Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara melakukan Verifikasi SK Kumuh Kabupaten Deli Serdang

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara melakukan Verifikasi SK Kumuh Kabupaten Deli Serdang oleh Tim Verifikasi Provinsi sesuai dengan  Kewenangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Acara dilaksanakan di ruang rapat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu Jl. Jendral A.H Nasution No. 20 (Senin, 30/05).

Acara dibuka oleh Sekretaris Dinas PKP Muhammad Haldun. Kemudian Tim Verifikasi SK Kumuh Kabupaten Deli Serdang menyampaikan hasil identifikasi dan kelengkapan data kawasan kumuh Kabupaten Deli Serdang. Kawasan kumuh dengan luasan 10-15 Ha sesuai dengan kewenangan Provinsi terdapat 6 (enam) kawasan kumuh yang diusulkan.

Dari hasil verifikasi Kabupaten Deli Serdang sudah memiliki RTRW sesuai Perda No. 1 tahun 2021 namun belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Untuk kawasasn Desa Paluh Kurau tidak masuk dalam Kawasan Kumuh karena sebagian kawasannya hutan lindung. Dari kawasan kumuh yang diusulkan semua perlu dievaluasi kembali mulai dari deliniasi, data numerik, profil kumuh, dan data spasialnya dengan catatan satu polygon merupakan satu hamparan, tidak dibatasi wilayah administrasi dan polygon terserbut tidak dibolehkan ada insfrastruktur skala besar serta sungai, rel dan kawasan hijau. Lokasi yang masuk dalam polygon merupakan lokasi perumahan dan permukiman sesuai dengan peruntukan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Deli Serdang.(ulfa)

Foto Dokumentasi Verifikasi SK Kumuh Kabupaten Deli Serdang

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara melakukan Verifikasi SK Kumuh Kabupaten Padang Lawas Utara

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara melakukan Verifikasi SK Kumuh Kabupaten Padang Lawas Utara oleh oleh Tim Verifikasi Provinsi sesuai dengan  Kewenangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Acara dilaksanakan di ruang rapat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu Jl. Jendral A.H Nasution No. 20 (Senin, 30/05).

Acara dibuka oleh Sekretaris Dinas PKP Muhammad Haldun. Kemudian Tim Verifikasi SK Kumuh Kabupaten Padang Lawas Utara. Kawasan kumuh dengan luasan 10-15 Ha sesuai dengan kewenangan Provinsi terdapat 4 (empat) kawasan kumuh yang diusulkan.

Dari hasil verifikasi Kabupaten Padang Lawas Utara sudah memiliki RTRW sesuai Perda No. 3 Tahun 2005 namun belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Untuk 4 usulan kawasan kumuh diperlukan deliniasi agar disesuaikan dengan lokasi perumahan dan permukiman sesuai dengan peruntukan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Padang Lawas Utara, dan ditampilkan status legalitas lahan. Data titik koordinat akan ditampilkan dalam empat titik koordinat atau titik-titik terluar sesuai polygon/peta kawasan. Lokasi yang masuk dalam polygon merupakan lokasi perumahan dan permukiman sesuai dengan peruntukan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Padang Lawas Utara.(ulfa)

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara melakukan Verifikasi SK Kumuh Kabupaten Nias Selatan

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara melakukan Verifikasi SK Kumuh Kabupaten Nias Selatan oleh Tim Verifikasi Provinsi sesuai dengan Kewenangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Acara dilaksanakan di Bidang Kawasan Permukiman Dinas PKP Provsu Jl. A.H. Nasution Jumat (27/05).

Acara dibuka oleh Plh. Kabid KP Yuni Kurniasih. Kemudian Tim Verifikasi SK Kumuh Kabupaten Nias Selatan menyampaikan hasil identifikasi dan kelengkapan data kawasan kumuh Kabupaten Nias Selatan. Kawasan kumuh dengan luasan 10-15 Ha sesuai dengan kewenangan Provinsi ada 38 (tiga puluh delapan) kawasan yang diusulkan.

