Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara mengadakan upacara Hari Kesadaran Nasional 2022

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara mengadakan upacara Hari Kesadaran Nasional bertempat di halaman kantor Dinas PKP Provsu Jl. A.H Nasutiom No. 20 (17/01).

Indra Sakti Harahap sebagai pembina upacara mewakili Kepala Dinas PKP menyampaikan sambutan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi Pada Upacara Hari Kesadaran Nasional. “Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan refleksi terhadap capaian-capaian yang telah dilakukan dan melanjutkan kerja keras dan kinerja APBD 2021 dan dalam rangka menghadapi ketidakpastian ekonomi di tahun 2022 pemerintah merancang APBN 2022 dengan sistem responsive, antisipatif dan fleksibel. APBN 2022 akan berfokus pada enam kebijakan utama yaitu: melanjutkan pengendalian covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan, menjaga keberlanjutkan program perlindungan social bagi mayarakat miskin dan rentan, peningkatan sumber daya manusia SDM yang unggul, berintegritas dan berdaya saing, melanjutkan pembangunan infrastuktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi, penguatan desentralisasi fiscal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah dan melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-base budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien” ujarnya.

“hasil capaian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 diantaranya Pemprov dapat meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk yang ketujuh kalinya, pemprov juga akan mengoptimalkan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Serta meningkatkan Sistem Merit yang pada tahun 2021 sudah mendapat penilaian kategori B. Sistem Percepatan Pengamanan Aset Daerah (SIMBADA) dan Sistem Informasi Penatausahaan, Keamanan dan Pemeliharaan Aset Sumut (SI ANAK DARA) juga harus dioptimalkan pada tahun 2022, kemudian Pemprov akan menerapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penataan Kelembagaan, Peraturan Gubernur (Pergub) Struktur Organisasi Tata Laksana (SOTK), serta penerapkan perangkat daerah baru dan penyederhanaan birokrasi. Pada tahun 2021 Pemprov mendapatkan penilaian pelayanan publik kategori B, kita targetkan pelayanan publik mendapat nilai A, serta seluruh perangkat daerah memiliki dah melaksanakan standar pelayanan dan standar operasional prosedur (SOP). Selain itu, ada beberapa capaian penilaian lain di antaranya, reformasi birokrasi (RB) meraih penilaian B, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan nilai B, monitoring center for prevention (MCP) nilai 49,8 dan, dan Stranas PK mencapai 65,5%” tambahnya.

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi juga menginstruksikan kepada OPD Pemprov Sumut agar melaksanakan kembali kegiatan apel pagi dan sore di masing-masing OPD, dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Tujuannya, antara lain agar para ASN Pemprov lebih disiplin. “Ini semua bertujuan agar seluruh aparatur sipil negara khususnya di lingkungan Pemprov Sumut dapat memiliki sikap disiplin, selalu mengembangkan diri, bersikap kritis, responsif, terus berinovasi dan berkarya dengan jujur, benar, berani tulus dan ikhlas untuk Sumateta Utara yang maju akan dan bermartabat” tuturnya.(ulfa)

Sosialisasi mengenai Aplikasi Absensi online  dan mengisi Sasaran Kerja Pegawai SKP Oleh Badan Kepegawaian Daerah BKD Provsu

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mendapatkan kunjungan Sosialisasi mengenai Aplikasi Absensi online  dan mengisi Sasaran Kerja Pegawai SKP yang diadakan oleh Badan Kepegawaian Daerah BKD Provsu. Pertemuan diterima oleh Sekretaris Dinas Anda Subrata. Sosialisasi diadakan di Aula Dinas PKP Provsu Jl. A.H Nasution No. 20 (13/01).

Fauzi Siregar BKD Provsu menyampaikan aplikasi Karejo bisa didownload di playstore kemudian meng-install aplikasi agar bisa digunakan. Sosialisasi diikuti oleh seluruh eselon III dan eselon IV dan seluruh staf Dinas PKP Provsu.

