Kemudahan Perijinan Sebagai Upaya Percepatan Pengurangan Backlog

Medan – Dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan penyederhanaan pembinaan pembangunan perumahan bagi masyarakat Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR melaksanakan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi terpadu dan pendampingan percepatan penyederhanaan perijinan pembangunan perumahan MBR kepada 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, Rabu (4/9) di Hotel Santika Medan.

Acara diawali dengan laporan oleh Rizaldi selaku ketua panitia. Dalam sambutannya Rizaldi mengatakan bahwa maksud kegiatan ini merupakan salah satu agenda penting sebagai wujud perhatian dan keseriusan Pemerintah terhadap upaya percepatan pembangunan perumahan melalui perijinan dan non perijinan di daerah. Sedangkan tujuannya adalah untuk mewadahi Pemerintah Kab/Kota dalam rangka penerapan pemberian kemudahan perijinan bagi perumahan MBR, hal ini sesuai dengan PP No. 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan MBR dan Permendagri No.55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perijinan Dan Non Perijinan Pembangunan Perumahan Bagi MBR di daerah. Diharapkan melalui kegiatan ini segala permasalahan yang ada di Kab/Kota dapat tersampaikan dan terselesaikan dengan baik, tambahnya.

Mewakili Gubsu, Ida Mariana selaku Kadis PKP Sumut menyampaikan permasalahan perumahan  yang ada di Sumatera Utara, jika dirinci sampai dengan Tahun 2016 total backlog di Sumatera Utara berjumlah 411.846 unit. Belum lagi adanya pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Semua itu bisa diatasi apabila kita semua mermpunyai komitmen yang kuat serta didukung oleh semua pihak. Dan kita semua hari ini berkumpul sebagai tanda komitmen kita bersama bagaimana sumatera utara supaya jangan ada lagi backlog . Sebagai upaya lain untuk mengatasi permasalahan backlog di Sumatera Utara, pada Tahun 2019 sedang merintis program Bantuan Rumah Berbasis Komunitas dan Insha Allah akan dilakukan groundbreaking pada Bulan November ini, tambahnya.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Insfrastruktur Dan Investasi, Bupati Batubara, Wakil Walikota Tanjung Balai dan para Kepala OPD Kabupaten Kota yang di undang. (dedi)

Dinas PKP Sumut Berkomitmen Melakukan Keterbukaan Informasi Publik

Kepala Dinas PKP Provsu Ida Mariana di dampingi Kasubag Program Salmarianto melakukan presentase yang terkait dengan keterbukaan informasi publik di Hadapan Komisioner Informasi Provinsi Sumatera Utara

Medan – Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provsu melakukan presentase yang terkait dengan keterbukaan informasi publik di Hadapan Komisioner Informasi Provsu, Selasa (3/9) di Kantor Komisi Informasi Provsu. Kegiatan ini menindaklanjuti UU No 18 Tahun 2008, yang mengamanatkan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Presentase langsung dilakukan oleh Kepala Dinas PKP Provsu Ida Mariana. Dalam Pemaparannya Ida Mariana Mengatakan dalam keterbukaan informasi publik, “ kami selalu menyampaikan Informasi-informasi apa saja yang berkaitan dan yang telah dilakukan Dinas PKP Provsu Kepada Masyarakat baik secara lisan ataupun dalam bentuk media informasi lainnya berupa booklet dan Brosur.

Berkaitan dengan penyampaian Ida Mariana, Komisioner Informasi mengapresiasi  komitmen Dinas PKP Provsu atas keterbukaan informasi publik. (dedi)

Normalisasi Sungai Bedera sebagai Bentuk Tindak Lanjut Penanganan Banjir Di Kota Medan

Medan – Gubernur Sumatera Utara H. Edy Rahmayadi memimpin langsung Groundbreaking normalisasi Sungai Bedera yang berlokasi di Komplek Perumahan Bumi Asri. Acara diawali dengan laporan dari Kepala BWS Sumatera II  Roy P. Pardede. Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk mengurangi permasalahan banjir yang ada di Kota Medan yang salah satunya adalah normalisasi Sungai Bedera. Adapun pekerjaan yang dilakukan sepanjang ± 3.500 meter yang dimulai dari Jalan Gatot Subroto ke hilir dengan menggunakan alat berat berupa excavator.

