Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Sumatera Utara

RTLH1

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah merehabilitasi 3.500 unit rumah tidak layak huni (RTLH) sejak tahun 2012. Untuk tahun 2014, sebanyak 600 unit rumah telah selesai diperbaiki dan diserahkan kepada pemiliknya.

Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho menyerahkan kunci rumah kepada 600 pemilik RTLH yang sudah diperbaiki oleh Pemprovsu melalui dinas Tata Ruang dan Pemukiman Sumut dari tahun anggaran 2014, di Lapangam Futsal Desa Gubus Laut Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara, Jumat malam (13/12/2014).

Pemprovsu menyadari bahwa rumah layak huni itu penting. Untuk itulah dilakukan pembangunan/ rehabilitasi rumah tidak layak huni kepada keluarga anggota masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang secara bertahap dimulai tahun 2012 yang lalu.

Pemprovsu sesuai visi untuk menjadikan provinsi sumatera utara yang berdaya saing, maju dan sejahtera, maka salah satu misinya adalah meningkatkan kualitas standar hidup layak kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Untuk mendukung kegiatan ini, pada 29 Maret 2012 Gubsu dan Pangdam telah mendatangani nota kesepahaman tentang pelaksanaan rehabilitasi RTLH di wilayah Sumut dengan tujuan mendorong pertisipasi semua pihak untuk mewujudkan perumahan dan pemukiman yang layak bagi MBR di Sumut dengan memanfaatkan sumber dana dan sumber daya manusia yang ada pada pihak Pemprovsu dan Kodam I/BB.

Hingga akhir tahun anggaran 2014, telah dilaksanakan pembangunan/rehabilitasi RTLH di 7 Kota dan 10 kabupaten. Pada tahun anggaran 2012 telah dilaksnakan pembangunan rehabiitasi sebanyak 1.500 unit, yakni Kota Medan, Binjai, Tebingtinggi, Pematang Siantar, Sibolga, Tanjung Balai, Padang Siempuan dan Deliserdang.

Sedangkan pada tahun anggaran 2013 sebanyak 1.400 unit yakni Kabupaten Langkat, Asahan, Labura, Labuhanbatu Induk dan Tapteng. Sementara pada tahun 2014 sebanyak 600 unit dengan lokasi di kabupaten Sergai sebanyak 200 Unit, Kabupaten Batubara 190 unit, Kabupaten Dairi 120 unit dan Pakpak Bharat 90 unit.

 

 

Rapat Koordinasi-II Monitoring dan Evaluasi P2KSN dan Rekomendasi Dukungan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Negara Aceh-Sumut di Provinsi Sumatera Utara

KSN PN h2Satuan Kerja Dekonsentrasi Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara melakukan Rapat Koordinasi-II Monitoring dan Evaluasi P2KSN dan Rekomendasi Dukungan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Negara Aceh-Sumut di Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 5 s/d 7 November 2014 di Medan.

Kawasan perbatasan negara merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 karena kawasan perbatasan negara dianggap sebagai salah satu kawasan yang memiliki peran penting dalam menjaga pertahanan dan keamanan serta kedaulatan negara. Mengingat nilai penting kawasan tersebut  maka pembangunan dan penataan ruang kawasan seyogyanya tetap memperhatikan arahan pengembangan kawasan dengan memperhatikan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah, termasuk keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor serta pertahanan dan keamanan negara yang dinamis dan terintegrasi secara nasional.

Dalam upaya mendorong semangat yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara NAD-Sumut di Provinsi Sumatera Utara ini, harus di dukung oleh semua pihak baik di pusat maupun di daerah. untuk itu, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi khususnya terhadap kinerja infrastruktur di wilayah Kawasan Perbatasan Negara NAD-Sumut khususnya di Provinsi Sumatera Utara yang didukung oleh sektor terkait, sehingga didapatkan suatu sistem monitoring-evaluasi program ke-PU-an untuk menghasilkan database infrastruktur yang baik yang diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan / rekomendasi dukungan infrastruktur selanjutnya dalam pengembangan ekonomi wilayah serta perkuatan kawasan perbatasan negara.

Rapat Koordinasi-II merupakan kelanjutan dari rapat koordinasi yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu sebagai upaya melakukan evaluasi program terhadap pengembangan dan perkuatan Kawasan Strategis Nasional dan rekomendasi dukungan infrastruktur Kawasan Perbatasan Negara NAD-Sumut di Provinsi Sumatera Utara dibidang ke-PU-an dengan memperhatikan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.