Pelaksanaan sosialisasi berjalan lancar dan para Aparatur Sipil Negara berperan aktif bertanya dengan hal yang kurang dipahami dan mengenai kendala yang dihadapi. Aplikasi Karejo digunakan untuk penilaian Tunjangan Tambahan Penghasilan ASN agar meningkatkan efektifitas kerja para ASN.

Sekretaris Dinas PKP Anda Subrata mewakili Kepala Dinas membuka acara  Rapat Sosialisasi Sistem Informasi RTLH

Medan – Sekretaris Dinas PKP Anda Subrata mewakili Kepala Dinas membuka acara  Rapat Sosialisasi Sistem Informasi RTLH. Rapat Sosialisasi diadakan di Ruang Rapat Lt. II Dinas PKP Provsu Jl. A.H Nasution No. 20.

Dalam pembukaannya Anda Subrata menyampaikan “Memaparkan pola teknis aplikasi RTLH di Dinas PKP Provsu, Sirtu Sistem Informasi RTLH Sumut. Disini kita sama-sama akan memahami pola penginputan mulai dari pengusulan verifikasi dan menjadi data baseline. Rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) adalah salah satu program Pemerintah dalam menangani kebutuhan rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan melibatkan swadaya masyarakat. Diperlukan peran serta semua untuk evaluasi dan verifikasi yang akan dilakukan melalui tim teknis Provinsi dan tim teknis Kabupaten/Kota. Kedepannya semua usulan Rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) sumber dana APBD Provinsi Sumatera Utara disampaikan melalui aplikasi ini, kemudian tim verifikasi akan meninjau langsung dan memverifikasi usulan tersrbut dan melakukan tolak atau terima usulan diaplikasi” ujarnya.

Terhadap peserta yang hadir telah dijelaskan mengenai cara penginputan dimulai dari membuka website http://dispkp.sumutprov.go.id/rtlh kemudian masukan user dan password yang sudah diberikan. Selanjutnya data yang sudah diinput dari kabupaten/kota akan diverifikasi oleh akun admin dari provinsi. Nanti akan ada level level pengguna di aplikasi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kalau selama ini data-data rumah rtlh disiapkan secara manual oleh kabupaten/kota nantinya akan dimasukan ke dalam aplikasi manfaat yang didapat dari pendigitalan proses pendaftaran dan pengusulan rehabilitasi rumah ini adalah terpeliharanya data, sehingga tidak perlu dilakukan berkas yang berulang serta semakin cepatnya proses terverifikasi calon penerima bantuan Rehab RLTH (Rumah Tidak Layak Huni) sehingga terserdia cukup waktu untuk melaksanakan pembangunan nantinya. (ulfa)

FGD Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Melalui Dukungan Kab/Kota Terhadap kegiatan Stategis Daerah Provinsi Sumatera Utara

Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Supryanto menjadi narasumber dalam FGD Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Melalui Dukungan Kab/Kota Terhadap kegiatan Stategis Daerah Provinsi Sumatera Utara yang bertempat di Hotel Grand Mercure Jl. Sutomo No.1 Medan (09/12).

Dalam paparannya Supryanto menyampaikan “rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia sebagai tempat  tinggal yang layak huni. Saat ini Provinsi Sumatera Utara memiliki 1.4905,51 Ha yang tersebar di 24 kab/Kota. Dalam pengurangan luas kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh akan dilakukan peningkatan kualitas melalui pola penanganan pemugaran dan peremajaan kawasan. Agar Akses Rumah Layak huni dapat meningkat di tahun 2022 s.d 2023, diperlukan upaya peningkatan kualitas Rumah yang telah ada dari kondisi tidak layak huni menjadi Layak huni serta memastikan rumah yang baru akan dibangun oleh pengembang perumahan maupun oleh masyarakat secara swadaya sudah memenuhi empat indikator Rumah Layak Huni” jelasnya.

