DINAS PKP PROVSU MELAKUKAN PELATIHAN DAN PEMBEKALAN FASILITATOR KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu melakukan Pelatihan dan Pembekalan Fasilitator Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas diatas 10 HA sampai dengan 15 HA di Provinsi Sumatera Utara T.A 2021 di Hotel Swiss-Bellinn Medan (Selasa, 06/04).

Pembukaan dilakukan oleh Supryanto selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu “Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah salah satu program Pemerintah dalam menangani kebutuhan rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan melibatkan swadaya masyarakat” ujarnya.

“Kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat melalui pemberian bahan bangunan sebagai stimulant kepada penerima manfaat. Pemerian bahan bangunan disertai dengan pendampingan yang diharpkan membangkitkan motivasi dan prakarsa rumah tangga dalam meningkatkan fisik rumah” tambahnya.

“Faktor keberhasilan program ini yaitu adanya pendampingan terhadap penerima bantuan yang dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang diharapkan memiliki kapasitas dan kualitas yang handal dan baik dari sisi teknis maupun pemberdayaan agar dapat menjalankan fungsinya sebagai pendamping, sumber ilmu dan motivator atau penggerak masyarakat” jelasnya.

Acara Pelaksanaan Pelatihan dan Pembekalan Fasilitator Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas diatas 10 HA sampai dengan 15 HA di Provinsi Sumatera Utara T.A 2021 dilakukan mulai tanggal 06 – 09 April 2021. Pelatihan dan Pembekalan dilakukan agar TFL dapat memahami dengan baik tugas dan tanggung jawabnya agar dapat mendukung pelaksanaan rehab RTLH sehingga rehab RTLH dapat berjalan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu.(ulfa)

 

Kepala Dinas PKP Provsu mewakili Gubernur Sumatera Utara dalam memberikan Kata Sambutan Musrenbang Kab. Dairi

Sidikalang, Kab. Dairi – Kepala Dinas PKP Provsu Supryanto mewakili Gubernur Sumatera Utara dalam  memberikan kata sambutan  pada Pembukaan Musrembang RKPD Kab. Dairi di Balai Budaya Sidikalang Dairi (05/04).

Dalam pembukaannya “Forum musrembang ini memiliki makna yang sangat penting dan strategis dimana seluruh pemangku kepentingan dalam rsngka penajaman, penyelelarasan dan klarifikasi terhadap usulan rencana pembangunan sehingga tercapainya kesepakataan rancangan RKPD tahun 2022 yang telah disusun pemerintah kabupaten Dairi” ujarnya.

“berdasarkan hasil evaluasi serta pengembangan kondisi ekonomi dan sosial, Pemerintah Pusat kembali menegaskan bahwa pendekatan penyusunan RKP tahun 2022 dilakukan dengan perkuataan pelaksanaan kebijakan Money Follow Programpriority. Penguataan tersebut dilaksanakan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spesial” imbuhnya

“RKP tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024 yang dilaksanakan melakui tujuh agenda pembangunan yaitu: ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjanvan, SDM berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pengembangan kebudayaan, insfraktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar, lingkungan hidup, ketahanan, bencana dan perubahan iklim, stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik” tambahnya

“selaras dengan rancangan tema RKP Tahun 2022 yakni pemulihan ekonomi dan reformasi structural dan visi RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yaitu Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat. Berdasarkan prioritas pembangunan provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 berserta tema yang telah disampaikan, maka dalam upaya pencapaian target pembangunan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat, kami meminta agar pemerintah Kabupaten Dairi dapat mempedomani dan menselaraskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan Kab. Dairi dengan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara” tutupnya mengakhiri pidato pembukaan musrembang RKPD Kab. Dairi.

Acara dilanjutkan dengan paparan diskusi yang diisi oleh Kepala Bappeda Provsu, Kepala BPS Kab. Dairi, Kepala Bappeda Kab. Dairi, BPPW SU Kementerian PUPR, BPODT, BPJN Kementerian PUPR dan Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan.

