KADIS PKP PROVSU BERSINERGI DENGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, UNTUK PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI KEK SEI MANGKEI

Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Ir. Ida Mariana M.Si mengikuti Rapat Koordinasi Penyediaan Infrastuktur Jalan, air baku dan perumahan pekerja yang mendukung Kawasan Industri Prioritas RPJMN 2020-2024 di Kantor Dinas PKP Provsu (Selasa, 4/8).

Sesuai dengan amanat UU No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 14 bahwa salah satu upaya untuk percepatan penyebatan dan pemerataan pembangunan industri di seluruh wilayah NKRI dapat dilakukan melalui Perwilayahan Industri, dan salah satunya adalah melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) dan pengembangan kawasan industri. Komponen yang ada dalam suatu WPPI adalah Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri (KI), dan Sentara IKM. WPPI telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN)  dimana terdapat 22 WPPI di seluruh NKRI.

Dalam rangka mendukung upaya percepatan pengembangan industri di luar pulau Jawa sesuai amanah Peraturan Pemerintah tentang RIPIN tersebut, kegiatan pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) menjadi agenda penting dalam rangka pengembangan industry secara nasional. Program kegiatan pengembangan 22 WPPI dapat mengacu pada RIPIM 2015-2035, dimana salah satu programnya adalah koordinasi antar kementerian/lembaga dan antar daerah dalam pengembangan infrastruktur di dalam WPPI. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024 terdapat 9 (sembilan) Kawasan Industri prioritas dan 18 (delapan belas) kawasan industry yang dikembangkan. Pengembangan 27 (dua puluh tujuh) kawasan industri tersebut harus didukung dengan ketersediaan infrastruktur dasar dan penunjangnya, baik dari jumlah maupun kualitasnya oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan amanat dari Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri yang menyebutkan bahwa infrastruktur industri wajib disediakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Direktorat Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian perlu melakukan koordinasi penyediaan infrastruktur khususnya jalan, air baku, dan perumahan pekerja dalam rangka pengembangan WPPI yang mendukung kawasan industri yang merupakan KI prioritas RPJMN 2020-2024 khususnya Kawasan Industri Sei Mangkei, Kawasan Industri Palu dan Kawasan Industri Batulicin. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi antar stakeholder terkait dalam penyediaan infrastruktur jalan, air baku, dan perumahan pekerja yang mendukung kawasan industri dimaksud.

Rapat dibuka oleh Ignatius Warsito selaku Direktur Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian menjelaskan “Infrastuktur Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) ada infrastuktur dasar, jalan, penerangan jalan, drainase, IPAL dan IPAB dan sarana penunjang antara lain hotel, restoran, sarana olaraga, rumah ibadah, perbankan dan sarana penunjang lainnya sesuai kebutuhan di Kawasan Industri” jelasnya.

Acara dilanjutkan dengan penyampaian tanggapan oleh Ida Mariana “kami sedang mempersiapkan kawasan baru, berjarak kurang lebih 500m dari Kawasan Industri KEK Sei Mangkei, yang  mana didalamnya terdapat rusunawa untuk para pekerja apartemen, hotel, sarana ibadah, pasar, sekolah dan semua yang dibutuhkan layaknya kawasan baru, nantinya akan diproses melalui KPBU dan sudah memasuki tahapan FBC” ujarnya.

“Semua infrastuktur yang kami harapkan untuk dicantumkan nantinya di BPIW, perencanaan sudah ada. Tahun ini juga dimulai pembangunan rusunawa para pekerja yang akan disiapkan oleh Kementerian PUPR dan sarana pendukung lainnya seperti jalan kawasan serta pembangunan air minum untuk distibusikan ke rusunawa” tambahnya.