Dari hasil verifikasi Kabupaten Nias Selatan sudah memiliki RTRW sesuai Perda No.6 tahun 2014 namun belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Dari 38 (tiga puluh delapan) kawasan yang diusulkan semua kawasan perlu dievaluasi kembali mulai dari deliniasi, data numerik, profil kumuh, dan data spasialnya dengan catatan satu polygon merupakan satu hamparan, tidak dibatasi wilayah administrasi dan polygon terserbut tidak dibolehkan ada insfrastruktur skala besar serta sungai, rel dan kawasan hijau. Lokasi yang masuk dalam polygon merupakan lokasi perumahan dan permukiman sesuai dengan peruntukan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Nias Selatan.(ulfa)

Hari Kebangkitan Nasional 2022 Ayo Bangkit Bersama!

Medan – Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Ir. Muhammad Haldun, S.Sos.MSP sebagai Inspektur  dalam pelaksanaan Upacara Peringatan Ke-114 Hari Kebangkitan Nasional Jumat, di halaman kantor Dinas PKP Provsu Jl. A.H Nasutiom No. 20 (20/05).

Muhammad Haldun menyampaikan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-114 memiliki tema “Ayo Bangkit Bersama!”. Tema ini diangkat dalam rangka seruan kebangkitan bersama bangsa Indonesia setelah berjuang menghadapi pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama dua tahun lebih.

“Semangat Boedi Oetomo dinilai masih relevan dengan kondisi Indonesia saat ini yang masih berjuang di tengah kondisi ekonomi dunia, ketegangan geopolitik global, dan juga tentunya bergerak sedikit demi sedikit mencoba bangkit dari pandemi Covid-19. Kita patut memaknai kebangkitan nasional sebagai upaya kolektif bangsa untuk memperkuat persatuan bangsa”,Ujarnya.

 

“Momentum yang baik ini makin diperkuat dengan peran Indonesia sebagai Presidensi G20 tahun 2022 pada Presidensi G20 tahun ini, Indonesia mengusung tema Recover Together, Recover Stronger, dengan tujuan dapat memberikan spirit baru dalam mewujudkan tatanan dunia yang dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran yang inklusif,serta menjamin keberlanjutan kehidupan di masa depan”, Tambahnya.(ulfa)

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengadakan Rapat Evaluasi Kinerja Pegawai dan Evaluasi untuk Progres Kegiatan Dinas PKP Provsu

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengadakan Rapat Evaluasi Kinerja Pegawai dan Evaluasi untuk Progres Kegiatan Dinas PKP Provsu. Rapat diadakan di aula Kantor Dinas PKP Provsu Jl. A.H Nasution No. 20 (10/05). Dalam rapat evaluasi terserbut membahas mengenai evaluasi optimalisasi kinerja ASN, peningkatan disiplin kerja dan progres/evaluasi rencana aksi Dinas PKP Provsu sesuai Renja 2022. Saat ini jumlah pegawai yang ada di Dinas PKP Provsu yang terdiri dari 77 ASN dan 33 Non ASN dan kurangnya tenaga teknik hanya 25% dari jumlah pegawai.

Dalam kesempatan lain Sekretaris Dinas Muhammad Haldun juga menyampaikan harapan dan arahan yaitu perlunya meningkatkan kebersamaan tim dalam bekerja dan diharapkan seluruh kegiatan dapat terlaksana dan terselesaikan paling lama minggu pertama bulan desember 2022.(ulfa)

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menerima kunjungan DPRD Provsu untuk Evaluasi LKPJ Dinas PKP Provsu T.A 2021

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menerima kunjungan DPRD Provsu untuk Evaluasi LKPJ Dinas PKP Provsu T.A 2021. Pertemuan diadakan di aula Dinas Kantor PKP Provsu Jl. A.H Nasution No. 20 (28/04).

Kunjungan kerja disambut langsung oleh Kepala Dinas PKP Supryanto didampingi Sekretaris Dinas Muhammad Haldun berserta eselon III dan eselon IV. Pada kesempatan tersebut Anggota DPRD Wagirin menyampaikan “apakah alasan mengapa Deli Serdang tidak mendapatkan bantuan untuk RTLH?” ujarnya, kemudian Hendra juga menanyakan “kualitas belanja modal tidak sesuai dengan yang diharapkan adakah jaminan sesuai dengan belanja modal ?” tanyanya. Syarul juga menyampaikan “apa bedanya kawasan kumuh dengan kawasan perumahan biasa dan pernahkah kadis meninjau langsung ke lapangan?” tambahnya.