DINAS PKP PROVSU MENGADAKAN RAPAT KOORDINASI DAN PENYAMPAIAN USULAN KEGIATAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu mengadakan Rapat Koordinasi dan Penyampaian Usulan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sumatera Utara di Hotel Swiss-Bellin Medan (Senin, 05/04).

Pembukaan dilakukan oleh Sekretaris Dinas PKP Provsu Anda Subrata mewakili Kepala “Program bantuan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni adalah bantuan stimulan berupa bahan bangunan/material untuk rumah swadaya yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bagi masyarakat kurang mampu untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah” ujarnya.

“Kegiatan perbaikan RTLH dilaksanakan dengan pola swadaya masyarakat yang dimana masyarakat berperan penting dalam proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pelaporan” jelasnya.

“Rapat koordinasi dan penyampaian usulan ini bertujuan agar telaksananya sinkronisasi kebutuhan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang berbasis pada database yang akurat dan akuntabel serta terjalin sinergis antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal peningkatan kualitas Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah” tambahnya.

Acara dilanjutkan dengan pengusulan RTLH, petunjuk teknis RTLH dan sharing pengalaman kegiatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.(ulfa)

 

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVSU MENERIMA KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPRD KOTA SIBOLGA

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu menerima kunjungan kerja Komisi III DPRD Kota Sibolga yang dipimpin oleh Syuryanty Sidabutar. Pertemuan diadakan di aula Dinas Kantor PKP Provsu Jl. A.H Nasution No.20 Medan (26/03).

Kunjungan kerja disambut oleh Kepala Bidang Rumah Swadaya Indra Sakti Harahap yang mewakili Kepala Dinas PKP Provsu karena masih melaksanakan musrembang di Kab. Samosir. Pada kesempatan tersebut Syuryanty Sidabutar menyampaikan “untuk mendapatkan bantuan RTLH apa saja syarat yang harus dipenuhi, selain itu bantuan apa saja yang bisa diberikan kepada Kota Sibolga sesuai dengan tupoksi Dinas PKP Provsu” ujarnya

Indra Harahap menjelaskan “RTLH merupakan perintah UU dan ada didalam Peraturan Gubernur Sumut, dan ada 3 bagian kewenangan mulai dari luas lahan lebih 15 Ha merupakan kewenangan pusat, luas lahan 10-15Ha merupakan kewenangan Provinsi dan luas lahan dibawah 10 Ha merupakan kewenangan Kab/Kota. Mengenai kriteria RTLH dimulai dari data penerima surat bupati, kemudian pemprovsu juga mempunyai tim untuk memverifikasi Kembali dari daftar nama yang ada, jika ada yang berbeda dilapangan Dinas PKP Provsu berkoordinasi dengan Dinas PKP Kab/Kota untuk berdiskusi.

Kemudian Pelaksana Kepala Seksi Rumah Swadaya Armada juga menambahkan “pada pramusrenbang 2021, Kota Sibolga mengusulkan 100 unit untuk RTLH dan penataan Kawasan kumuh 1 kawasan, kami juga meminta bapak/ibu DPRD untuk saling terlibat dan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas PKP Kab/Kota dan Bappeda, kewenangan Provinsi dengan luas kawasan 10-15 Ha, dengan luasan satu hamparan dan harus masuk ke dalam SK Kumuh yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Sibolga.

Acara Kunjungan Kerja diakhiri dengan foto bersama.(ulfa)

KADIS PKP PROVSU MEMBUKA ACARA RAPAT SINKRONISASI PROGRAM PUSAT-DAERAH BIDANG PERUMAHAN TAHUN 2021

Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu Supryanto membuka Rapat Sinkronisasi Program Pusat-Daerah Bidang Perumahan Tahun 2021, diadakan di Hotel Santika Dyandra Medan Jl. Kapten Maulana Lubis No. 7 pada 23-24 Maret 2021.