Acara diikuti oleh Perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian PPN/Bappenas, Dinas PUPR dan Bappeda Provinsi serta Pengelola Kawasan Industri. (ulfa)

DINAS PKP PROVSU MENYELENGGARAKAN RAPAT VIDEO CONFERENCE DUKUNGAN KEBIJAKAN DALAM PEROLEHAN RUMAH SUBSIDI BAGI PNS, CPNS DAN NON PNS DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Medan – Dinas PKP Provsu menyelenggarakan Rapat Video Conference Dukungan Kebijakan dalam Perolehan Rumah Subsidi Bagi PNS, CPNS dan Non PNS di Provinsi Sumatera Utara, Ir. Ida Mariana Harahap, M,Si  sebagai Kadis memoderator  acara tersebut. Rapat dilakukan diq Kantor Dinas PKP Provsu (Rabu, 29/7).

Dalam pembukaannya Ida Mariana menyampaikan “bappertarum, yang sudah lama stagnant dan sudah digantikan dengan BP Tapera sehingga semua ingin mengetahui seperti apa yang nantinya akan dilakukan oleh Tapera terkait perolehan rumah subsidi bagi PNS khususnya di Sumatera Utara”   ujarnya

“Saya juga sudah menyampaikan dokumen daftar PNS di Pemprovsu yang belum memiliki rumah sebanyak 1500 ASN yang belum memiliki rumah. Kami sudah memperoleh lahan sekitar 50-70 Ha untuk bisa nantinya dibantu oleh Tapera” tambahnya.

Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Herry TZ selaku Direktur Pengembangan Sistem Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan. “Penerbitan PP No. 25 Tahun 2020 sudah beroperasi untuk ASN di tahun ini bagi yang sudah mengikuti program bappertarum. Untuk 1500 ASN Pemprovsu jika disiapkan dengan baik bisa diselesaikan tahun 2020 jika datanya lengkap dan eligible untuk ASN MBR dengan pendapatannya kurang dari 8 juta dan memenuhi syarat mulai dari BI checking kita proses lebih awal sehingga bisa diketahui bisa memanfaatkan fasilitas rumah dengan tipe 36. Jika pendapatan diatas MBR maka Tapera sifatnya menabung dan tidak bisa menikmati fasilitas rumah subsidi dari program yang ada” katanya.

Dwi Nugroho perwakilan Komisioner BP Tapera menjelaskan “BP Tapera merupakan lembaga negara lanjutan dari BP Taperum PNS dimana fungsi dan peserta masih fokus kepada PNS, yang akan dimulai insyaAllah bulan oktober. Tapera merupakan program pembiayaan yang berasal dari tabungan peserta. Dasar pembentukan Tapera dari UU. No.4/2016 dan PP No.25/2020. Tujuan Tapera untuk seluruh masyarakat dan seluruh lapisan termaksud pekerja mandiri, namun sampai dengan 2021 realisasinya hanya bisa diterima oleh PNS karena untuk yang lain akan dibuat persyaratan tertentu, dan khusus untuk MBR” ujarnya.

Adang Sutara selaku Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan menjelaskan “dalam rangka beroperasinya BP Tapera ada beberapa regulasi yang lagi pemerintah siapkan agar ASN bisa langsung menggunakan haknya. Pertama mengalihkan dana taperum sebanyak 11 T, akan segera diahlikan dari dulu yang namanya bapertarum menjadi dana Tapera. Dana ini terbagi menjadi 3 bagian pertama untuk para ASN yang sebagian itu akan menjadi saldo awal peserta untuk ASN aktif yang sudah mempunyai simpanan, maka langsung mempunyai hak memanfaatkan pembiayaan tersebut. Bagian lain adalah pensiunan yang aktif serta ahli waris pensiunan yang sudah meninggal” ujarnya.

“Ada dua mekanisme awal yang pertama mengalihkan dana Taperum  untuk langsung dicatatkan sebagai peserta tapera untuk langsung mendapatkan haknya, kemudian ada sekitar 200ribu ASN yang belum mendapat haknya akan segera menerima haknya. Uang BP Tapera ada di portable Kementerian PUPR, Kemenkeu dan ada di kas negara  yang akan dipetakan dan dialihkan ke BP Tapera dan akan diberikan kepada peserta yang sudah dari taperum. Tata cara yang pengalihan sudah di proses di Kemenkumham, tim liquidasi sudah dibentuk oleh Kementerian PUPR hari ini SK nya sedang difinalkan dan sebelum 2021 kebijakan itu keluar” tambah Adang.

