PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MUDA

Medan – Plt Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Alfi Syahriza melantik dan mengabil sumpah pejabat fungsional pengadaan barang/jasa Habibi Lubis pada Rabu (06/01) di Aula Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu Rabu. bertindak sebagai saksi yaitu sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu Anda Subrata dan Kepala Bidang Perasaranan sarana dan Utilitas Umum Hadasa Manurung.

Pelantikan ini Berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/2296/2020 tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional pengelola barang/jasa melalui penyesuaian / inpassing di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam arahannya Alfi Syariza menyampaikan pejabat yang baru dilantik tersebut dapat memberikan konstribusi terbaik dalam peningkatan pelayanan publik , jangan lupa kejar prestasi, ciptakan kreatifitas dan inovasi serta berkerja secara profesional.”

Pejabat yang dilantik nantinya mengembang tugas melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak dan manajemen informasi aset,tambahnya.

Diakhir acara Plt Kadis, Sekretaris dan Penjabat Eselon III serta menyampaikan selamat kepada penjabat fungsional pengadaan barang/jasa. Acara tersebut dihadiri oleh pejabat eleson III, eselon IV dan Staff Dinas PKP Provsu.(dedi)

ANDA SUBRATA MEMBUKA ACARA EVALUASI KEGIATAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) MASYARAKAT KURANG MAMPU

Medan – Sekretaris Dinas PKP Provsu Ir. Anda Subrata membuka acara Evaluasi Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Masyarakat Kurang Mampu pada tanggal 18-19 Desember 2020 di Hotel Swiss-Bellinn Jl. Gajah Mada No.49 (18/12).

Dalam Kata sambutannya Anda Subrata menyampaikan “pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dihadapkan pada berbagai tantangan seperti angka backlog yang masih tinggi, keberadaan kawasan kumuh di perkotaan, salah satu tantangan yang kita hadapi adalah keberadaan rumah tidak layak huni, yang mencerminkan lemahnya kondisi sosial ekonomi” ujarnya.

”Karena itu Pemprovsu dalam beberapa tahun terakhir telah berupaya menuntaskan persoalan rumah tidak layak huni dengan menyelenggarakan program pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat kurang mampu. Tahun 2020 program ini dilakukan di 7 Kabupaten/Kota dengan total rumah direhabilitasi sebanyak 400 unit” tambahnya.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan mengenai pelaksanaan dan hambatan yang terjadi di Kabupaten/Kota dalam melakukan program ini dari Kabupaten/Kota penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Penerima bantuan Rehabilitasi RTLH tahun 2020 ada 7 Kabupaten/Kota antara lain Kab. Dairi, Kab. Batubara, Kota Pematangsiantar, Kab. Padang Lawas Utara, Kota Padangsidempuan, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Tapanuli Tengah dari awalnya 15 Kab/Kota dikarenakan penyusutan anggaran karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19.

Dari hasil evaluasi ini diharapkan dapat dirumuskan kebijakan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk tahun-tahun mendatang. (ulfa)

KADIS DIWAKILKAN SEKRETARIS MEMBUKA RAPAT FGD KE II

Medan – Sekretaris Dinas PKP Provsu Ir. Anda Subrata membuka acara Forum Group Discussion (FGD) Tahap II yang bertemakan Pembangunan Infrastruktur yang Baik dan Berwawasan Lingkungan sebagai rangkaian Kegiatan Evaluasi Paruh Waktu (Mid-Term Review) RPJMD Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2019-2023 yang diadakan di Aula Dinas PKP Provsu Jl. A.H Nasution No.20 (15/12).

Dalam kata sambutannya Anda Subrata menyampaikan “pada FGD terdahulu kita telah membahas tentang indentifikasi permasalahan dan faktor penghambat dalam upaya pencapaian program prioritas pembangunan Sumatera Utara,  dalam FGD Tahap II akan menjaring informasi dan merumuskan strategi pencapaian indicator pembangunan dan indikator kinerja Gubernur Sumatera Utara terkait capaian pelaksanaan prioritas pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur” ujarnya.