Dalam  pembukaannya Supyanto menyampaikan “menurut data BPS tahun 2020 menyatakan akses rumah layak huni di Sumatera Utara sebesar 53,55%. Hal ini menjadi perhatian kita Bersama untuk meningkatkan akses tersebut, dengan Langkah-langkah kerja yang baik dan saling mendukung meningkatkan akses rumah layak huni. Dukungan semua pihak sangat diharapkan untuk merencanakan program / kegiaran yang tepat sasaran. Diperlukan dukungan dari setiap steakholder terkait baik di pusat maupun di daerah” ujarnya.

“pengusulan bantuan bidang perumahan di tiap-tiap daerah diperlukan koordinasi yang baik antara balai pelaksana Penyediaan Perumahan selaku perpanjangan tangan Pemerintah Pusat dengan pemerintah Provinsi maupun kab/kota. Usalan harus disiapkan secara serius dengan menyediakan kriteria kesiapan sesuai kegiatan yang diusulkan. Dengan penggunaan teknologi informasi aplikasi SIBARU yang telah membantu kita bekerja di perangkat yang sama dan bisa diakses Bersama tentunya ini mempermudah kita berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat” tambahnya.

Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Sumatera Utara II Rusli menyampaikan “dalam rangka singkronisasi pusat-daerah ini  perihal infrastuktur yang sudah dibangun didaerah yang asetnya masih bermasalah mohon bantuannya, terkait rusun, psu supaya proses lebih cepat selesai. Kemudian Gubernur Sumatera Utara Bapak Edy singkronisasi pusat dan daerah  penanganan masalah penanganan Kawasan banjir yang masih kesulitan dimasalah lahan, dimohon kepada dinas terkait agar berkoordinasi agar menjadi lebih singkron. Dan pendataan perumahan baik RLTH maupun rumah yang sudah terbangun di Kab/Kota agar medapatkan pendataan perumahan lebih akurat mengenai backlog perumahan sehingga nilai pendataan perumahan di Sumatera Utara meningkat” ujarnya

Acara dilanjutkan dengen sesi panel diskusi yang diisi oleh Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Perwakilan Direktorat Rumah Susun.(ulfa)

AUDIENSI DPRD DAN BAPPEDA PEMKAB SERDANG BEDAGAI KE DINAS PKP PROVSU

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu menerima kunjungan kerja DPRD Kab. Serdang Bedagai dan Bappeda Kab. Serdang Bedagai berserta rombongan di Kantor Dinas PKP Provsu Jl. A.H Nasution No. 20 Medan (17/03).

Kunjungan kerja disambut oleh Kepala Dinas PKP Provsu Supryanto berserta Sekretaris Dinas PKP Provsu Anda Subrata dan Eselon III dan IV. Kepala Bappeda Sergai Prihatinah menyampaikan ingin meminta arahan dan petunjuk mengenai “Penataan Kawasan rel kereta api oleh PT. KAI di wilayah Desa Deli Muda Hilir, Kec. Perbaungan,  penggusuran ini membuat masyarakat disekitar rel kereta api mengajukan permohonan kepada kecamatan dan kepada DPRD memohon agar mendapat fasilitas untuk pembangunan perumahan yang berada di skala perkotaan seperti pebangunan rusunawa, kami ingin mendapatkan informasi apa bisa program pembangunan rusunawa dilokasi yang sudah MOU dengan PT. KAI” ujar prihatinah.

Ketua DPRD Kab. Sergai Riski juga menyampaikan hal senada “karena adanya penggusuran oleh PT. KAI, kami berharap adanya program rusunawa ataupun program lain terkait bantuan ke masyarakat karena jika berharap kepada anggaran Kab. Serdang Bedagai  karena banyaknya refocusing untuk penanganan COVID-19 hampir semua OPD tidak bisa bekerja secara maksimal, kami berharap ada arahan dan petunjuk untuk masyarakat di Kab. Serdang Bedagai” jelasnya.