Dalam sambutan dan arahan dari Gubernur Sumatera Utara H.Edy Rahmayadi menyampaikan bahwa pelebaran sungai ini untuk kepentingan masyarakat banyak. Hal ini disebabkan karena Kota Medan sering mengalami banjir pada waktu musim hujan yang dampak kerugian mencapai jutaan bahkan miliaran rupiah. Sungai berfungsi mensejahterakan manusia, karena itu sungai harus dibenahi dari sekarang, tambahnya.

Diakhir acara dilakukan pengorekkan sungai Bedera yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumut. Hadir pada acara tersebut Wakil Walikota Medan, Wakil Bupati Deli Serdang, Kasdam I Bukit Barisan, para pimpinan OPD, Camat, Lurah serta masyarakat yang tinggal disekitar Sungai Bedera. (dedi)

 

Sumber Daya Manusia Sebagai Pilar Penting Penopang Pembangunan

Medan – Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang Ke – 74, Dinas PKP Provsu melaksanakan upacara bendera yang diadakan di halaman kantor Dinas Sabtu (17/8). Yang bertindak sebagai Inspektur Upacara yaitu Ida Mariana selaku Kepala Dinas dan Komandan Upacara oleh Darianto Bangun.
Dalam sambutan Gubsu yang dibacakan oleh Ida Mariana menyampaikan bahwa hikmah terpenting dalam memperingati kemerdekaan kita harus dapat melestarikan dan melanjutkan niai-nilai kejuangan para pahlawan guna mengisi kemerdekaan dan melanjutkan program pembangunan. Pada perayaan 74 tahun Kemerdekaan RepublikIndonesia kali ini mengambil tema “SDM Unggul, Indonesia Maju”. Tema ini menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci Indonesia ke depan. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam menopang pembangunan suatu daerah atau negara, ujarnya.
Pada kesempatan tersebut diserahkan penghargan SatyaLencana Karya Satya X Tahun, XX Tahun dan XXX Tahun kepada para ASN yang telah berbakti secara terus menerus dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan dan pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi ASN lainnya. (dedi)

Kadis Dinas PKP Provsu Ida Mariana Ikut andil dalam peringatan HUT RI Ke 74 Tahun

Kadis Dinas PKP Provsu Ida Mariana jadi Juri memasak

Medan – Dinas PKP Sumut bersiap menyambut hari Kemerdekaan RI Ke 74 Tahun dengan berbagai macam perayaan. Untuk memeriahkannya, Panitia mengadakan perlombaan diantara nya lomba Balap Karung, Lomba kelereng di dalam sendok, bulu tangkis, memasak dan lainnya. Perlombaan yang dilaksanakan dilingkungan Dinas PKP Sumut tersebut dimulai tanggal 14 – 15 Agustus Kemarin, di ikuti oleh seluruh pegawai Dinas PKP Sumut.

Tujuan panitia mengadakan perlombaan adalah menciptakan kebersamaan tanpa memandang etnis, golongan, jabatan, dan agama tertentu serta menyampaikan pesan moral tentang perjuangan para pahlawan yang telah berjuang memerdekakan bangsa ini.