FGD menghasilkan beberapa poin antara lain akan dilakukan revisi kepada setiap OPD terkait, akan dilakukan revisi pencapaian target kinerja baik optimis/pesimis, akan dilakukan revisi nomenklatur dan perhitungan nya, target kinerja yang belum sesuai akan direvisi mengikuti IKU Gubernur Sumatera Utara, akan mempertahankan kinerja mendukung IKU walau tidak sesuai dengan pemendagri, IKU rasio Rumah Tidak Layak Huni sudah sesuai tetapi diganti karna wawenang pusat. Target kinerja OPD yang sudah sesuai tidak akan dilakukan perubahan, sedangkan yang belum sesuai perlu diusulkan dan dibahas lebih lanjut.

Turut menghadiri rapat FGD Tahap II, Bappeda Provsu, Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provsu, Dinas Sumber Daya Air CKTR, Dinas Perhubungan, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provsu, Dinas Lingkungan Hidup Provsu, Dinas Kehutanan Provsu. (ulfa)

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN MEMBUKA RAKOR KEGIATAN FASILITASI POKJA PKP PROVINSI SUMATERA UTARA

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Ir. Ida Mariana Harahap, M.Si

Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Ir. Ida Mariana Harahap membuka Rakor Kegiatan Fasilitasi Pokja PKP Provinsi Sumatera Utara, di Hotel Santika Dyandra Medan pada 24 s.d 25 November 2020.

Dalam pembukaannya Ida Mariana menyampaikan “struktur Pokja dan Forum PKP sesuai dengan Permen PUPR No. 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat, persiapan restrukturisasi dan pembentukan Pokja dan Forum PKP tahun 2020-2021, serta afirmasi penandatanganan komitmen bersama. Sekaligus mengindentifikasi keanggotaan Pokja dan Forum PKP Kab/Kota, kesepakatan lingkup bidang Pokja PKP, agenda Pokja 2020-2021 pendataan rumah berIMB dan non IMB, rumah yang tidak punya alamat dan rumah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang belum bersertifikat, agenda tindaklanjut legalisai RP3KP dan penganggaran Pokja PKP dan Forum” jelasnya.

“Target dan hasil dokumentasi kesepakatan restrukturisasi Pokja PKP tahun 2020, draf struktur Pokja dan Foruk PKP Kab/Kota. Agenda Pokja 2020-2021, melanjutkan pembangunan basis dara, tindaklanjut dokumentasi (legalisasi) RP3KP, serta mendorong urugensi isu perumahan dan kawasan permukiman di daerah” tambahnya

“Sangat banyak tantangan yang harus dihadapi, agar bagaimana kita menyahuti backlog tentang pembangunan rumah yang dibutuhkan masyarakat Sumatera Utara yang semakin membutuhkan perumahan. Lahan kita tidak bertambah tapi masyarakat terus butuh terhadap hunian tempat tinggal. Ini adalah tugas dan bidang kita bagaimana penyediaan akan perumahan” ujarnya.

Peserta Rakor Kegiatan Fasilitasi Pokja PKP Provinsi Sumatera Utara

Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Sumatera Utara Saiful Zuhri menjelaskan “kegiatan ini dalam rangka pelaksanaan konsolidasi kegiatan pembinaan penyelenggaraan PKP tahun 2020 terhadap Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, sesuai dengan amanat PP No. 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan.

Narasumber lain nya diisi oleh Sekdaprovsu, Balai P2PSII, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Bappeda Provsu, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumut, Dinas PKP Provsu.

