Dinas PKP Provsu menerima Kunjungan Kerja Bupati Nias Barat

Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu menerima kunjungan kerja dari Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu berserta rombongan di Kantor Dinas PKP Provsu Jl. A.H Nasution No.20 Medan (Selasa 07/09).

Kunjungan kerja disambut langsung oleh Kadis PKP Provsu Supryanto didampingi oleh Bidang Rumah Swadaya Medy Juliana, Bidang Kawasan Permukiman Armada Syahputra Bidang, Rumah Umum  Bona Simon Sinaga. Dalam kunjungannya Khenoki Waruwu ingin mendiskusikan mengenai bantuan yang bisa diberikan Dinas PKP Provsu untuk masyarakat kab. Nias Barat yang banyak sekali warga di kab. Nias Barat memiliki rumah tidak layak huni dan apa saja yang harus disiapkan untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemprovsu.

Dalam pertemuan ini Supryanto menjelaskan “Perlu SK Kawasan Kumuh Nias Barat sebagai syarat awal untuk mendapatkan bantuan RTLH dari Dinas PKP Provsu, kewenangan provinsi dengan luasan 10 – 15 Ha kemudian masukan masukan usulan melalui Dinas PKP Nias Barat dan jika ada perwakilan di DPRD bisa ikut membantu mengawal agar daerah Kab. Nias Barat ikut masuk dalam daerah penerima RTLH. Selain ketentuan lokasi rumah harus berada pada Kawasan Kumuh. Warga yang mendapat bantuan adalah termasuk masyarakat kurang mampu dengan penghasilan dibawah atau sama dengan upah minimum regional, rumah dan tanah yang ditempati harus milik sendiri. Rehabilitasi RTLH ditujukan agar masyarakat dapat menghuni Rumah yang layak. Terdapat 4 indikator akses rumah layak hubi yaitu ketahanan bangunan (atap, dinding dan lantai yang memenuhi syarat), memiliki akses air minum layak, kecukupan tempat tinggal > 7,2m per kapita dan memiliki sanitasi yang layak ” ujarnya.

Medy Juliana menambahkan “ bantuan Rehabilitasi RTLH dari pemprovsu bersifat stimulan kepada warga menjadi ikut berswadaya dalam membangunan rumah layak huni. Dengan bantuan 30 juta dibagi 26jt untuk bahan dan 4 jt untuk upah pembangunan cukup untuk membuat rumah ukuran dengan maksimal 30m² menjadi rumah layak huni dengan dinding plaster dan lantai rabat beton” tambah medy.

Bona Simon Sinaga menjelaskan “bidang rumah umum mengerjakan bantuan pembangunan rumah khusus untuk rumah yang terdampak korban bencana alam atau rumah korban pembangunan pemerintah yang bisa dibangunkan dari awal pembangunan rumah” jelasnya.(ulfa)

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menerima kunjungan Diaz Novariza dari Biro Administrasi Pembangunan dan PBJ Provsu

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menerima kunjungan Diaz Novariza dari Biro Administrasi Pembangunan dan PBJ Provsu yang diterima oleh Herizal Pulungan Kabid Kawasan  Pertemuan diadakan di Aula Dinas PKP Provsu Jl. A.H Nasution No.20 (Kamis, 22/7).

Dalam kunjungannya Diaz memberikan arahan dan sosialisasi mengenai “BELA (Belanja Langsung) Pengadaan ini merupakan program langsung dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan program ini melekat pada aplikasi LPSE dan bisa digunakan oleh semua akun yang terdaftar di LPSE.” ujarnya.

“Dalam BELA Pengadaan ada 12 mitra tetapi yang ada di medan baru dua yaitu GRAB dan Bhineka. Aplikasi BELA Pengadaan dapat dimplementasikan di seluruh pemerintah daerah untuk belanja langsung dibawah 50 juta. Dengan aplikasi BELA Pengadaan ini diharapkan untuk mendorong pertumbuhan UMKM menjadi lebih inklusif serta meningkatkan transparasi dan akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa” tambahnya.