Diskusi via Video Conference ini diikuti oleh OPD Provinsi Sumatera Utara, Ketua DPRD Sumatera Utara, Ketua Komisi D Sumatera Utara, Bappeda Kota Medan, BKD Kota Medan, Kadis Perumahan, Permukiman Tata Ruang Kota Medan, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan, Bappeda Kota Binjai, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai, Dinas Koperasi  dan UKM Kota Binjai, Bappeda Kab. Deli Serdang, BKD Kab. Deli Serdang, Dinas Perumahan, Permukiman Tata Ruang Kab. Deli Serdang, Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Deli Serdang, Bappeda Kab. Karo, BKD Kab. Karo, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Karo,  Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Karo, Ketua APERSI Sumatera Utara, Ketua REI Sumatera Utara, Ketua APPINDO Sumatera Utara, Ketua KADIN Sumatera Utara.

 

KADIS PKP PROVSU MENGIKUTI RAPAT PELAKSANAAN FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN PENYIAPAN PROYEK PEMBANGUNAN PUSAT OLARAGA TERPADU (SPORT CENTER) PROVINSI SUMATERA UTARA

Medan – Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Ir. Ida Mariana Harahap, M.Si mengikuti rapat Pelaksanaan fasilitasi penyusunan dokumen penyiapan Proyek Pembangunan Pusat Olaraga Terpadu (Sport Center) Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan  dengan skema KPBU, melalui Video Conference di Medan (Senin, 27/7).

Rapat dibuka oleh Reghi Perdana mewakili Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun. menyampaikan “kami meminta informasi dan arahan pra fs ini, karena ini masih rapat awal kami ingin melakukan shopping list dalam rangka penyusunan Pra FS. Kami dibantu oleh tim konsultan” ujarnya. Dalam rapat Video Conference tersebut Ida Mariana memberikan masukan agar diberikan penjelasan lebih merinci lagi mana saja yang bisa menggunakan CSR, APBD  Provinsi dan  Reguler APBN” imbuhnya.

Ida Marina juga nemambahkan perkembangan mengenai Rusunawa Terintegrasi KEK Sei Mangkei “saya sudah mengirimkan hasil diskusi kita yang lalu bersama pak bagus, yang diminta review kembali terkait dengan judul dengan kajian yang sudah kita sajikan pada studi pendahuluan maupun dengan DPP atau OBC adanya kata MBR, menurut UU 23 tahun 2014 memang MBR merupakan tugasnya pemerintah pusat, sehingga saya sudah melakukan revisi sudah saysa kirimkan ulang terhitung hari ini. Kami segera melakukan karena kami ingin melakukan percepatan-percepatan” tambahnya.

“Rusunawa Terintegrasi KEK Sei Mangkei itu sudah tahap OBC mau ke tahap FBC yang semuanya dimohon didukung oleh Bappenas. Karena FBC nanti pada akhirnya sampe pada transaksi kami harapkan selesai pada Desember 2020. Terkait dukungan yang diberikan diluar KPBU itu ada penyediaan air baku untuk kawasan KEK Sei Mangkei itu juga termaksud pengolahan limbah dan pengolahan sampah sudah masuk tahap penyusunan studi oleh Pemprovsu yang sudah bekerjasama dengan balai prasarana permukiman wilayah yang ada di Sumatera Utara yaitu meminta standart yang harus disiapkan untuk mendukung DED yang sesuai standart keriteria yang diharapkan. Kami juga berkordinasi dengan pihak kabupaten simalungun semua usulan yang akan dialokasikan oleh anggaran APBN 2021 harus melalui kabupaten sehingga semua usulan yang berkaitan dengan KEK Sei mangkei akan melalui Kab. Simalungun” lanjutnya.