“Dengan desain perencaan terwujudnya peningkatan kualitas hunian dan lingkungan kawasan permukiman akan berkurangnya luas kawasan kumuh dan peningkatan akses rumah layak huni dengan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 s.d 15 Ha kemudian pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021 penyusunan pradesain Pembangunan / Peremajaan Permukiman Kumuh di Desa Sei Bilah Kec. Sei Lepan Kab. Langkat. Untuk 2022 dan 2023 melakukan penyusunan DED pembangunan Pemugaran Peremajaan Permukiman Kumuh di Desa Sei Bilah Kec. Sei Lepan Kab. Langkat, Sesuai dengan Ketersediaan Dana, kemudian Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh di Desa Sei Bilah Kec. Sei Lepan Kab. Langkat dan Koodinasi untuk Pelaksanaan Kegiatan yang terintegrasi dengan OPD lain” tambahnya.(ulfa)

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Supryanto menjadi narasumber dalam rangka Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Penajaman Delapan Prioritas Pembangunan pada Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Supryanto menjadi narasumber dalam rangka Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Penajaman Delapan Prioritas Pembangunan pada Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 di Hotel Grand Mercure Jl. Sutomo No.1 Medan. (Kamis, 18/11)

Dalam paparannya Supryanto menyampaikan “ rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki fungsi strategis sebagai tempat tinggal layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuni serta asset bagai pemiliknya. Menurut PP 14/2016 Pasal 108  ada delapan kriteria mulai dari bangunan gedung, jalan lungkungan, drainase lingkungan, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem penyediaan air minum dan proteksi kebakaran. Saat ini Luas Kawasan perumahan kumuh di Sumatera Utara 10.350, 52 Ha yang tersebar di 32 Kabupaten dan Kota. Yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 1.490,51 Ha yang tersebar di 24 Kabupaten dan kota.” Ujarnya.

Supryanto juga menjelaskan “Agar Akses Rumah Layak Huni dapat meningkat di Tahun 2022 s.d 2023 Perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas rumah yang telah ada dari kondisi tidak layak huni menjadi rumah layak huni, serta memastikan rumah yang baru yang akan dibangun oleh pengembang perumahan maupun oleh masyarakat secara swadaya sudah memenuhi indikator layak huni. Untuk wara yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni tetapi kurang memiliki kemampuan mewujudkanrumah layak huni terutama yang berada pada kawasan kumuh kewenangan pemerintah provinsi akan dibantu langsung oleh Pemprovsu. Pemprovsu akan bekerjasama dan mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten / Kota serta Badan Usaha agar berperan lebih aktif meningkatkan kualitas hunian masyarakat Sumatera Utara memperhatikan ketersediaan SDM pengelola kegiatan yang terbatas dan Keuangan Pemprovsu Ditargetkan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 2022–2023 sebanyak 1000 unit rumah” jelasnya.(ulfa)

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menerima kunjungan Komisi C DPRD Kab. Labuhanbatu Utara berserta Dinas PKP Kab. Labuhanbatu Utara

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menerima kunjungan Komisi C DPRD Kab. Labuhanbatu Utara berserta Dinas PKP Kab. Labuhanbatu Utara. Kunjungan diterima di Aula Dinas PKP Provsu Jl. Ah. Nasution No.  20 Medan (Senin, 15/11).

Kunjungan kerja disambut oleh Indra Sakti Harahap Kabid Rumah Swadaya diampingi pejabat Eselon III dan Eselon IV. Dalam kunjungannya Komisi C DPRD Kab. Labura ingin berkonsultasi mengenai bantuan RTLH. Ismarlin bertanya “bagaimana syarat-syarat yang dibutuhkan agar Kab. Labura mendapat bantuan RTLH?” Kemudian Tuni Pramono menambahkan “bagaimana mengenai bantuan rumah bagi yang terdampak bajir bandang di Kab. Labuhanbatu Utara sampai saat ini belum ada realisasinya”.

