Pokja PKP Sumut akan Melakukan Restukturisasi Pokja PKP sesuai Permen PU No.12 Tahun 2020

Medan –  Kepala Dinas PKP Provsu Ir. Ida Mariana Harahap M.Si didampingi oleh Kepala Balai Penyediaan Perumahan  dan Kasatker SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara membuka acara Rapat Kerja POKJA PKP Sumatera Utara di Desa – Desa Resto Jl. Setia Budi No. 192 (Selasa, 06/10).

Dalam arahannya Ida Mariana menyampaikan “Pokja PKP Sumut akan melakukan restrukturisasi Pokja sesuai dengan Permen PU 12 tahun 2020 mengenai peran masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, peran masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan masukan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah memalui Forum PKP dalam hal: pengendalian Penyelenggaraan PKP, pemeliharaan dan perbaikan PKP, pemanfaatan PKP, pelaksanaan pembangunan PKP dan penyusunan rencana pembangunan PKP” jelasnya.

“Dalam hal Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah memiliki Pokja PKP, Pokja Air Minum dan Penyehatan lingkungan (AMPL), atau Pokja sejenis di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota melakukan pengabungan Pokja yang telah ada menjadi Pokja PKP” tambah Ida.

Kemudian Agus Tripriyono – Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan memberikan saran, agar segera disusun restukturisasi Pokja dengan mengundang Pokja-Pokja yang telah ada dan yang akan menduduki dijabatan Pokja PKP dan forum PKP adalah nama jabatan dari masing-masing organisasi. Hal ini sebagai antisipasi agar mutasi jabatan tidak menghalangi tugas-tugas di Pokja.

Pokja PKP adalah Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman lembaga yang mengkoordinasikan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pokja PKP Provinsi, Kabupaten / Kota bertugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan pemanfaatan, juga melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, Program nasional dan program Provinsi, memfasilitasi pembentukan dan penyelnggaraan forum PKP Kabupaten/Kota.

Rapat kerja ini diikuti oleh Dinas PKP Provsu, Staf Ahli Gubernur Sumut Bidang Ekonomi Keuangan, BPN Provsu, Dinas SDA CK Provsu, BKKNB Provsu, BPS, Kepala Balai Penyediaan Perumahan, SNVT Penyedia Perumahan, Balai Pengembangan Permukiman Wilayah, PDAM Tirtanadi, DPD REI, APERSI, Bank Sumut, BTN Provsu dan PLN Wilayah Sumut.

KADIS PKP PROVSU MENGIKUTI RAPAT KLARIFIKASI PERMOHONAN PROJECT DEVELOPMENT FACILITY (PDF) PROYEK KPBU PEMBANGUNAN RUSUNAWA TERINTEGRASI KEK SEI MANGKEI

Medan – Kadis PKP Provsu Ir. Ida Mariana Harahap M.Si  mengikuti Rapat Klarifikasi Permohonan Project Development Facility (PDF) Proyek KPBU Pembangunan Rusunawa Terintegrasi KEK Sei Mangkei melalui Video Conference via Zoom di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Jl. Jendral Sudirman No.41 (Kamis, 01/10).

Rapat dibuka oleh Jimmy perwakilan Kementerian Keuangan, dalam pembukaannya Jimmy menyampaikan “Rencana pembangunan Rusunawa Sei Mangkei sudah mengajukan permohonan PDF kepada Kementerian Keuangan, kami sudah melakukan review atas dokumen yang disampaikan, kemudian dalam evaluasi ini ada arahan arahan terkait dengan concern dan terkait dengan eligibilitas PJPK itu yang coba di indentifikasi saat ini, dan seperti apa pemerintah Sumatera Utara mendukung proyek ini kebijakan-kebijakan yang sudah atau akan dikeluarkan untuk mendukung proyek ini dan perlu adanya sinergi dengan DPRD ” katanya.

Selanjutnya Herry TZ – Direktur Pengembangan Sistem Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan menyampaikan “untuk memulai sesuatu memang selalu ada yang pertama, untuk Sumatera Utara mari kita sampaikan untuk coba hal pertamanya dengan mempercepat proses PDF nya dan bisa menjadi solusi untuk daerah lain” tambahnya.