Dalam perlombahan memasak, Kadis Dinas PKP Provsu Ida Mariana Mengambil Andil dari perlombahan tersebut yaitu sebagai Juri memasak.  Perlombaan yang diadakan tersebut menyisakan momen kebahagian tersendiri untuk para peserta, berikut Momen :        (dedi)

Lomba balap karung antar bidang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomba Kelereng didalam sendok antar bidang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertandingan Tenis Meja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlombaan Masak Antar Bidang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertandingan Bulu Tangkis Ganda Putri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aduh Strategi Antara 2 Peserta Lomba Catur

 

 

 

 

 

 

 

 

Trauf Gembira

 

 

 

 

Masyarakat Mendukung Normalisasi Sungai Badera

Medan – Dalam rangka pelaksanaan pilot project normalisasi Sungai Badera, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provsu, Balai Besar Sungai Wilayah II Sumut dan Kodam I Bukit Barisan melaksanakan Sosialisasi Rencana Normalisasi Sungai Badera dan Relokasi Warga bertempat di Balai Prajurit Makodam I Bukit Barisan,   Jum’ at  09 Agustus 2019.

Acara dipimpin oleh Asisten Teritorial (ASTER) KASDAM I/BB Parluhutan Marpaung yang menyampaikan bahwa salah satu permasalahan di Kota Medan adalah terjadinya banjir. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dalam menjaga kebersihan sungai dan saluran serta terjadinya pembangunan yang berada pada sempadan sungai serta terjadinya sedimentasi dan penyempitan badan sungai yang salah satunya adalah Sungai Badera. Oleh sebab itu akan dilakukan pilot project penanganan Sungai Badera, imbuhnya. Diharapkan adanya kerjasama dukungan dari semua pihak, terutama masyarakat yang terkena dampak normalisasi Sungai Badera agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, tambahnya.

Kadis PKP Provsu Ida Mariana pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pertemuan ini diharapkan akan ada solusi yang terbaik untuk penanganan Sungai Badera. Acara ini merupakan tindak lanjut dari acara ataupun rapat sebelumnya. Dan bagi masyarakat yang terkena dampak akan dilakukan penilaian aset oleh tim dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Oleh sebab itu masyarakat diharapkan segera melengkapi dokumen ataupun surat tanda bukti kepemilikan tanah. Sebagai tindak lanjut setelah pertemuan ini pada tanggal 14 Agustus 2019 akan dilakukan Ground Breaking Normalisasi Sungai Badera di Kawasan Perumahan Bumi Asri.

Masyarakat pada prinsipnya mendukung kegiatan Normalisasi Sungai Badera ini, namun meminta agar proses ganti rugi tidak terlalu lama dan tidak merugikan masyarakat yang terdampak kegiatan normalisasi ini, ujar beberapa warga yang menghadiri acara sosialisasi tersebut.

Acara diakhiri dengan pengumpulan dokumen/surat kepemilikan tanah masyarakat yang berada di lokasi Normalisasi Sungai Badera yang selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan validasi atas masyarakat yang menguasai tanah. Turut serta menghadiri acara tersebut Bappeda Provsu, Dinas SDA, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provsu, Kanwil ATR/BPN Sumut, Bappeda Kota Medan, Dinas Perkim Deli Serdang, Dinas PUPR Deli Serdang, Koramil, Babinsa, Camat Helvetia, Kantor Jasa Penilai Publik dan masyarakat yang berada di lokasi Normalisasi Sungai Badera. (dedi)

Bank Sumut Menjadi Tujuan Masyarakat Untuk Mewujudkan Impian Mereka Agar Bisa Memiliki Rumah

Medan – Kadis PKP Provsu Ida Mariana Menghadiri Acara promosi dan sosialisasi kredit Pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR FLPP) yang di selenggarakan oleh Bank Sumut dan bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Aula Gedung Bank sumut Jl. Imam Bonjol, Medan kamis 8 Agustus 2019. Acara tersebut dihadiri oleh Perwakilan OJK Yogi Sukandar, dan Seluruh Jajaran Bank Sumut serta para pengembang Perumahan. Pembukaan acara dilakukan oleh Pimpinan Divisi Ritel Bank Sumut Syafrizal Syah. Dalam sambutannya mengharapkan agar acara ini berlangsung lancar dan Bank Sumut Menjadi Tujuan Masyarakat untuk mewujudkan impian mereka agar bisa memiliki rumah. Pada kesempatan tersebut Kadis PKP Provsu berharap Bank Sumut Menjadi Pionir dalam program pemerintah sebagai tempat fasilitasi bagi masyarakat yg ingin memiliki Rumah dengan KPR yang ringan.