Indra Sakti Harahap menjelaskan “tahun ini kabupaten labura mendapatkan bantuan sebanyak 100 unit, untuk rumah yang terpilih melalui tim teknis yang ditentukan kabupaten. Kemudian penerima manfaat akan membentuk pokmas dan penerima manfaat akan diverifikasi jika dalam verifikasi penerima manfaat tidak memenuhi syarat akan diganti dengan list penerima manfaat yang sudah ada ditentukan oleh Kabupaten. Syarat sebagai penerima manfaat memiliki KTP, KK minimal sudah 2thn berkeluarga, surat tanah kepemilikan, pendapatan ump. Pada rembuk II sudah final ketetapan siapa penerima manfaat dan pada rembuk II warga penerima manfaat yang akan memilih panglong sendiri dan menegos didampingi oleh TFL. Saat melakukan pembangunan rumah juga tidak dibongkar 100% ada bagian yang disisakan untuk menjadi tempat tinggal. Untuk di Kab. Labura saat ini pembangunan sudah diatas 50%.

Salmarianto Kasubbag Program menambahkan “mengenai bantuan rumah relokasi untuk korban banjir bandang di Kab. Labura telah dilakukan koordinasi dengan dinas PKP Kab. Labura. Saat ini Pemprov Sumut menunggu Rencana Aksi dan ketersediaan lahan Rencana Aksi akan menjelaskan peran masing-masing pihak dalam penanganan rumah korban bencana tersebut”.

Acara diakhiri dengan foto bersama.(ulfa)

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menerima kunjungan Pansus DPRD Kab. Asahan bersama dengan Dinas Perkim Kab. Asahan

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menerima kunjungan Pansus DPRD Kab. Asahan bersama dengan Dinas Perkim Kab. Asahan. Kunjungan diterima di Aula Dinas PKP Provsu Jl. A.H Nasution No. 20 Medan (Kamis, 11/11).

Kunjungan kerja disambut oleh Zubir Kabid Rumah Umum didampingi oleh Pejabat Eselon III dan IV. Dalam kunjunganya Pansus DPRD Kab. Asahan ingin berkonsultasi mengenai Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Noura Nst “warung-warung pinggir jalan lintas sumatera apakah masuk dalam katagori kumuh yang masuk dalam ranperda? Dan dinas perkim Kab. Asahan juga merasa perlu pembinaan untuk pembuatan profil kumuh dari Dinas PKP Provsu” ujarnya.

Yuni Kurniasih selaku Kasi Bid. Kawasan Permukiman menjelaskan “Pencegahan dan pembinaan dari Dinas PKP Provsu memang belum ada pembinaan, untuk tim verifikasi SK Kumuh Provsu sedang dibentuk oleh Bapak Gubernur. Kalau warung-warung yang berada di sepanjang jalan lintas masuk atau tidak dalam kumuh bisa merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perumahan kumuh adalah perumahan uang mengalami penurunan fungsi sebagai tempat hunian, sedangkan permukiman kumuh permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, dan merujuk pada Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menurut Permen PUPR No. 14 Tahun 2018, jika masuk dalam salah satu point pada tipologi perumahan baru bisa masuk katagori perumahan kumuh atau permukiman kumuh” jelasnya.

Pertemuan diakhiri dengan foto bersama.(ulfa)

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Supryanto membuka acara Rapat Koordinasi II: Finalisasi Basis Data PKP dan Finalisasi Rencana Kerja Pokja PKP Provinsi dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Supryanto membuka acara Rapat Koordinasi II: Finalisasi Basis Data PKP dan Finalisasi Rencana Kerja Pokja PKP Provinsi dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara di Hotel Radisson Medan Jl. H. Adam Malik No.5 Medan Petisah (Senin, 08/11).