Kemudian Agus Tripriyono – Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan menjelaskan “Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat berharap sekali PDF yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan dapat segera direalisasikan sehingga project yang ada di Sumatera Utara khususnya proyek Rusunawa Terintegrasi KEK Sei Mangkei dapat segera terlaksana” terangnya.

Ida Mariana kemudian menjelaskan “Merujuk dari UU No.23 tahun 2014 maka rusunawa terintegrasi KEK Sei Mangkei diperuntukkan untuk karyawan yang bekerja pada KEK Sei Mangkei yang saat ini para karyawan nya bermukim lebih kurang 15-20 km dari KEK Sei Mangkei, sedangkan lokasi rusunawa mempunyai akses yang mudah dan dekat hanya berjarak 2km dari pintu gerbang KEK Sei Mangkei. Perusahaan yang ada di KEK Sei Mangkei juga sudah memutuskan tidak akan membuat perumahan bagi karyawan jadi mereka sangat mengharapkan untuk Rusunawa Terintegrasi ini segera dibangun agar para karyawan tidak perlu terlalu jauh untuk menempuh perjalanan yang jauh dengan resiko jalan lintas yang tinggi. PJPK juga sudah menyampaikan apa yang menjadi kewenangan provinsi dan tidak mengambil alih tugas pemerintah pusat. BLUD sedang diproses, kami sudah menyusun masterplan KEK Sei Mangkei, integrasi dengan saktor lainnya / Cross cutting program dan kami sudah membuat pembentukan Tim KPBU” jelas Ida Mariana.

Rapat ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bappenas, Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara Bidang Ekonomi dan Keuangan Serta Dinas PKP Provsu.

KADIS PKP PROVSU MEMBUKA RAPAT EKSPOSE PEMBAHASAN DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN MASTERPLAN PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN UTARA MEDAN UNTUK MENDUKUNG WISATA BAHARI

Medan – Kadis PKP Provsu Ir. Ida Mariana Harahap membuka rapat Ekspose Pembahasan Draft Laporan Akhir Penyusunan Masterplan Penataan Kawasan Permukiman Utara Medan untuk Mendukung Wisata Bahari melalui Video Conference via Zoom di Kantor Dinas PKP Provsu, Jl A.H Nasution No.20 (Selasa, 22/9).

Pada kesempatan tersebut Ida menyampaikan “Utara Medan berdampingan dengan Kabupaten Deli Serdang sehingga di dalam pembahasan kita sama-sama merangkai alur perjalanan wisata, bagaimana Utara Medan menjadi wisata utama untuk pantai timur khususnya dari kota Medan selain Danau Toba yang terkenal di Sumatera Utara. Rapat hari ini akan membahas beberapa masukan program yang kami harapkan bisa mengawal dapat dikolaborasikan melaui APBD Kab. Deli Serdang maupun Kota Medan serta menyamakan persepsi untuk bisa mewujudkan Utara Medan menjadi kawasan permukiman berbasis wisata bahari” ujarnya.

Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi, Tondi dari Dinas PKP Kota Medan memberikan saran “Pulau Sicanang untuk menunjang kawasan wisata mangrov sendiri, menurut saya kawasan tersebut kumuh karena adanya banjir rob dan perlu adanya penanganan banjir rob terlebih dahulu ditata berupa permukiman yang memiliki konsep wisata, sama seperti situs kota cina dan danau siombak kawasan ini memang permasalahan permukimannya banjir rob, harus dipikirkan siapa yang menangani banjir rob ini supaya kawasan ini tidak terlihat kumuh” jelasnya.

Tanggapan masukan, dan dukungan juga disampaikan oleh Camat Medan Belawan, Camat Percut Sei Tuan, Camat Medan Marelan, Camat Hamparan Perak, Pelindo I dan Operasional Pelabuhan Belawan mengenai Penataan Kawasan Permukiman Utara Medan untuk Mendukung Wisata Bahari.

Kelanjutan acara ini adalah diskusi lebih lanjut dengan pihak terkait tercantum dalam pembangunan tanggul pengendali banjir rob, dan rencana pengembangan pelabuhan belawan yang berdampak pada warga yang bermukim di lahan Pelindo, sehingga tidak bisa memunculkan kawasan permukiman kumuh seperti yang terlihat sekarang ini.