KSN PN

Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang masuk kedalam Kawasan Perbatasan Negara adalah (1) Kab. Langkat (2)Kota Medan (3)Kab. Deli Serdang (4)Kab. Serdang Bedagai (5)Kab. Batubara (6)Kab. Asahan (7)Kota Tanjung Balai (8)Kab. Labuhan Batu Utara (9) Kab. Labuhan Batu.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai revisi dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010, seluruh kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2019 wajib menyediakan infrastruktur sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal). Adapun untuk bidang Cipta Karya, SPM meliputi :
1.    Penyediaan air minum dengan indikator persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman.
2.    Penyediaan sanitasi dengan indikator :
a)    persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai;
b)    persentase pengurangan sampah di perkotaan;
c)    persentase pengangkutan sampah;
d)    persentase pengoperasian Tempat Pembuangan Akhir (TPA);dan
e)    persentase penduduk yang telayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun.
3.    Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan indikator persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan;
4.    Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan dengan indikator persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.

Pemerintah Kabupaten/Kota penyelenggara infrastruktur bidang Cipta Karya di daerah harus memenuhi SPM (Standar Pelayanan Minimal). Di sisi lain, perlu dilakukan pendataan pencapaian SPM setiap tahunnya sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan dan penyusunan strategi pembangunan pada tahun yang akan datang.

Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengembangan SPAM

Air Minum1Dari masa ke masa kebutuhan air minum semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, dan tingkat konsumsi yang meningkat. Secara nasional pada tahun 2013 baru 67,72% masyarakat Indonesia yang terlayani dengan akses air minum yang aman. Penyelenggara Air Minum PDAM masih dihadapkan pada beberapa masalah diantaranya masalah pengembangan usaha dan perluasan pelayanan, masalah penyesuaian tarif, masalah teknis seperti kebocoran yang relatif masih tinggi, masalah keuangan, kelembagaan atau kapasitas sumber daya manusia, serta kepemimpinan dan profesionalisme.

Dan saat ini fakta menunjukkan bahwa perlunya integrasi dana APBN dan APBD maupun kemampuan PDAM dan Swasta untuk mengejar kebutuhan pelayanan air minum yang terus meningkat terutama dalam memenuhi target cakupan pelayanan akses aman nasional sebesar 100% di tahun 2019.  Kerjasama pemerintah dengan dunia usaha (KPS) belum mampu mencukupi kekurangan (gap) yang ada dalam perluasan akses pelayanan air minum.

Pemerintah telah memberikan bantuan kepada daerah untuk meningkatkan kemampuan PDAM dan peningkatan akses pelayanan air minum, namun demikian bantuan tersebut belum secara signifikan berdampak pada peningkatan sambungan rumah atau peningkatan akses pelayanan. Bantuan diantaranya mencakup bantuan teknis dalam rangka menyehatkan PDAM, bantuan manajemen sebagai pembinaan SDM, peningkatan efisiensi, serta bantuan program sebagai optimalisasi fungsi SPAM yang ada, perbaikan komponen, untuk menurunkan biaya operasional dan mengembalikan fungsi Sistem.

Pengembangan SPAM memerlukan dukungan aspek pendanaan, aspek kelembagaan, aspek teknis, aspek peran serta masyarakat / swasta dan yang juga penting yaitu aspek PENGATURAN.

Aspek pengaturan yang ada di tingkat Pusat saat ini sudah cukup lengkap, dimulai dari UndangUndang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, lalu Peraturan Pemerintah nomor 16 tentang Pengembangan SPAM serta Peraturan-Peraturan Menteri terkait pengembangan SPAM lainnya yang merupakan amanat langsung dari Perundangan dimaksud. Aspek pengaturan yang lengkap di tingkat pusat belum disesuaikan / ditindaklanjuti dengan aspek pengaturan di tingkat daerah. Peraturan-Peraturan terkait pengembangan SPAM di daerah masih terbatas, pada Peraturan Daerah tentang Pembentukan PDAM dan Peraturan Daerah tentang Pelayanan PDAM.