Rapat Video Conference ini diikuti oleh Asisten Deputi Standarisasi dan Infrastuktur Olaraga, Kementerian Pemuda dan Olaraga, Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olaraga, Direkrur Bendungan dan Danau Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Direkrur Prasarana Strategis, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara, Kadis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, Kadis Dinas Pemuda dan Olaraga Provinsi Sumatera Utara, Ketua Umum Komite Olaraga Nasional Indonesia, Direktur  Utama PT. Taram. (ulfa)

PENGEMBANGAN KOPERASI DI LINGKUNGAN PEMPROVSU

Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu Ir. Ida Mariana Harahap, M.Si memberi arahan dan membuka Rapat Koperasi di Aula Dinas PKP Provsu (Rabu, 22/07).

Dalam arahannya Ida Mariana menyampaikan “Kebutuhan akan rumah bagi ASN di lingkungan Pemprovsu masih sangat tinggi. Pemerintah pusat saat ini telah membentuk Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat sebagai lembaga penyedia perumahan untuk ASN yang sebelumnya dilakukan oleh Bapertarum. Selanjutnya Ida Mariana mengharapkan agar koperasi nantinya dapat berperan sebagai penyedia perumahan seperti Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat” ujarnya.

Sebagai narasumber Ungul Sitanggang selaku Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Provsu yang menyampaikan bahwa hampir di seluruh Kab/Kota di Sumatera Utara belum memanfaatkan kegunaan koperasi, selama ini orientasi koperasi tersebut hanya diseputar kegiatan simpan pinjam sedangkan fungsi koperasi antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional,

“koperasi di Sumut dalam operasi data sistem (ods)  saat ini jumlahnya 11.917 unit, yang di dalamnya termasuk binaan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dimasa pandemic COVID-19 hanya 93 unit koperasi yang telah melaksanakan rapat tahunan secara virtual. Jumlah anggota Koperasi di Sumatera Utara yang data ods kurang lebih sekitar 900ribuan anggota dan dimungkinkan bisa lebih banyak jika pendataannya dilakukan secara lebih detail” ujarnya.

Rapat ini juga membahas untuk mengabungkan Koperasi dari Dinas Perkebunan Provsu, Dinas SDA Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas PKP Provsu, Dinas Bina Marga Bina Kontruksi Provsu, dan Dinas Lingkungan Hidup  menjadi satu Koperasi Sekunder. Diharapkan terciptanya koperasi sekunder dari beberapa OPD dapat meningkatkan kemampuan usaha koperasi untuk penyediaan perumahan bagi asn, non asn dan masyarakat yang belum memiliki rumah. (ulfa)

KADIS PKP PROVSU MENGIKUTI RAPAT PEMBAHASAN TINDAK LANJUT POYEK RUSUNAWA TERINTEGRASI KEK SEI MANGKEI, SPORT CENTER DAN PROYEK LRT MEBIDANG DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu mengikuti Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Poyek Rusunawa Terintegrasi KEK Sei Mangkei, Sport Center dan Proyek LRT Mebidang di Provinsi Sumatera Utara. Rapat melalui Video Conference di Medan (Selasa, 21/7).

Video Conference dibuka oleh Sri Bagus Guritno selaku Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun, yang menyampaikan beberapa masukan dan perbaikan mengenai KPBU Rusunasa Terintegrasi KEK Sei Mangkei diantaranya meminta perbaikan lampiran mengenai sekup MBR dan penyesuaian dengan UU No. 23 Tahun 2014 dan dilengkapi dengan affordable housing terkait relokasi penduduk mensupply kebutuhan tenaga kerja di KEK Sei Mangkei. “proses PDF di Kemenkeu akan disupport supaya bisa lancar, permintaan PDF di Kemenkeu perlu direvisi karena tidak perlu DED dan itu dilampirkan pada saat meminta di cantumkan di PPP Book, nanti akan difasilitasi Kemenkeu yang PDF nanti di Kemenkeu pembuatan FBC lanjutan market sounding kemudian pembuatan dokumen lelang akan diberikan oleh Kementerian Keuangan” ujarnya.