KADIS PKP PROVSU MENERIMA KUNJUNGAN KERJA KOMISI C DPRD KAB. KARO

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menerima kunjungan kerja dari Komisi C DPRD Kab. Karo. Rombongan Komisi C ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi C Firman Firdaus Sitepu. Pertemuan diadakan di Kantor Dinas PKP Provsu Jalan A.H Nasution Medan (1/9).

Kunjungan kerja disambut langsung oleh Kepala Dinas Ir. Ida Mariana Harahap M.Si dan Kepala Balai, Kasatker SNVT serta Kabid dan Kasubbag Dinas PKP Provsu. Dalam kunjungannya Wakil Ketua Komisi C DPRD Kab. Karo menyampaikan” ingin  mengetahui dan meminta saran mengenai untuk pembangunan dan pembenahan lokasi Siosar yang dulunya merupakan hutan karena adanya erupsi gunung sinabung dan direlokasi sudah tahap pembangunan dan pembenahan, sekarang ini sudah dibenahi 3 desa yang sudah direlokasi perumahan nya tinggal jalan dan penataan lingkungannya yang masih dalam tahap pengerjaan. Gunung Sinabung sekarang lagi erupsi dan berdampak mulai dari lahar dingin dan hujan abu dan berdampak untuk perumahan disekililing dibawah Gunung Sinabung” ujar firman.

Senada dengan Wakil Ketua DPRD salah satu anggota DPRD juga menambahkan “tata ruang di Kab. Karo masih belum selesai pendataan nya, apakah nanti jika dilakukan pembangunan dan pembenahan tidak terjadi masalah jika tata ruang belum selesai, persyaratan apa saja yang bisa kami penuhi untuk membantu kawasan wisata Siosar” tambah lusi.

Ida Mariana menjelaskan “perlu ada keinginan dari OPD untuk ikut pembiayaan alternatif, mengenai pembangunan dan pembenahan untuk lokasi Wisata Siosar diperlukan pemenuhan persyaratan mulai dari lahan yang harus bersertifikat, revisi tata ruang sesegera mungkin dibutuhkan dengan persetujuan pusat hutan Siosar sudah dijadikan Area Penggunaan Lain (APL) termasuk perumahan itulah hasil revisi yang terbaru untuk segera diwujudkan dengan perda Kabupaten Karo” jelasnya.

Ida Mariana juga memberi tambahan “jika sudah mempunyai rencana bisa melakukan konsultasi ke pemerintah pusat, atau jika OPD dan APBD nya tidak mencukupi bisa melakukan pembiayaan melalui KPBU seperti yang sedang Dinas PKP provsu lakukan saat ini untuk Rusunawa Terintegrasi KEK Sei Mangkei. Pemilihan lokasi yang strategis, komponen bangunan yang dibutuhkan, packed wisata bunga yang bisa dikemas dari bunga segar, bunga kering, area pembibitan, area penelitian, homestay, dan macam macam tergantung peluang dan situasi kajian awal yang butuhkan, jika masih ada yang ingin ditanya nantinya bisa melakukan pertemuan selanjutnya atau melalui daring”tambahnya.

Acara ditutup dengan penyerahan kain ulos serta foto bersama.(ulfa)

KADIS PKP PROVSU HADIRI RAPAT KERJA DPRD KOMISI D PROVSU

Medan – Kepala Dinas PKP Provsu Ir. Ida Mariana Harahap M.Si memenuhi undangan Rapat Kerja DPRD Provsu didampingi Kabid, Kasi dan Kasubbag Dinas PKP. Rapat dilaksanakan di Komisi D lt.2 Gedung DPRD Jl. Imam Bonjol No.5 Medan (31/8).

Rapat dibuka oleh Ketua Komisi D H. Anwar Sani Tarigan, dalam rapat tersebut membahas Realisasi Anggaran Triwulan III T.A 2020, Program Rencana P. APBD T.A 2020, dan Program Rencana Anggaran APBD T.A 2021 yang dipaparkan langsung oleh Kepala Dinas PKP Provsu.