“Sesuai instuksi Gubernur yang meminta  kepada seluruh OPD untuk menggunakan BELA Pengadaan dan melaporkan bagaimana pelaksanaan dan apa saja kendala yang dihadapi” tutupnya.(ulfa)

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu menerima kunjungan PANSUS DPRD Kab. Karo bersama dengan Dinas Perkim Kab. Karo

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu menerima kunjungan PANSUS DPRD Kab. Karo bersama dengan Dinas Perkim Kab. Karo. Pertemuan diadakan di Aula Dinas PKP Provsu Jl. A.H Nasution No.20 (Kamis, 01/07).

Kunjungan kerja disambut oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman bersama dengan Kepala Bidang PSU dan Rumah Swadaya mewakili Kepala Dinas PKP Provsu. Dalam kunjungannya Pansus DPRD Kab. Karo ingin berkoordinasi dan berkonsultasi mengenai Ranperda tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman. Pada kesempatan tersebut anggota DPRD Kab. Karo Firdaus Tarigan mempertanyakan “tentang standar luasan perumahan yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam ranperda ini. Rencana relokasi kepada masyarakat yang terdampak erupsi gunung Sinabung dirasakan kurang maksimal dan tidak terakomodir dengan baik, sehingga masyarakat membeli tanah dan membangun rumah secara berkelompok” ujarnya.

“dikarenakan ada penghapusan terhadap sepuluh desa menyebabkan masyarakatnya jadi terpencar ditambah lagi dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang belum selesai sehingga muncul perumahan baru yang belum mengakomodir RTRW tersebut” tambahnya.

Menaggapi pertanyaan anggota DPRD Kab. Karo, Hadasa Manurung menjelaskan “dengan adanya peraturan ini pemerintah dapat mempertimbangkan besaran luasan perumahan yang PSU nya harus diserahkan ke pemerintah, agar masyarakat bisa mengakses PSU yang ada di dalam perumahan” ujarnya. Selama ini banyak perumahan yang aksesnya terbatas/mengekslusifkan hanya untuk penghuni di dalam komplek, sehingga tidak terakses/terjangkau oleh masyarakat diluar komplek” jelasnya.

“mengenai perumahan yang dibangun tanpa mempertimbangkan RTRW mengingat kondisi rawan bencana, seharusnya karena di daerah rawan bencana kita harus lebih tegas dalam hal pemberian izin harus benar-benar mengacu pada RTRW karena kondisi lingkungan yang sedikit ekstrim dari lingkungan lain, jika tidak sesuai dengan RTRW harus tolak perizinannya kecuali Kab/Kota mengambil kebijakan untuk merevisi RTRW mengingat kebutuhan lahan, bencana alam tidak bisa dijadikan dasar untuk mempermudah perizinan jika tidak sesuai dengan RTRW” jelasnya.

Kemudian Hadasa menambahkan “dalam peraturan disebutkan PSU yang diserahkan itu paling lama satu tahun setelah semuanya selesai, pemerintah menerima yang sudah selesai seluruh fasilitas dan penyerahan ini tidak merugikan developer dan kab/kota juga harus mengetahui tanggung jawab sebagai pemerima untuk memelihara PSU beralih dari developer ke pemerintah sebagai sarana untuk umum” ujarnya.

Pertemuan diakhiri dengan foto bersama.(ulfa)

Kadis PKP Provsu Membuka Rapat Pokja Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Sumatera Utara Ir. Supryanto, MM membuka kegiatan Rapat Pokja Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara di Hotel Grandika Setia Budi Medan, Kamis (3/6).

Sebelumnya Ketua Panitia Pelaksana Rapat Pokja Ir. Herizal Ananda Pulungan M.Si menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan Peran Masyarakat dalam Penyelengaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah Provinsi Sumatera Utara. “kegiatan ini telah tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 12 Tahun 2020 yang mana telah terbentuk kelembagaan Pokja di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara yakni Pokja PPAS (Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Bersih dan Sanitasi) dan Pokja PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) maka perlu dilakukan penggabungan kelembagaan Pokja tersebut” ucapnya.