Sri Bagus juga menjelaskan KPBU tidak memerlukan DED cukup basic desain, yang sudah ada Outline Business Case (OBC) nanti diperdalam lagi di Final Business Case (FBC) sambil dibuatkan dokumen lelang. DED akan dibuat oleh Badan Usaha Pelaksana.

Ida Mariana Harahap menyampaikan sudah menyerahkan surat pernyataan Gubsu terkait komitmen mengenai PJPK, surat permohonan dimasukan ke PPP Book dan surat ke Kemenkeu untuk dibantu PDF sewaktu mengirimkan berkas market sounding, “jadi tinggal melakukan perbaikan lingkup KPBU diubah menjadi tanpa MBR. perbaikan akan dikirimkan paling lama Senin 27/7” ujarnya.

Rapat ini diikuti oleh Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun, Direktorat Keluarga, Anak dan Olaraga, Direktur Perumahan, Perkotaan dan Permukiman, Direktur Transportasi, Kepala Dinas Pemuda dan Olaraga Provsu, Kepala Dinas Perhubungan Provsu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu dan Tim Simpul KPBU Provinsi Sumatera Utara. (ulfa)

DINAS PKP PROVSU MELAKUKAN SOSIALISASI DAN REMBUK WARGA KEGIATAN LANJUTAN PILOT PROYEK PELAKSANAAN HARI KELUARGA NASIONAL DALAM RANGKA PERENCANGAN BBGRM

Medan – Dinas PKP Provsu melalui Bidang Rumah Umum melakukan Sosialisasi dan Rembuk Warga Kegiatan Lanjutan Pilot Proyek Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional Dalam Rangka Perencanaan Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM), dilaksanakan di Kelurahan Bantan Kec. Medan Tembung (Senin, 20/07).

Hari Keluarga Nasional adalah untuk mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia akan pentingnya keluarga sebagai sumber kekuatan untuk membangun bangsa dan Negara, yang diperingati setiap tanggal 29 Juni. Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional Dinas PKP Provsu melakukan bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni di lokasi yang sudah ditetapkan sesuai dengan SK Gubernur. Sasaran kegiatan berlokasi di Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung yang merupakan pemenang Kampung Keluarga Berencana terbaik Provinsi Sumatera Utara tahun 2019. Kegiatan ini juga akan dilaksanakan di 6 tempat antara lain: Desa Paluh Manan Hamparan Perak – Deli Serdang, Desa Hasang – Kualuh Selatan Labura, Kelurahan Mencirim Binjai Timur, Desa Manggis – Serba Jadi Serdang Bedagai, Paindoan Rantau Parapat Labuhan Batu.

Kegiatan Sosialisasi dan Rembuk Warga merupakan forum pertemuan resmi yaitu pemberian petunjuk dan bimbingan kepada masyarakat, khususnya calon penerima bantuan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan sistem penganggaran, sasaran dan hasil program kegiatan, tata cara pelaksanaan kegiatan, tugas dan tanggung jawab penerima bantuan, sanksi, ketentuan rumah penerima bantuan, teknis konstruksi rumah sederhana, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan kegiatan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Teknis dari Dinas PKP Provsu, Tim Teknis Kota Medan, perangkat Kelurahan Bantan. Dalam pelaksanaannya warga tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku sekarang dengan mencuci tangan, memakai masker, dan tetap menjaga jarak selama kegiatan berlangsung. (ulfa)

 

KADIS PKP PROVSU MEMENUHI UNDANGAN WEBINAR TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA MELALUI VIDEO CONFERENCE

Medan – Kadis PKP Provsu Ir. Ida Mariana Harahap, M.Si memenuhi undangan  Webinar Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui Video Conference di Kantor Dinas PKP Provsu (Jumat, 17/7).

Webinar Video conference dibuka oleh Agus Tripriyono mewakili Gubernur Sumatera, kemudian Sri Bagus Guritno selaku Direkrur pada Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun menyampaikan materi Sosialisasi Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas No. 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastuktur, acara dilanjutkan  dengan penyampaian materi oleh Yunan Novaris Vice President PT. Penjaminan Infrastuktur Indonesia (PT. PII).