Dalam pembukaannya Supryanto menyampaikan “saat ini kita sedang menghadapi masalah backlog, permukiman kumuh, rumah tidak layak huni, rumah terdampak bencana dan lain sebagainya. Karena itu pemerintah provsu bertekat dan komit untuk mengatasi permasalahan perumahan dan kawasan permukiman yang telah dituangkan di RPJMD 2019-2023, dalam visi Sumatera Utara Yang Maju dan Bermartabat visi ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak sehat dan terjangkau serta didukung sarana dan prasarana dasar permukiman yang memadai”.

Kemudian supryanto menambahkan “tentulah pencapaian hunian yang layak sehat dan terjangkau itu tidak dapat dicapai tanpa adanya keterpaduan perencanaan dan keterpaduan dalam pelaksanaannya. Karenanya keberhasilan pembangunan PKP ini sangat bergantung pada sinergitas antara seluruh OPD serta singkronnya program ini dari tingkat pusat hingga ke daerah” tambahnya.

Acara dilanjutkan dengan paparan konsolidasi data supply dan demand perumahan, konsolidasi urusan pkp di daerah dan konsolidasi urusan PKP di daerah. (ulfa)

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, meninjau langsung pelaksanaan pembangunan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Labuhan Batu Utara – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, Supryanto meninjau langsung pelaksanaan pembangunan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang berada di Desa Parpudangan Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Desa Lubuk besar Kabupaten Batubara (Rabu 25/10).

Lokasi : Desa Parpaudangan, Kab Labuhanbatu Utara

Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan komitmen Pemprov Sumatera Utara untuk membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu Untuk  memiliki rumah yang layak hun Sesuai dengan visi misi gubernur sumut

Supryanto menjelaskan “tahun ini program RTLH Provinsi Sumatera Utara memberikan bantuan 600 unit rumah yang tersebar di 10 Kab/Kota dan saat ini sedang ditahap pembangunan. Saya berharap pembangunan hingga selesai rehabilitasi akan berjalan aman dan lancar” jelasnya.

“Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk membantu me

Lokasi: Desa Lubuk Besar, Kab. Batubara

ngurangi backlog perumahan dan agar menstimulus masyarakat agar bias berswadaya dan mampu memiliki rumah layak huni” tambahnya.

Sejumlah warga penerima program Rehabilitasi RTLH mengaku sangat senang dan sangat terbantu dan berharap program ini akan terus ada agar banyak lagi masyarakat yang dapat merasakan manfaat bantuan program ini. (ulfa)

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVSU MEMBUKA KEGIATAN RAPAT POKJA BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Sumatera Utara Ir. Supryanto, MM membuka kegiatan Rapat Pokja Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara di Aula Dinas PKP Provsu Jl. A.H Nasution No.20  Medan, Selasa (12/10).

Ir. Supryanto, MM menyebutkan bahwa Pokja PKP wadah peran masyarakat dalam penyelenggaraan PKP dilakukan dengan memberikan masukan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan PKP, Pelaksanaan Pembangunan PKP, Pemanfaatan PKP, Pemeliharaan dan Perbaikan PKP dan Pengendalian Penyelengaraan PKP.

Sebelumnya Ketua Panitia Pelaksana Rapat Pokja Ir. Herizal Ananda Pulungan M.Si menyatakan  bahwa maksud dari Rapat Kerja Pokja PKP ini adalah merumuskan Tugas dan Fungsi, serta rencana kerja Pokja PKP Provsu, Mengidentifikasi unsur calon Forum PKP Provsu , dan mekanisme kerja Forum PKP Provsu serta mempersiapkan rapat pembentukan Forum PKP.

Acara diakhiri dengan foto bersama seluruh peserta yang hadir.

Hadir dalam kegiatan ini OPD Provinsi Sumatera Utara yaitu Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang, BPBD Provsu, Balai Penyediaan Perumahan Sumatera Utara serta Balai PPW Sumatera Utara.(nanda)