Ida Mariana menjelaskan “urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan UU No.23 Tahun 2014, target RPJMD juga mengalami pergeseran dengan adanya COVID-19. Kegiatan 2020 penambahan ruang kantor realiasasi 85%, pembangunan sarana air minum permukiman 2 paket sudah selesai, 2 sedang dilaksanakan dan 8 paket ditahap persiapan, penataan dan peningkatan kualitas kawasan realisasi di Kota medan 64,27%, di Deli Serdang 35,71% dan di Langkat 68,85%, Pembangunan PSU Permukiman yang sedang proses lelang oleh UKPBJ Provsu, Rumah Relokasi Korban Bencana 80 unit dengan realisasi 64%, MBR 300 unit yang dibagi 50 unit di Batubara, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan dan Pematang Siantar, dan Harganas 60 unit di lokasi Pemenang kampong KB Sumut 2019 ada di Medan, Binjai, Deli Serdang, Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu. Rencana P 2020 ada Rehabilitasi RTLH, penyusunan masterplan, penyusunan DED, biaya sertifikasi tanah pemprovsu di Kab. Simalungun, penyusunan marterplan  perumahan dan Penyusunan DED ASN pemrovsu. Renja 2021 sejumlah 37 usulan, yang dapat diakomodir adalah 30 usulan” jelasnya

Selanjutnya pada sesi diskusi anggota DPRD Komisi D menanggapi mengenai sumber pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Dinas PKP Provsu, menanggapi hal tersebut Ida Mariana menjelaskan bahwa “PAD Dinas PKP Provsu berasal dari pendapatan penyewaan mess milik Dinas PKP provsu yang ada di Parapat, yang saat ini realisasi 44,83%” jawabnya

Setelah melakukan diskusi rapat ditutup oleh Anwar Sani sebagai pimpinan rapat. (ulfa)

 

RAPAT PELAKSANAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020 OLEH TIM EVALUATOR KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

Medan – Kepala Dinas PKP Provsu Ir. Ida Mariana Harahap mengikuti Rapat Pelaksanan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 oleh Tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia secara daring di Kantor Dinas PKP Provsu (Senin,31/8).

Pembukaan Rapat oleh Tim Evaluator Kemenpan RB Nadjamuddin Mointan. Dalam pembukaannya Nadjamuddin “berharap Pelaksanan Evaluasi Akuntabilitas memberikan dampak positif dan dapat dirasakan langsung ke masyarakat” ujarnya.

Rapat tersebut membahas mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi ini bertujuan untuk menilai perkembangan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota, memperbaiki pohon kinerja, dan agar OPD dapat menyusun ulang Cascading Kinerja. Tim Evaluasi akan menunggu perbaikan sampai dengan bulan September. Menpan RB siap mendukung dan membimbing OPD Pemprovsu dalam menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sakip.

Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Rapat diikuti juga oleh Sekertaris Daerah Provinsi sumatera Utara dan OPD Pemprovsu.(ulfa)

KADIS PKP PROVSU SABAGAI NARASUMBER PADA ACARA FGD PERENCANAAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DALAM MENDUKUNG KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu Ir. Ida Mariana Harahap M.Si menjadi Narasumber di Focus Group Discussion (FGD) Perencanaan Pengembangan Perumahan dalam Mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industri, yang diadakan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat melalui Video Conference di Kantor Dinas PKP Provsu (Kamis, 27/8).

Pasca ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia terutama di Sumatera Utara, yang difokuskan untuk jadi Pusat Pengembangan Industri Kelapa Sawit Hilir dan Rubber City Skala Besar dan Kualitas Internasional.

Ida Mariana menjabarkan “Rusunawa Terintegrasi KEK Sei Mangkei sangat dibutuhkan karena sudah ada lebih kurang sekitar 1.800 (seribu delapan ratus) pekerja yang mempunyai tempat tinggal cukup jauh menuju lokasi KEK sekitar 15 KM dengan resiko pekerja cukup tinggi baik keterlambatan, kelelahan dan rawan kecelakaan karena melintasi jalan jalan nasional dan ekonomi yang tidak menyebar secara merata dan pembangunan nantinya akan membuka lapangan kerja baru yang nantinya akan diutamakan masyarakat disekitar KEK Sei Mangkei” jelasnya.