Ida Mariana menyampaikan perkembangan mengenai KPBU Rusunawa Terintegrasi KEK Sei Mangkei yang sudah melakukan sounding market. “selanjutnya menunggu kelanjutan tahapan dan arahan yang akan diberikan oleh Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun setelah melakukan sounding market” ujarnya. KBPU Rusunawa Terintegrasi KEK Sei Mangkei menjadi KPBU pertama yang sudah melakukan sounding market yang akan diikuti oleh Dispora KPBU Sport Center yang sudah melaksanakan FGD dan Dinas Perhubungan KPBU Sektor Transportasi di Provinsi Sumatera Utara.

Conference tersebut diikuti oleh Direktur Direktorat Kerjasama Pemerintah-Swasta Rancang Bangun Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, PT PII, Kepala Dinas PKP Provsu, Kepala Dinas Pemuda dan Olaraga Provsu, Dinas Perhubungan Provsu, Simpul KPBU, Bappeda Kab/Kota, Seluruh Universitas di Sumatera Utara dan Mahasiswa/i Sumatera Utara. Webinar tersebut dilaksanakan oleh Bappeda Sumatera Utara untuk mensosialisasikan Tata Cara Pelaksanaan Untuk Mensosialisasikan Tata Cara Pelaksanaan KPBU ke Pemerintah Kab/Kota di Sumatera Utara. (ulfa)

KADIS PKP PROVSU INGIN MENGEKSEKUSI TAPERA INI SECARA LANGSUNG BERMANFAAT BAGI MASYARAKAT

Medan – Kadis PKP Provsu Ir. Ida Mariana Harahap M.Si memenuhi undangan dari Apersi Aceh dan Sumut mengenai  Sosialisasi BP TAPPERA  melalui Video Conference di Kantor Dinas PKP Provsu (Rabu, 8/7).

Dalam kata sambutannya Ida Mariana Harahap menyampaikan ingin mengeksekusi tapera ini secara langsung bermanfaat bagi masyarakat, “kita mempunyai lebih kurang 43rb ASN Sumut yang belum memiliki rumah yang akan dipetakan menjadi dua yang memiliki pendapatan diatas 6,5 juta  dan yang di bawah 6,5 juta, setelah dikelompokkan akan kemana dikelompokkan masih dengan FLPP yang melebur masuk ke dalam tappera atau produk tappera bisa nanti seperti FLPP itu yang paling penting kita tau supaya nanti jangan stagnan” ujarnya.

Ida Mariana menyampaikan harapan mengenai perubahan Bapertarum yang berubah menjadi Tappera segera bisa di eksekusi dan terealisasi kepada masyarakat yang membutuhkan terutama untuk ASN dan sekarang masyarakat non ASN juga bisa menggunakan tapera dengan catatan dua tahun menabung bisa mendapatkan fasilitas dari tappera produk apa saja dan sasaran kemana saja dan bisa untuk mengurangi backlog yang ada di sumut dan di aceh.

Keanggotaan TAPPERA mencakup seluruh warga negara Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi backlog yang terjadi sejak awal berdiri nya negara Indonesia. Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah juga ingin terlibat dalam program TAPPERA ini. Landasan hukum TAPPERA sesuai dengan UU No.4/2016 dan PP No.25 Tahun 2020 yang mendasari UU No.1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU No. 20/2011  tentang Rumah Susun, untuk pembiayaan perumahan pemerintah mempunyai anggaran dari APBN seperti FLPP. TAPPERA merupakan program mandiri yang didasari pembiayaan dari iuran atau tabungan dari peserta. Sekarang TAPPERA memang masih berfokus untuk ASN, tetapi kedepan nya akan terbuka untuk semua mulai dari TNI-Polri, pewagai BUMN, BUMN, Swasta.