Anda Subrata menjelaskan “memang SPM Dinas PKP Provsu salah satunya merelokasi rumah akibat korban bencana dan merelokasi rumah korban pembangunan pemerintah, namun demikian kami harus mengetahui terlebih dahulu grand desain dari relokasi ini, maupun rencana relokasi ini dari pemerintah daerah kabupaten. Tahun ini kami melakukan relokasi korban banjir di Kab. Madina tahun ini, terkait keinginan bapak/ibu sekalian tidak bisa dilakukan tahun ini, mungkin bisa diusahakan untuk tahun 2022” jelasnya.

Kabid Rumah Umum Saiful Zuhri menambahkan “sepadan kereta api memang banyak dimanfaatkan warga yang tidak mampu, terkait dengan penaganan ini, apakah disiapkan rumah sewanya, rumah susunnya yang kita bantu memang semua masyarakat yang penghasilannya dibawah UMP, Pemerintah Kab. Sergai bisa menyiapkan rencana aksi dn proposal untuk pengusulan rumah susun yang ditanda tangani Bupati ditujukan kepada Kementerian PUPR melalui aplikasi Sibaru, Dinas PKP Provinsi bertugas untuk memonitor apa yang ada di e-planning Sibaru, Bappeda dan DPRD harus bekerjasama dengan Dinas PKP Kab. Sergai dan melampirkan semua berkas proposal” tambahnya.

Kadis PKP Provsu Supryanto menambahkan “dalam pengusulan pembangunan rumah susun atau rumah couple untuk korban pembangunan pemerintah perlu memastikan urusan lahan sudah selesai karena baik bantuan dari pemprov atau dari pusat tidak ada bantuan pembebasan lahan” tambahnya.

Acara diakhiri dengan foto bersama.

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVSU MENERIMA KUNJUNGAN KERJA KOMISI C DPRD KAB. KARO

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu menerima kunjungan kerja Komisi C DPRD Kab. Karo yang dipimpin oleh Iriani Tarigan. Pertemuan didakan di aula Dinas Kantor PKP Provsu Jl. A.H Nasution No. 20 Medan (12/03).

Kunjungan kerja disambut langsung oleh Kepala Dinas PKP Provsu Supryanto didampingi Sekretaris Dinas Anda Subrata. Pada kesempatan tersebut anggota Komisi C DPRD Kab. Karo Badri Barus dan Lusia Sukande menyampaikan “meminta petunjuk mengenai tata perumahan bidang layanan permukiman, mengenai syarat bedah rumah” ujar badri, kemudian ditambahkan oleh lusia “mengenai indikator untuk mendapatkan bedah rumah, sehingga bisa kami menjelaskan jika ada masyarakat yang bertanya” tambah lusia.

Kepala Dinas PKP Provsu Supryanto menjelaskan “mengenai kriteria RTLH dimulai dari data penerima surat bupati, kemudian pemprovsu juga mempunyai tim untuk memverifikasi Kembali dari daftar nama yang ada, jika ada yang berbeda dilapangan Dinas PKP Provsu berkoordinasi dengan Dinas PKP Kab/Kota untuk berdiskusi” jelasnya.

Anda Subrata menambahkan “syarat RTLH rumahnya tidak layak dan masuk ke dalam SK Bupati, RTLH sendiri dimaksudkan untuk menstimulus masyarakat untuk ikut berswadaya dalam membangun rumah menjadi layak huni” tambah Anda.

Setelah diskusi acara diakhiiri dengan foto Bersama.(ulfa)

KEPALA DINAS PKP PROVSU MELAKUKAN PENINJAUAN RUANG KERJA PEGAWAI

Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu Supryanto melakukan peninjauan ke seluruh ruang kerja pegawai, guna melihat ketersediaan fasilitas di kantor Dinas PKP Provsu. Dalam peninjauan tersebut Supryanto menerima masukan dari pegawai mengenai fasilitas kantor. Supryanto menyampaikan disamping fasilitas kantor yang lengkap dekorasi ruangan juga berperan penting untuk kenyamanan dalam bekerja.(ulfa)

 

KUNJUNGAN KERJA BUPATI LABUHANBATU UTARA KE DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVSU

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu menerima kunjungan kerja Bupati Labuhanbatu Utara Hendriyanto Sitorus berserta rombongan di Kantor Dinas PKP Provsu Jl. A.H Nasution No.20 Medan (09/3).