Kabid Rumah Swadaya Indra Sakti Harahap menjelaskan “Kabupaten Deli Serdang akan mendapatkan bantuan RTLH pada tahun 2022, Kabupaten/Kota secara bergantian mendapatkan bantuan RTLH karena terbatasnya anggaran yang ada” ujarnya.

Kemudian Kelapa Dinas Supryanto menjawab “dari hasil pemeriksaan kualitas dan kuantitas untuk T.A 2021 kita tidak ada TGR, ini merupakan hasil pemeriksaaan BPK. Saya juga melakukan peninjauan langsung ke lapangan mengecek progres pada saat pelaksanaan RTLH dan didampingi oleh pokmas dan TFL yang ada dikabupaten/kota terserbut” jawabnya.(ulfa)

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara melakukan Verifikasi SK Kumuh Kabupaten Pakpak Bharat

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara melakukan Verifikasi SK Kumuh Kabupaten Pakpak Bharat sesuai dengan dengan  Kewenangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Acara dilaksanakan di Ruang Rapat Lt. II Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu Jl. Jendral A.H Nasution (Jumat, 22/04).

Sekretaris Dinas Muhammad Haldun membuka acara mewakili Kepala Dinas PKP Provsu. Dalam pembukaannya Muhammad Haldun menyampaikan “Kawasan Kumuh dengan luasan 10-15 Ha yang akan dilakukan verifikasinya harus dilakukan bersama-sama pada semua aspek dan dilakukan dengan berkesinambungan. Dan dilakukan sesuai dengan RTRW agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada” ujarnya.

Selanjutnya Tim Verifikasi SK Kumuh Kabupaten Pakpak Bharat menyampaikan hasil identifikasi awal pendataan kelengkapan data kawasan kumuh Kabupaten Pakpak Bharat dengan luasan 10-15 Ha sesuai dengan kewenangan Provinsi ada 2 yaitu Kawasan Sukaramai Kecamatan Kerajaan dan Kawasan Aornakan I Kecamatan Pargeteng Geteng Sengkut, namun harus dilakukan deliniasi ulang kawasan, serta update data numerik dan profil kumuh.

Dari hasil verifikasi Kabupaten Pakpak Bharat sudah memiliki RTRW sesuai Perda No. 9 tahun 2016 dan belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Penyempurnaan Deliniasi agar disesuaikan dengan pola ruang peruntukan Permukiman dalam RTRW. Data titik koordinat akan ditampilkan dalam empat titik koordinat atau titik-titik terluas sesuai polygon/peta kawasan.(ulfa)

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara melakukan Verifikasi SK Kumuh Kota Padangsidempuan

Medan _ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara melakukan Verifikasi SK Kumuh Kota Padangsidempuan sesuai dengan  Kewenangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Acara dilaksanakan di Ruang Rapat Lt. II Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu Jl. Jendral A.H Nasution (Kamis, 21/04).

Pembukaan acara dilakukan oleh Sekretaris Dinas Muhammad Haldun, dalam pembukaannya Muhammad Haldun menyampaikan “Verifikasi SK Kumuh harus dilakukan bersama-sama agar SK Kumuh dengan luasan 10-15 HA bisa diselesaikan bersama  dan  dilihat dengan RTRW agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada” ujarnya.

Selanjutnya Tim Verifikasi SK Kumuh Kota Padangsidempuan menyampaikan hasill identifikasi awal pendataan kelengkapan data kawasan kumuh Kota Padangsidempuan. Kawasan kumuh dengan luasan 10-15 Ha sesuai dengan kewenangan provinsi ada 6 kawasan yaitu Lingkungan 2 Pijor Koling, Kawasan Aek Batang Ayumi (Cluster Kantin), Kawasan Aek Batang Ayumi (Cluster Wek V).