Pengaturan yang lengkap, jelas, dan terpadu, akan sangat menentukan keberhasilan pengembangan SPAM karena merupakan landasan kebijakan upaya dimaksud. Salah satu upaya dalam aspek pengaturan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum adalah dengan melengkapi peraturan terkait pengembangan SPAM di daerah. Menindaklanjuti hal tersebut, sesuai dengan salah satu fungsi BPPSPAM dalam PP 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, pasal 46 ayat b, yaitu membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penerapan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM) oleh penyelenggara dan masyarakat. Pada tahun 2014 BPPSPAM melakukan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengembangan SPAM untuk Provinsi/ Kabupaten / Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum mengamanatkan penyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum serta Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Amanat tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 dan saat ini telah diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Dalam Peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa kebijakan dan strategi pengembangan system penyediaan air minum merupakan arah pengembangan system penyediaan air minum dalam 5 (lima) tahun mendatang, dan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan penyelenggara pengembangan system penyediaan air minum dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan system penyediaan air minum.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam PP 16 tahun 2005 juga mengamanatkan kepada Kabupaten/Kota untuk menyusun Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) agar daerah memiliki perencanaan pengembangan Air Minum untuk jangka waktu yang panjang, namun dalam pelaksanaannya sampai dengan saat ini baru 83 Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menyelesaikan RISPAM. Dokumen RISPAM dan dokumen JAKSTRADA Pengembangan SPAM merupakan dasar dalam penyusunan RPI2JM Kabupaten/Kota.air minum 2

Mengingat pentingnya penyusunan RISPAM dan JAKSTRADA untuk pengembangan SPAM di tingkat Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Peraturan Perundangan dimaksud (PP 16/2005 dan PP 38/2007) serta agar pemerintah daerah lebih terarah dalam melaksanakan pengembangan system penyediaan air minum di daerah, maka BPPSPAM Kementerian Pekerjaan Umum mempunyai tugas dalam membantu pemerintah daerah untuk menyusun Jakstrada pengembangan SPAM serta akan memfasilitasi daerah dalam bentuk pendampingan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota untuk menyusun dokumen dimaksud diatas. Untuk pendampingan awal yang dilakukan tahun 2014 ini ditujukan kepada Kabupaten/Kota yang telah menyusun RISPAM.

Dengan adanya aspek pengaturan yang jelas, pengembangan SPAM di daerah baik perpipaan dan non perpipaan (BJP) yang dilakukan oleh para penyelenggara (PDAM maupun non PDAM dapat dipantau kinerjanya serta keberlanjutannya sehingga dapat mewujudkan pelayanan kepada masyakarat yang terjamin K3 nya (Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas).

Pendampingan pemutakhiran data permukiman kumuh pada kabupaten/kota di Sumatera Utara

kumuhSatuan kerja pengembangan kawasan permukiman provinsi Sumatera Utara melaksanakan pendampingan pemutakhiran data permukiman kumuh pada kabupaten/kota sesuai kriteria dan indikator dalam identifikasi permasalahan kekumuhan,yang dilaksanakan di Garuda Plaza Hotel (16-17/10/2014) di Medan.

Acara yang dibuka oleh Kasatker Bangkim Provinsi Sumatera Utara menyampaikan dalam rangka percepatan pencapaian target 7D millenium development goals (MDG’s) dan amanat pasal 98 undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Serta menindaklanjuti arahan/instruksi bapak Presiden RI untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh 2020, perlu .dilakukan upaya bersama secara efektif oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Sesuai dengan arahan pembangunan pada RPJMN 3 adalah daya saing (competitiveness) dengan selayaknya ketersediaan layanan infrasruktur dasar. Salah satu arahan dalam bidang Cipta Karya adalah pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi prasarana dan sarana pendukung, di dukung oleh system pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Dengan indicator berkurangnya porsi rumah tangga yang menempati hunian dan permukiman tidak layak huni menjadi 0 %.

bangkim2Arahan tersebut dituangkan dalam target Renstra Ditjen Cipta Karya 2014-2019 menuju kota tanpa permukiman kumuh diharapkan peran serta kabupaten kota terkait untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. dalam hal ini peran serta kabupaten kota mulai dari awal pendampingan serta menuju tertuangnya hasil profil kumuh masing-masing kabupaten kota, yang telah mendapatkan pendampingan oleh tim gis beserta surveyor.

Aspek profil kawasan kumuh terdiri atas kondisi bangunan hunian, kondisi aksesibilitas lingkungan, kondisi drainase, kondisi pelayan air minum, kondisi pelayanan air limbah dan kondisi pelayanan persampahan.

Lebih lanjut diharapkan, pemerintah kabupaten/kota menindaklanjuti hasil fasilitasi identifikasi kawasan kumuh ini dengan menerbitkan keputasan kepala daerah tentang penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh di kabupaten/kota. Untuk menjadi focus penanganan kawasan secara terpadu di tahun berikutnya,tutupnya.(tj&anto_randalsumut).