Kunjungan kerja disambut langsung oleh Kadis PKP Provsu Supryanton didampingi oleh Sekretaris Dinas PKP, Kabid Rumah Swadaya dan Kabid Rumah Umum. Dalam kunjungannya Hendriyanto ingin mendiskusikan mengenai Koordinasi bantuan untuk 17ribu RTLH yang sudah terdata di Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan meminta petunjuk untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintahan pusat, sekaligus mengenai banjir bandang yang pernah terjadi di Labura tetapi belum terselesaikan hingga saat ini.

Dalam pertemuan ini Supryanto menjelaskan bahwa dari “data tujuh belas ribu rumah tidak layak huni yang ada di Kab. Labuhanbatu Utra harus dilihat mana yang bisa masuk kriteria untuk mendapatkan bantuan RTLH, program BSPS atau malah menjadi wewenang Dinas/Kementerian Sosial” jelasnya.

Selanjutnya Saiful Zuhri Kabid Rumah Umum menambahkan “untuk mendapatkan bantuan dari Kementerian PUPR, Kabupaten Labura harus aktif untuk menginput data ke dalam aplikasi Sibaru” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut Indra Sakti Harahap juga menjelaskan “syarat penerima bantuan RTLH harus memiliki KTP, Kartu Keluarga(KK), memiliki tanah dengan legalitas, memiliki dan menempati rumah satu-satunya, belum pernah menerima bantuan RTLH atau bantuan sejenis lainnya, berpenghasilan paling banyak sebesar Upah Minimum Regional (UMR) dan penerima juga sanggup berswadaya dalam pelaksanaannya harus dipenuhi agar bisa menerima bantuan.(ulfa)

DINAS PKP PROVSU MENERIMA KUNJUNGAN KERJA KOMISI C DPRD KAB. TAPANULI TENGAH

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menerima kunjungan kerja dari  Komisi C DPRD Kab. Tapanuli Tengah. Kunjungan ini dipimpin oleh A. Melfan Tanjung Pertemuan diadakan di Aula Dinas Kantor PKP Provsu Jl. A.H Nasutio No.20 Medan (05/03).

Kunjungan kerja disambut langsung oleh Kepala Dinas Ir. Supryanto, MM didampingi Sekretaris Dinas PKP Anda Subrata dan Kabid Rumah Swadaya Indra Sakti Hrp. Dalam kunjungannya Komisi C Kab. Tapanuli Tengah meminta petunjuk terkait pelaksanaan Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) TA. 2021 “apa saja syarat untuk penerima bantuan RTLH agar kami bisa menjelaskan ke masyarakat yang merasa dia merasa berhak menerima bantuan tetapi malah orang lain yang mendapatkan bantuannya” ujar melfan.

Supryanto menjelaskan bahwa “setiap usulan kegiatan semua yang akan ditampung harus diverifikasi dan memastikan semua sesuai petunjuk teknis (juknis) yang ada” jelasnya.

Kabid Rumah Swadaya menambahkan “syarat penerima bantuan RTLH harus memiliki KTP, Kartu Keluarga(KK), memiliki tanah dengan legalitas, memiliki dan menempati rumah satu-satunya, belum pernah menerima bantuan RTLH atau bantuan sejenis lainnya, berpenghasilan paling banyak sebesar Upah Minimum Regional (UMR) dan penerima juga sanggup berswadaya dalam pelaksanaannya harus dipenuhi agar bisa menerima bantuan tesebut. Kegiatan RTLH juga harus sesuai dengan jadwal pelaksanaan jika kegiatan tersebut dilaksanakan tidak sesuai jadwal berat harapan untuk bisa melanjutkan kegiatan tersebut ditahun berikutnya” tambah Indra.

Setelah diskusi, acara diakhiri dengan foto bersama.(ulfa)