Dari hasil verifikasi Kota Padangsidempuan, sudah memiliki RTRW sesuai Perda No. 4 tahun 2014 dan belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Pada peta deliniasi terdapat 3 (tiga) kawasan yang masuk dalam kawasan kumuh dengan luas 10 Ha s/d dibawah 15 Ha yaitu Kawasan Es Deli, Lingkungan 2 Pijor Koling, Kawasan Aek Batang Ayumi, namun harus dilakukan deliniasi ulang kawasan, serta update data numerik dan profil kumuh. Terutama Kawasan Aek Batang Ayumi yang semula menjadi 2 (dua) kawasan namun masuk didalamnya infrastruktur skala besar. Lokasi yang masuk dalam polygon merupakan lokasi perumahan dan permukiman sesuai dengan peruntukan pola ruang dalam RTRW Kota Padangsidempuan. (ulfa)

Dinas PKP Provsu melakukan Verifikasi SK Kumuh Kota Pematangsiantar

Medan – Dinas PKP Provsu melakukan Verifikasi SK Kumuh Kota Pematangsiantar oleh Tim Verifikasi Provinsi sesuai dengan  Kewenangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Acara dilaksanakan di Ruang Rapat Lt. II Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu Jl. Jendral A.H Nasution (Rabu, 20/04).

Acara dibuka oleh Sekretaris Dinas Muhammad Haldun dalam pembukaannya Muhammad Haldun menyampaikan “Verifikasi penilaian kelengkapan readiness criteria SK Kumuh bertujuan agar pendataan kawasan permukiman kumuh sesuai dengan data yang ada di lapangan dan sesuai dengan RTRW yang sudah ada, dan untuk mempermudah karena ini tugas kita bersama supaya tidak memasukan yang bukan kawasan permukiman sebagai kawasan kumuh untuk mencapai luasan 10 – 15 Ha yang merupakan kewenangan Provinsi” ujarnya.

Kemudian Tim Verifikasi SK Kumuh Kota Pematangsiantar menyampaikan hasil identifikasi dan kelengkaan data kawasan kumuh Kota Pematangsiantar. Kawasan kumuh dengan luasan 10-15 Ha sesuai dengan kewenangan provinsi ada 5 kawasan yang diusulkan yaitu Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat, Kelurahan Mekar Nauli Kecamatan Siantar Marihat, Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba, Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat, Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur.

Dari hasil verifikasi Kota Pematangsiantar sudah memiliki RTRW sesuai Perda No.1 Tahun 2013 namun belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Terdapat 3 (tiga) kawasan yang memungkinkan masuk kumuh dengan luas 10 Ha s/d dibawah 15 Ha, yaitu, Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat, Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba, Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat, namun harus dilakukan deliniasi ulang kawasan, serta update data numeric dan profil SK Kumuh. Lokasi yang masuk dalam polygon merupakan lokasi perumahan dan permukiman sesuai dengan peruntukan pola ruang dalam RTRW Kota Pematangsiantar.(ulfa)

Dinas Perumahan dan Kawasan  Permukiman Provinsi Sumatera Utara melakukan Verikasi SK Kumuh Kota Sibolga

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Muhammad Haldun membuka Verikasi SK Kumuh Kota Sibolga oleh Tim Verifikasi Provinsi sesuai dengan Kewenangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Acara dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jl. Jendral A.H Nasution No. 20 (Selasa, 19/04).

Acara dibuka oleh Sekretaris Muhammad Haldun mewakili Kepala Dinas PKP Provsu, dan didampingi oleh eselon III dan eselon IV. Selanjutnya Tim Verifikasi SK Kumuh Kota Sibolga menyampaikan hasil identifikasi awal pendataan kelengkapan data kawasan kumuh Kota Sibolga. Kawasan Kumuh dengan luasan 10-15 Ha sesuai dengan kewenangan Provinsi ada 4 kawasan yaitu Kawasan I (Kelurahan Angin Nauli Ling. 1 dan 2,  Kelurahan Huta Barangan Ling. 3), Kawasan II (Kelurahan Aek Manis Ling. 1, 4, 5 dan 8), Kawasan III (Kelurahan Aek Manis Ling. 2, 3, 6 dan 7) dan Kawasan IV (Kelurahan Pasar Belakang Ling. 1, 2, 3 dan 4).

Dari hasil verifikasi Kota Sibolga sudah memiliki RTRW sesuai Perda No. 2 tahun 2018, dan belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kemudian format SK Kumuh akan disesuaikan kawasannya sesuai dengan polygon/deliniasi dengan masing-masing polygon tidak berbasis lingkungan. Akan dilakukan penyempurnaan deliniasi untuk Kawasan II dan Kawasan IV agar disesuaikan dengan pola ruang peruntukan permukiman dalam RTRW. Lokasi yang masuk dalam polygon merupakan lokasi perumahan dan permukiman sesuai dengan peruntukan pola ruang dalam RTRW Kota Sibolga.(ulfa)