Perwakilan dari kementerian PUPR dihadiri oleh Alfian arif mewakili bagian divisi pemasaran. Dalam sambutannya menjelaskan bahwa Rumah sejahtera yang dibiayai KPR sejahtera FLPP dalam kondisi Siap, Sehat dan Layak Huni yang meliputi , Atap, lantai, dan dinding serta memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan. Selain itu terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM, Utilitas jaringan listrik, jalan lingkungan yang sudah dalam perkerasan badan jalan,  saluran/drainase lingkungan. Adapun standar rumah sejahtera FLPP maksimal tipe 36 dengan luas tanah minimal 60 m2, tambahnya.

Di akhir acara dilakukan pengundian Luckydraw dan foto bersama. (dedi)

Dukungan Electronic Mortgage Management System (e-MMS) Dalam Pemenuhan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Medan – Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat melalui Ditjen Pembiayaan Perumahan melakukan Rapat Koordinasi dalam rangka pemenuhan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Se- Sumatera melalui Dukungan Electronic Mortgage Management System (e-MMS), Jumat (2/8) di Hotel Karibia Jalan Timor Medan.
Rapat yang dibuka Langsung Oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dihadiri Unsur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Pembangunan Daerah se- Sumatera, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman se- Sumatera, Asisten Perekonomian dan Pembangunan se-Sumatera, Asosiasi Pengembang Perumahan serta PT. Sarana Multigriya Finansial (PT.SMI).
Dalam sambutannya Gubernur Edy Rahmayadi menyampaikan Backlog rumah di Sumut mencapai 411.000 unit Tahun 2015 dan untuk Indonesia sebanyak 7,4 juta unit. Beliau mengharapkan setelah gong pembukaan dipukul semua bisa berjalan agar masyarakat bisa memiliki rumah yang layak dan nyaman.
Dirjen Pembiayaan Insfrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR RI Eko Heripoerwanto mengatakan, realisasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan FLPP dan subsidi selisih bunga (SSB) tahun 2015 – 2018 mencapai 775.508 unit rumah dengan anggaran sebesar Rp21,06 triliun. Untuk tahun 2019, total anggaran yang telah disiapkan untuk FLPP, SSB, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp11,5 triliun.
Hingga 30 Juli 2019, kata Eko, realisasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan telah mencapai sebesar Rp5,04 triliun untuk 48.463 unit rumah. “Realisasi FLPP oleh BPD se-Sumatera per Juli 2019 sebanyak 15.580 unit dengan nilai FLPP sebesar Rp1,42 triliun. Khusus BPD Sumatera Utara sebesar 3.691 unit dengan nilai FLPP sebesar Rp332,4 miliar,” katanya.
Hingga saat ini Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pembiayaan perumahan di daerah. Namun, realisasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan di daerah masih kurang optimal.
Kurang optimalnya realisasi pembiayaan perumahan di daerah, katanya, dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya lemahnya koordinasi pelaku pembiayaan perumahan, tidak ada data perumahan yang valid dan terintegrasi yang didukung dengan sistem teknologi informasi, dukungan APBD bidang perumahan yang masih terbatas, kurangnya keterlibatan dan dukungan dari Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham BPD (shareholders), maupun sebagai pemangku kepentingan utama (stakeholders) di bidang perumahan dan kurangnya partisipasi BPD dalam penyaluran bantuan pembiayaan perumahan.
Memperhatikan kondisi dan permasalahan ini, kata Eko, Kementrian PUPR meyakini bahwa BPD sebagai bank pelaksana KPR Bersubsidi perlu didorong dan melakukan transformasi agar dapat bersaing dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. “BPD dirasa sangat sesuai menjadi penyalur KPR Bersubsidi karena memiliki infrastruktur yang kuat hingga ke pelosok daerah dan memahami karakteristik masyarakat pada masing-masing daerah. Selain itu, sebagai perbankan lokal, BPD dapat lebih efisien dalam memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan bantuan perumahan,” jelasnya.
Perhatian pemerintah pusat ke Sumatera Utara sangat diharapkan terutama dalam waktu dekat ini diharapkan adanya penambahan Quota pembiyaan sehingga minimal 15.000 unit, agar rumah yang ready stok dapat dimiliki MBR di Sumut dengan mendapat manfaat dari FLPP. Hal ini secara khusus disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Ida Mariana Harahap.
Pengenalan e-MMS oleh PT. SMI adalah salah satu bentuk dukungan dalam penyiapan SDM yang terampil dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Bantuan perumahan berbasis komunitas adalah sebagai salah satu upaya Pemerintah dalam memberikan bantuan perumahan kepada MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)