“Rusunawa Terintegerasi KEK Sei Mangkei berjarak kurang lebih 500m dari Kawasan Industri KEK Sei Mangkei, yang  mana didalamnya terdapat rusunawa untuk para pekerja, apartemen, hotel, sarana ibadah, pasar, sekolah dan semua yang dibutuhkan layaknya kawasan baru” tambahnya.

Acara Focus Group Discussion (FGD) diikuti oleh Kementerian PUPR, Direktur Pengelola KEK Sei Mangkei, Kepala Balai Pelaksana Penyedian Perumahan Provinsi Sumut, Riau, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara, Kepala Dinas PKP Provinsi Sumut, Riau, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara, Kepala Bappeda Provinsi Sumut, Riau, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara dan Ketua DPD REI Provinsi Sumut, Riau, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara. (ulfa)

KADIS PKP PROVSU PRESENTASIKAN PROYEK RUSUNAWA TERINTEGRASI KEK SEI MANGKEI PADA ACARA INDONESIA INVESTMENT DAY (IID) 2020 NORTH SUMATERA

Medan – Kepala Dinas PKP Provsu Ir. Ida Mariana Harahap mengikuti kegiatan Indonesia Investment Day (IID) 2020 North Sumatera melalui konferensi video, Selasa (25/8/2020), dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut, Kesawan Medan. Dalam kesempatan tersebut, juga dilaksanakan peluncuran website North Sumatera Invest (NSI) sebagai bank data potensi Sumut (Selasa, 25/8).

Acara diawali dengan menyaksikan video sambutan Gubernur BI Pusat Perry Warjiyo dan Kepala BKPM Bahlil Lahadia, dilanjutkan dengan diskusi. Pada kesempatan tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menawarkan tujuh proyek prioritas sebagai peluang investasi kepada para investor Singapura salah satunya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke, Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang terintegrasi dengan KEK Sei Mangke yang dipresentasikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.

“Kami sadar bahwa investasi adalah kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi setiap daerah. Maka, kami senantiasa mempersiapkan diri untuk menyambut para calon investor, baik dari sisi ketersediaan data potensi investasi maupun regulasi kemudahan dan insentif, serta ketersediaan SDM sebagai tenaga kerja yang terampil dan profesional,” ujar Edy.

Edy memandang positif pelaksanaan IID secara virtual sebagai salah satu upaya untuk bangkit di masa pandemi. “Jika tahun-tahun sebelumnya diselenggarakan secara tatap muka, maka ini artinya pandemi tidak boleh menghalangi kita untuk terus tumbuh. Terima kasih untuk seluruh pihak yang memungkinkan event ini terselenggara,” pungkas Edy.

Sebelumnya, Duta Besar RI untuk Singapura I Gede Ngurah Swajaya mengatakan bahwa IID merupakan program unggulan bersifat tahunan KBRI Singapura sejak tahun 2018. Tahun ini, IID dilaksanakan secara virtual melibatkan ratusan investor Singapura dan 11 provinsi di Indonesia Sumut, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau dan Sulawesi Selatan.

Kadis PKP Provsu Ida Mariana turut serta sebagai pembicara pada acara tersebut. Ida Mariana menambahkan “Rusunawa Terintegerasi KEK Sei Mangkei berjarak kurang lebih 500m dari Kawasan Industri KEK Sei Mangkei, yang  mana didalamnya terdapat rusunawa untuk para pekerja apartemen, hotel, sarana ibadah, pasar, sekolah dan semua yang dibutuhkan layaknya kawasan baru, semua infrastuktur yang kami harapkan untuk dicantumkan nantinya di BPIW dan akan diproses melalui KPBU” tambahnya.

Adapun beberapa rangkaian acara IID 2020 North Sumatera adalah pengenalan beberapa proyek oleh penanggung jawab yakni Kaldera Toba oleh Kepala BPODT Arie Prasetyo, Rusunawa oleh Kepala Dinas PKP Sumut Ida Mariana, Jalur Kereta Api Siantar-Parapat dan LRT Mebidang oleh Kepala Dinas Perhubungan Sumut Abdul Haris Lubis.

Acara diakhiri dengan foto bersama dan peluncuran website NSI oleh Gubernur Sumut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut, Kepala Bappeda Sumut dan Kepala Dinas PM-PTSP Sumut.

