan Berbasis Wisata Bahari. Pada masterplan Penataan Kawasan Utara Medan, terdapat ± 68 Ha yang akan dikelola menjadi areal permukiman, namun berada didalam Kawasan Pelindo I, sehingga perlu ada kesepakatan lebih lanjut untuk status lahannya, terang Ida. Adapun lokasi yang direncanakan antara lain Lorong Gereja, Kelurahan Bagan Deli, Pantai Kasih Kelurahan Belawan I, dan Sicanang Kelurahan Belawan Sicanang, tambahnya. Konsep rumah yang akan dibangun adalah rumah panggung deret 2 (dua) lantai, dan untuk tahap awal rencananya dibangun 80 unit, 40 unit lantai 1 dan 40 unit di lantai 2, jelasnya.

Pjs Walikota Medan Arief S. Trinugroha menyampaikan perlu disusun strategi awal yang matang terlebih dahulu terkait dengan legalitas lahan. Lahan yang tersedia merupakan lahan HPL yang dikuasai oleh Pelindo I, sehingga harus diketahui penjelasan pengelolaan pada lahan tersebut, jelasnya.

Pada kesempatan tersebut pihak Pelindo I sepenuhnya mendukung kegiatan Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman Utara Medan Berbasis Wisata Bahari dan membuka diri untuk membahas status lahan yang masuk ke dalam masterplan. Selanjutnya akan membicarakannya secara teknis di Kantor Pelindo I bersama-sama dengan pihak terkait dalam waktu yang secepatnya.

Beberapa masukan juga disampaikan oleh Camat Belawan, Kelompok Masyarakat Belawan, Pemkab Deli Serdang, Syahbandar Belawan mengenai usulan yang akan didiskusikan nantinya bersama-sama di Kantor Pelindo I agar menemukan jalan terbaik untuk pembangunan Utara Medan.

Diakhir acara Kadis PKP Provsu Ida Mariana Harahap menyampaikan bahwasanya masterplan ini mengacu kepada konsep peningkatan Kawasan Permukiman dan konsep Pariwisata. Untuk sumber dana kita harapkan bukan hanya dari APBN, APBD namun juga bisa melalui CSR dan pola kemitraan, jelasnya. Selanjutnya agar dibuat satu pertemuan besar dengan melibatkan Kepala Daerah dan pihak-pihak pengambil keputusan untuk mewujudkan kegiatan ini, tutupnya.

Acara rapat koordinasi dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Lantamal, Pelindo I, OP Belawan, Balai Penyediaan Prasarana Wilayah Sumut, Balai Penyediaan Perumahan Sumut, Camat Medan Belawan, Perwakilan Tokoh Masyarakat disekitar wilayah perencanaan dan tamu undangan lainnya.(ulfa)