Ir. Supryanto, MM menyebutkan bahwa Pokja PKP adalah wadah yang dibentuk atas dasar komitmen bersama para pemangku kepentingan sebagai tempat untuk menyinergikan kebijakan, Kelembagaan, Penyelengaraan, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Permukiman Kumuh Perkotaan, tukar pikiran dan Koordinasi. Pokja PKP merupakan salah satu Instrumen penyelengaraan PKP, wadah ini dibentuk secara formal dan dilembagakan dengan Surat Keputusan. Dalam menjalankan tugasnya, Pokja PKP bekerja sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.

Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara  Ir. H. Anda Subrata, M.Si memimpin jalannya rapat Pokja menjelaskan bahwa Pokja ini akan memberikan manfaat yang besar bagi daerah untuk PKP kedepan seperti :

  1. Terlaksananya proses pembangunan PKP yang mampu mengakomodasikan kepentingan pemerintah sebagai regulator, pengembang, penyedia dan penerima manfaat sehingga dapat mengurangi potensi konflik yang tidak diinginkan.
  2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan terbantu dalam proses sosialisasi mengenai kebijakan – kebijakan terkait pembangunan PKP.
  3. Terbangunnya koordinasi yang lebih baik dalam mensinergikan arah pembangunan PKP sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.
  4. Tersedianya jalur komunikasi dan artikulasi kepentingan seluruh pemangku kepentingan PKP di daerah.

Hadir dalam kegiatan ini OPD Provinsi Sumatera Utara yaitu Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang serta Balai PPW Sumatera Utara.(nanda)

Dinas PKP Provsu menerima kunjungan PANSUS DPRD Kota Gunung Sitoli bersama dengan Dinas Perkim Kota Gunung Sotoli

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu menerima kunjungan PANSUS DPRD Kota Gunung Sitoli bersama dengan Dinas Perkim Kota Gunung Sotoli. Kunjungan diterima di Aula Dinas PKP Provsu Jl. A.H Nasution No.20 Medan (Kamis, 27/05).

Kunjungan kerja disambut oleh Sekretaris Dinas PKP Anda Subrata didampingi oleh Pejabat Eselon III dan Eselon IV. Dalam kunjungannya PANSUS DPRD Kota Gunung Sitoli ingin berkoordinasi dan konsultasi mengenai Raperda tentang penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan. Trimen V. Harefa “Nias daerah sedang berkembang, banyak perumahan yang dibangun atas nama pribadi, tetapi tidak membangun PSU secara layak lalu setelah terbangun mereka menjual, apakah pemerintah kota bisa ikut mengintervensi kegiatan pemgembangan secara pribadi bukan perusahaan, teknis pelaksanaan PSU dari pengembang ke pemerintah seperti apa, agar kami yang melakukan pengawasan bisa secara efektif ?” ujarnya.

Arosokhi Harefa “Di Gunung Sitoli saat ini banyak perumahan yang pengembangnya sudah bangkrut dan belum menyerahkan PSU ke pemda, bagaimana pemda bisa ikut membantu menangani PSU yang belum diserahkan ke pemda? tambahnya.

Anda Subrata menjelaskan “pengembang tidak totalitas tidak masuk katagori pengembang artinya dia memanfaatkan fasilitas umum sarana prasarana pemerintah seperti dia membangun dipinggir jalan yang sarana umum jalannya itu jalan pemerintah katagori ini tidak masuk dalam pengembang walaupun membangun perumahan. Dalam konteks pembangunan perumahan berkaitan dengan tersedianya rencana tata ruang apakah sudah memang benar dibangun perumahan, pengembang perumahan harus kompleks, karena akan tersedia fasilitas sarana prasarana utilitas, sekolah, ruang terbuka hijau, perdagangan. Untuk pembuat perumahan sudah terpola pada pola ruang, perumahan boleh tempat usaha karena mendukung aksesbilitas pada masyarakat yang ada dan harus sudah direncanakan dari awal tidak. Ini sebenarnya pengawasan bangunan dan perencanaan izin, disamping mengeluarkan izin harus mengawasi, pada saat perumahan tetapi tidak dibangun sesuai” jelasnya.