Medan – Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat melalui Ditjen Penyediaan Perumahan membuat program pembangunan baru perumahan berbasis komunitas yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam rangka mendukung program tersebut dilaksanakan rapat pembahasan kesiapan pembangunan baru perumahan berbasis komunitas Tahun 2019 yang diadakan di Grand Mercure Hotel Medan tanggal 18 Juli 2019 dan dihadiri oleh 5 (lima) Kabupaten/Kota calon penerima bantuan yaitu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Batubara, Kota Tanjung Balai dan Kota Padangsidimpuan.

Acara diawali dengan sambutan oleh Kadis PKP Provsu Ida Mariana yang menyampaikan bahwa rapat ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kesiapan Kabupaten/Kota calon penerima bantuan. Selanjutnya dalam arahannya Direktur Rumah Swadaya menjelaskan bahwa program ini merupakan program yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama sekali dilaksanakan di Garut. Untuk besaran dana yang diberikan sebesar 35 juta dengan perincian 30 juta untuk belanja bahan dan 5 juta untuk upah kerja, ujarnya. Harapannya agar kegiatan ini sebagai pemicu memunculkan swadaya masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan perumahan tersebut, tambahnya.

Acara dilanjutkan dengan ekspose kesiapan Kabupaten/Kota calon penerima bantuan untuk melaksanakan program pembangunan baru perumahan berbasis komunitas. Sedangkan keesokan harinya akan dilaksanakan kunjungan lapangan ke semua lokasi yang telah diusulkan. (dedi)

Pembinaan Tenaga Fasilitator Lapangan, Koordinator Fasilitator dan Tim Teknis Kabupaten/Kota

Medan – Dalam rangka pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan “Pembinaan Tenaga Fasilitator Lapangan, Koordinator Fasilitator dan Tim Teknis Kabupaten/Kota” di Hotel Emerald Garden Medan”, tanggal 11 – 12 Juli 2019.

Dalam arahannya Kadis Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provsu Ida Mariana Harahap menyampaikan agar Tenaga Fasilitator dan Koordinator Fasilitator selaku ujung tombak program ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk melakukan setiap tahapan dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Pada kegiatan pembinaan ini tenaga fasilitator lapangan, koordinator fasilitator dan tim teknis dibekali cara mendampingi masyarakat serta dengan pengetahuan teknis membangun rumah, menyusun RAB, memilih / belanja bahan bangunan dan lain sebagainya. Dengan bekal pengetahuan ini diharapkan tenaga fasilitator mampu bekerja lebih baik, dan masyarakat dapat menerima hasil pekerjaan dengan senang hati, ujarnya.

Narasumber pada kegiatan tersebut berasal dari Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provsu dan Tim Konsultan Manajemen Provinsi. Sedangkan peserta merupakan tim teknis dan Fasilitator masing-masing Kabupaten/Kota penerima bantuan RTLH. (dedi)