TAPPERA difokuskan untuk yang berpenghasilan batas UMR sampai dengan gaji 8jt / bulan, yang bisa menikmati fasilitas dari program TAPPERA. Produk TAPPERA  yakni kepemilikan rumah atau KPR, untuk pembangunan baru di lahan sendiri serta untuk perbaikan atau renovasi rumah yang sudah dimiliki. Khusus peserta baru bisa menikmati program dari TAPPERA setelah 2 tahun bergabung, penerimaan peserta baru dimulai tahun 2021. (ulfa)

 

KADIS PKP PROVSU MENERIMA KUNJUNGAN BUPATI SAMOSIR

Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Ir. Ida Mariana Harahap, M.Si menerima kunjungan kerja Bupati Samosir Rapidin Simbolon, di Kantor Dinas PKP Provsu Jl. A.H Nasution No. 20 Medan(Selasa, 07/07).

Dalam kunjungannya Rapidin ingin mendiskusikan mengenai pengajuan 10 pembangunan desa wisata di kawasan Toba yaitu Sepuluh desa wisata tersebut yaitu Sipinsur, Tipang, Marbuntoruan, Sigapiton, Meat, Tarabunga, Huta Nilintong, Huta Ginjang, Hutanagodang, dan Dolok Martumbur. Rapidin juga meminta bantuan kepada Pemprov mengenai peningkatan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Samosir.

Dalam pertemuan ini Ida Mariana Harahap menjelaskan beberapa hal yang harus disiapkan oleh pemkab Samosir untuk melakukan pembangunan mulai dari Master Plan, Community Base Tourism CBT. “mengenai peningkatan kawasan kumuh yang diajukan Kabupaten Samosir pada saat Musrembang dengan luas dibawah 10 Ha merupakan tugas dari Pemerintah Kabupaten / Kota karena Pemerintah Provinsi menangani peningkatan kawasan Permukiman Kumuh diatas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha” ujarnya.

Usulan yang telah dikirimkan Pemkab Samosir melalui musrembang Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Panguruan, Kawasan Pantai Pasir Putih, Desa Hatoguan, Desa Janji Martahan Kec. Harian, Kab. Samosir dan Penataan Kawasan Wisata Desa Pnan Sipulo dan Desa Palipi Kab. Samosir. Pertemuan diakhiri dengan sesi foto bersama. (ulfa)

KADIS PKP PROVSU MEMENUHI UNDANGAN FGD PEMBAHASAN LAPORAN AKHIR STUDI PENDAHULUAN UNTUK KPBU KAWASAN OLARAGA TERPADU (SPORT CENTER) PROVINSI SUMATERA UTARA

Medan – Kadis PKP Provsu Ir. Ida Mariana Harahap M.Si memenuhi undangan FGD Pembahasan Laporan Akhir Studi Pendahuluan untuk KPBU Kawasan Olaraga Terpadu (Sport Center) Provinsi Sumatera Utara melalui Video Conference di Kantor Dinas PKP Provsu. (Jumat, 3/7)

Dalam video Conference tersebut Ida Mariana memberi masukan kepada semua Tim KPBU Kawasan Olaraga Terpadu (Sport Center) “agar melibatkan Kementerian PUPR menyangkut Teknis dari awal perencanaan dan penganggaran untuk pembangunan tahun 2021” ucapnya.

“Karna saya lihat ada pemilahan dari APBD, APBN dan KPBU ketika melibatkan APBN kita bisa memilah lagi apa yang dimasukkan ke dalam sistem perencanaan dari Kementerian Pora kemudian apa yang harus dialokasikan oleh Kementrian PUPR sehingga mereka sudah mengawal dari awal pembangunan” ujarnya.

“saya sangat concern untuk penegasan kembali jenis-jenis yang akan kita kelompokkan ke dalam sumber dana APBD, APBN dan KPBU sehingga bisa berjalan mulus nantinya dan studi ini sambil di siapkan juga” tambahnya.

FGD ini diikuti oleh Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun, Kementerian PPN/Bappenas, Simpul KPBU Provsu, KEpala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provsu, Kadis Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provsu, Kadis Pemuda dan Olaraga Provsu. (ulfa)