Kabid PSU Dinas PKP Provsu Hadasa Manurung  menambahkan “pada 2017 pemprov masih terlibat pembangunan PSU dalam komplek saat itu sesuai anjuran pemerintah pusat untuk mendukung gerakan sejuta rumah Presiden Jokowi, provinsi membantu pengembang khusus perumahan MBR yang harga jualnya dipatok oleh pemerintah tidak boleh lebih dari 150jt dan penyaluran melalui FLPP itu wajib dibantu oleh pemerintah pusat, provinsi dan daerah kabupaten/kota, bantuan daerah merupakan kemudahan izin pembangunan dan kemudahan lainnya, dari provinsi kita bisa membantu PSU dalam perumahan. Sejak 2020 kami tidak lagi menangani PSU didalam perumahan komplek MBR karena sudah dijelaskan dalam rakortek Bappenas, mana merupakan kewenangan pusat, provinsi dan daerah” tambahnya.

“Jika DPRD membuat peraturan ini maka harus konsisten bertanggung jawabnya. Kewenangan Provinsi membangun PSU yang ada di daerah perbatasan kabupaten/kota, sementara PSU dalam komplek ke sarana kabupaten/kota. Kewajiban pembangunan PSU dalam Komplek merupakan kewajiban pengembang namun menghubungkan fasilitas drainase atau pembuangan limbah dari dalam kompleks ke fasilitas kab/kota merupakan tanggung jawab Kab/kota. PSU perumahan yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini wajib diserahkan kepada pemeritah daerah, namun bila developer nya sudah tidak dapat ditemui lagi, penghuni komplek bisa menyerahkan asset mereka menjadi jalan desa lalu desa menyerahkan ke kecamatan dan seterusnya sama seperti lingkungan permukiman biasa dan sudah menjadi asset kab/kota”imbuhnya.

Acara diakhiri dengan foto bersama.

Kepala Dinas PKP Provsu menghadiri undangan Walikota Medan dalam acara Coffee Morning

Medan– Kepala Dinas PKP Provsu Supryanto menghadiri undangan Walikota Medan dalam acara Coffee Morning dengan tema Kolaborasi Program Antara Pemerintah Kota Medan, Balai Di Lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Percepatan Penanganan Infrastruktur di Kota Medan (27/05).
Acara yang dimoderator oleh Kepala Dinas Perkim Taru Kota Medan diawali dengan bincang – bincang dan sarapan bersama, sehingga acara lebih santai. Hadir diacara tersebut para kepala balai kementerian PUPR di Sumut yaitu Balai Jalan Nasional, Balai Wilayah Sungai Sumatera II, Balai Penyediaan Perumahan, Balai Prasarana Permukiman Wilayah, Balai PBJ, Balai Pengembangan Kompetensi, dan dari Pemprovsu yaitu Dinas Bina Marga Bina Konstruksi, Dinas SDA CK TR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan.
Walikota Medan Bobby Nasution dalam sambutannya menyampaikan 5 Program Prioritas Kota Medan kedepan, salah satunya adalah pembangunan Infrastruktur antara lain berupa jalan, pengendalian banjir, pencegahan kawasan kumuh. Walikota juga menekankan pada kualitas jalan yang dirasakan cepat rusak walau sudah ditangani. Keinginan tersebut berdasarkan aspirasi masyarakat yang walikota terima.
Dalam kesempatan tersebut Kelapa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menyampaikan bahwa Dinas PKP Provinsi siap berkolaborasi, tawaran yang disampaikan adalah penangan infrastuktur di kota medan adalah Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Utara Medan, Masterplan dan DED untuk penanganan kawasan tersebut telah tersedia. Lokasi utara medan tersebut sesuai dengan SK kumuh kota medan yaitu Kawas Kota Cina Medan Marelan dan Kawasan Mangrove Medan Marelan.
Acara diakhiri dengan Penyerahan dokumen penanganan utara medan oleh Kadis PKP Provsu kepada Walikota Medan dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama.