DINAS PKP PROVSU BERSAMA DENGAN DINAS PKP KAB. TAPANULI SELATAN MELAKUKAN SOSIALISASI REMBUG WARGA II CPM DAN MEKANISME PELAKSANAAN REHABILITASI RTLH TA. 2020

Basilam Baru, Tapanuli Selatan – Dinas PKP Provsu bersama dengan Dinas PKP Kab. Tapanuli Selatan melakukan Sosialisasi Rembug Warga II CPM dan Mekanisme Pelaksanaan Rehabilitasi RTLH TA. 2020, dilaksanakan di Aula Kantor Kepala Desa Basilam Baru Kec. Batang Angkola Tapanuli Selatan (Kamis, 19/8).

Adapun penerima manfaat di Kab. Tapanuli Selatan tahun 2020 sebanyak 50 kepala keluarga sedangkan untuk Desa Basilam Baru  Kec. Batang Angkola sebanyak 14 KK. Penentuan penerima manfaat program RTLH dilakukan melalui verifikasi terlebih dahulu oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk melakukan validasi lapangan. Bantuan RTLH yang diberikan Pemprov sebanyak Rp 30 juta yang dibagi dua, yakni 26 juta untuk bahan material dan Rp 4 juta untuk tenaga kerjanya. Kalau ada kekurangan anggaran saat pengerjaan dibantu oleh swadaya masyarakat karena bantuan RTLH ini bersifat stimulan.

Acara Rambuk Warga II ini dilakukan secara langsung dan secara Video Conference yang dihadiri oleh Kadis PKP Tapanuli Selatan, Camat Batang Angkola dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Tapsel dan diikuti melalui Video Conference oleh Hadasa Manurung dan PPTK RTLH.

Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan bantuan stimulan rutin setiap tahun dari Pemerintah Provinsi Sumatera utara untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program RTLH bukan sekedar untuk mengurangi jumlah RTLH yang ada di Indonesia namun lebih dari itu, yakni demi menghasilkan generasi yang lebih baik, mengingat rumah merupakan inti dari sebuah keluarga.

Program bantuan RTLH Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Dinas PKP Provsu sebanyak 300 penerima manfaat yang tersebar di Kab. Dairi, Kab. Batubara, Kota Pematang Siantar, Kab. Padang Lawas Utara, Kota Padang Sidimpuan dan Kab. Tapanuli Selatan.

KADIS PKP PROVSU MENGIKUTI RAPAT PERSIAPAN IID

Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Ir. Ida Mariana Harahap M.Si mengikuti Rapat Persiapan Kegiatan Promosi Proyek Investasi Indonesia Investment Day (IID) yang akan dilaksanakan 25-26 Agustus 2020 secara virtual. Rapat Persiapan diadakan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara (Jumat, 14/8).

Dalam rapat tersebut membahas teknis dan susunan acara yang akan dilakukan ketika  Indonesia Investment Day (IID), mematangkan bahan paparan yang akan disampaikan dan pendukung seperti narator dan speaker yang akan membantu dalam melakukan paparan. Ida Mariana menyampaikan usulan agar nantinya paparan disampaikan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi untuk mengefesienkan waktu yang terbatas.

Salah satu paparan yang akan disampaikan pada Indonesia Investment Day (IID) mengenai Project Development Fund KPBU Rusunawa Terintegrasi Bagi Pekerja di Kawasan KEK Sei Mangkei Kabupaten Simalungun yang diperuntukan untuk pekerja KEK Sei Mangkei, dan MBR disekitar KEK Sei Mangkei dan untuk pembangunan infrastruktur KEK Sei Mangkei karena sudah ada lebih kurang sekitar 1.800 (seribu delapan ratus) pekerja yang mempunyai tempat tinggal cukup jauh menuju lokasi KEK sekitar 15 KM dengan resiko pekerja cukup tinggi baik keterlambatan, kelelahan dan rawan kecelakaan karena melintasi jalan jalan nasional dan untuk menyebar ekonomi secara lebih merata.

Rapat persiapan turut dihadiri oleh KBRI Singapura, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pemuda dan Olaraga Provsu, Bappeda Provsu, dan Pengelola KEK Sei Mangkei.(ulfa)