Kunjungan Kerja Komisi C DPRD Kab. Tapanuli Utara ke Dinas PKP Provsu

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menerima kunjungan kerja DPRD Komisi C Kab. Tapanuli Utara. Kunjungan ini dipimpin oleh Royal Simanjuntak, pertemuan ini diadakan di Aula Dinas Kantor PKP Provsu Jl. A.H Nasution No. 20 Medan (Kamis, 20/05)

Kunjungan kerja disambut oleh Kepala Dinas PKP Supryanto didampingi Kabid Rumah Swadaya Indra Sakti Harahap. Dalam kunjungannya Komisi C DPRD Kab. Taput bersama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tapanuli Utara ingin berkoordinasi mengenai bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Royal Simanjuntak “Taput masih banyak warga miskin, ada sekitar 13.000 (tiga belas ribu) unit Rumah Tidak Layak Huni dan perlu mendapat bantuan. Kami berterimakasih tahun 2021 Tapanuli mendapat bantuan 50 unit rumah, kami mengharapkan tahun 2022 akan mendapatkan bantuan sebanyak 250 unit rumah” ujarnya.
Robert Marbun dari Dinas PKP Kab. Tapanuli Utara menambahkan “banyak kendala bantuan RTLH yang ada di Taput, banyak warga yang tidak dapat terverifikasi datanya karna belum memiliki legalitas tanah sehingga sering gagal verifikasi, dan warga yang merasa tidak mampu membuat laporan setelah menerima bantuan dan warga juga mengeluhkan karena adanya jumlah minimal kelompok pokmas” tambahnya.
Selanjutnya Kepala Bidang Rumah Swadaya menjelaskan “penerima bantuan RTLH harus sesuai dengan syarat dan peraturan yang berlaku. Pemkab Tapanuli Utara juga harus memberdayakan perangkat desa untuk membantu memfasilitasi masyarakat atau warganya untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan  bantuan RTLH sehingga dapat meminimalkan masalah ataupun kendala. Selanjutnya warga juga harus ikut berswadaya karena itu adalah tujuan dari program ini” jelasnya.

Kepala Dinas PKP Provsu menambahkan “saya merasa Pemkab harus membantu atau menyelesaikan masalah warganya, seperti legalitas tanah bisa dikoordinasikan dengan kepala desa untuk membantu membuatkan surat keterangan, jika warga yang menerima bantuan tidak mampu membuat laporan Dinas Perumahan  Kab. Taput bisa memberikan pendampingan terhadap warganya. Kami meminta proaktif koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Taput dengan Dinas PKP Provsu dalam rangka mempersiapkan diri untuk  menerima bantuan RTLH.

Acara diskusi diakhiri dengan foto bersama.

Audiensi Bupati Kab. Samosir ke Dinas PKP Provinsi Sumatera Utara

Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu Supryanto menerima kunjungan kerja dari Bupati Samosir Vandiko T Gultom. Pertemuan diadakan di Aula Dinas PKP Provsu Jl. A.H Nasution No. 20 Medan (Rabu 19/05).

Dalam Kunjungannya Vandiko didampingi Kepala Bappeda Kab. Samosir, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kab. Samosir, Kadis Pekerjaan Umum, Kadis Perhubungan, Kadis Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Samosir. “kami merasa perlu untuk berkoordinasi dengan pemprov, minggu lalu kami sudah berkoordinasi dengan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. Koordinasi tersebut disambut baik oleh Gubernur Sumut dan Pak Gubernur meminta kepada Kabpuaten/Kota untuk sering berkoordinasi agar terjadi menjadi sinergi. Kami juga membawa usulan peningkatan Kawasan kumuh dan bantuan Rehabilitasi RTLH sebanyak 200 unit” ujarnya.

Kepala Bappeda Kab. Samosir Rudi Siahaan menabahkan “di Samosir masih banyak daerah Kawasan kumuh, kami setiap tahun juga mempunyai anggaran dari Kabupaten namun kami juga meminta bantuan dari provinsi dan pusat karena anggaran Kabupaten yang terbatas” imbuhnya.

Kepala Dinas KPP Kab. Samosir menambahkan “Kab. Samosir memiliki sekitar 4000 rumah tidak layak huni dan treus bertambah tiap tahunnya. Kawasan kumuh ada 54 desa sesuai dengan SK Kawasan Kumuh Bupati Kab. Samosir. Rehabilitasi RTLH juga sudah kami usulkan sesuai dengan by name by address di tahun ini kami tidak mendapat RTLH semoga tahun 2022 kami mendapatkan bantuan RTLH” tambahnya.

Kepala Dinas PKP Provsu Supryanto menjelaskan “mengenai bantuan RTLH sudah ada kewenangan yang terbagi atas <10 Ha merupakan kewenangan Kab/Kota, 10-15 Ha merupakan kewenangan Provinsi dan luasan diatas >15 Ha merupakan kewenangan pusat. Kami juga lagi membuat draf untuk pergub mengenai kewenangan untuk membuat alokasi khusus untuk menangani RTLH ini. Mengenai jumlah yang akan didapat oleh Kabupaten/Kota keputusan ada di Komisi D DPRD Provinsi. Untuk pengajuan usulan TA. 2022 kami meminta kepada Pemkab untuk ikut mengawal bersama usulan di DPRD Provinsi, dan sesuai kewenangan Provinsi akan menangani RTLH dengan luasan 10 – 15 Ha dengan pengusulan dan dokumen yang lengkap karena nanti setelah diterima kami akan melakukan pengecekan kesesuaian dengan SK Bupati dengan pengecekan langsung ke lapangan” paparnya.

Kabid Rumah Swadaya Indra Sakti Harahap menambahkan “untuk tahun 2021 Kab. Samosir tidak mendapat bantuan, untuk usulan tahun 2022 kami meminta untuk pemkab bersama-sama mengawal usulan dan memperhatikan persyaratan penerima bantuan RTLH” tambahnya.

Kabid Kawasan Permukiman Herizal Pulungan juga menanggapi “mengenai usulan yang ada pada musrembang kemarin ada dokumen yang belum lengkap dan belum diserahkan dan diharapkan melengkapi dokumen yang belu, selesai dan segara disegerakan, dan berharap agar Kab. Samsosir mendaapat bantuan untuk tahun 2022” ujarnya.

Kabid PSU Hadasa Manurung mengatakan “Tahun 2021 PSU mengadakan kegiatan di Onan Sipolo di Palipi dan masih tahap lelang, kami memohon dengan sangat agar setelah pengerjaan selesai Pemkab Samosir dapat menerimanya sebagai asset, dan mohon kepada Pemkab untuk membantu warga agar menerima adanya bantuan pekerjaan PSU dari luar kabupaten” katanya.

Sekretaris Dinas PKP Anda Subrata menambahkan “kami sedang menyiapkan aplikasi untuk pengusulan/penginputan data RTLH sesuai dengan kewenangan Provinsi sebesar 10 – 15 Ha dan di dalam aplikasi nanti membuat penetapan titik koordinat dan setelah usulan masuk tim sruvei akan mengecek langsung sesuai dengan koordinat dan sesuai dalam SK Kumuh Bupati dengan kesesuaian dan validasi data yang di input dalam aplikasi.

Acara Koordinasi diakhiri dengan foto bersama.

Sidak Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi Ke Dinas PKP Provsu

Medan – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara. Saat melakukan sidak, Gubsu Edy Rahmayadi melakukan apel pegawai di halaman Kantor Dinas PKP Provsu (17/05)

Apel pegawai hari pertama kerja setelah libur lebaran Idulfitri 1442 H, Edy memeriksa jumlah kehadiran dengan jumlah pegawai yang ada di Dinas PKP Provsu. Gubernur Sumut Edy Rahmayadi juga mengingatkan untuk bekerja sesuai dengan tupoksi yang ada dan bekerja dengan ikhlas dan loyal terhadap pekerjaan yang dilakukan. Selain itu Gubernur juga mengingatkan pentingnya untuk menjaga kebersihan di lingkungan kantor.

Dinas Perumahan dan Permukiman Provsu Peduli

 

Medan – Dalam rangka Bulan Suci Ramadhan 1442 H, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu Supryanto didampingi oleh Sekretaris dan para pejabat eselon III dan IV mengunjungi dan sekaligus memberikan bantuan sembako ke Panti Asuhan Alwashliyah di Jalan Karya No. 26 Medan Johor (11/05).

Kunjungan disambut oleh perwakilan Panti Asuhan Alwashliyah, bantuan yang diserahkan terdiri dari beras, telur, gula, kecap dan mie instan. Pada kesempatan tersebut pihak panti asuhan mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh Dinas PKP Provsu.