Diakhir acara diserahkan penghargaan untuk Kabupaten/Kota yang memiliki respon tinggi terhadap Pendataan yang didahulukan melalui SNVT Penyediaan Perumahan Sumut, dan yang mendapat penghargaan adalah Kab. Batu Bara, Kab. Tebing Tinggi, Kab. Toba, Kab. Pak pak Bharat, Kab. Labuhan Batu Utara

Kadis PKP Provsu Menghadiri Rapat Pembahasan Ranperda APBD Provsu Tahun 2021

Medan – Kadis PKP Provsu Ida Mariana Harahap menghadiri rapat pembahasan Ranperda APBD Provsu Tahun 2021 dengan  Komisi – D  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provsu dipimpin oleh Ketua Komisi – D, H. Anwar Sani Tarigan, selasa (24/11) di Ruang Rapat Komisi D, jalan Imam Bonjol Medan.

Dalam pemaparannya Ida Mariana menjelaskan bahwa rencana kegiatan APBD Dinas PKP Provsu total sebesar 58 milyar untuk Tahun 2021. Anggaran Tahun 2021 dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, rehabilitasi rumah tidak layak huni, penataan kawasan kumuh, relokasi korban bencana dan pembangunan PSU permukiman, jelasnya.

Terhadap pemaparan dari Dinas PKP Provsu, anggota DPRD Provsu memberikan tanggapan agar fokus pelaksanaan kegiatan didistribusikan secara merata ke seluruh Kab/Kota, terutama pada Kegiatan RTLH. Sehingga semua masyarakat di Sumatera Utara bisa memiliki rumah yang layak huni. DPRD Provinsi Sumatera Utara sangat mendukung dengan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, dimana program ini langsung menyentuh kepada masyarakat. Terhadap tanggapan anggota DPRD Provsu, Ida Mariana menyampaikan bahwa dengan jumlah Kab/Kota yang begitu banyak di Sumatera Utara, menjadi dilema tersendiri untuk dapat mewujudkan apa yang di sampaikan oleh para anggota Dewan. Untuk pelaksanaan kegiatan dari mulai RTLH, penanganan PSU Permukiman dan kawasan kumuh, membutuhkan dana yang sangat besar, sehingga untuk pendistribusian kegiatan akan dilakukan secara bertahap untuk tahun ini dan tahun selanjutnya, terang Ida.

 

Acara Rapat Pembahasan Ranperda APBD Provsu Tahun 2021 dihadiri juga oleh Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provsu, Dinas ESDM Provsu dan Dinas Perhubungan Provsu.

RAPAT KOORDINASI RENCANA PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN UTARA MEDAN BERBASIS WISATA BAHARI

Medan – Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Agus Tripriyono memimpin Rapat Koordinasi Rencana Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Utara Medan Berbasis Wisata Bahari, Kamis (19/11) di Ruang Pendopo Posko Covid – 19.

Rapat ini merupakan rapat lanjutan pada tanggal 6 November 2020 yang dipimpin langsung oleh Gubsu Edy Rahmayadi. Ada 2 (dua) hal yang akan dibahas pada agenda hari ini yaitu penentuan lokasi pembangunan perumahan dan penentuan calon penerima bantuan pembangunan perumahan tersebut di Kawasan Utara Medan, jelas Agus.

Selanjutnya Kadis PKP Provsu Ida Mariana Harahap mempresentasikan paparan terkait dengan Rencana Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Utara Medan Berbasis Wisata Bahari. Pada masterplan Penataan Kawasan Utara Medan, terdapat ± 68 Ha yang akan dikelola menjadi areal permukiman, namun berada didalam Kawasan Pelindo I, sehingga perlu ada kesepakatan lebih lanjut untuk status lahannya, terang Ida. Adapun lokasi yang direncanakan antara lain Lorong Gereja, Kelurahan Bagan Deli, Pantai Kasih Kelurahan Belawan I, dan Sicanang Kelurahan Belawan Sicanang, tambahnya. Konsep rumah yang akan dibangun adalah rumah panggung deret 2 (dua) lantai, dan untuk tahap awal rencananya dibangun 80 unit, 40 unit lantai 1 dan 40 unit di lantai 2, jelasnya.

Pjs Walikota Medan Arief S. Trinugroha menyampaikan perlu disusun strategi awal yang matang terlebih dahulu terkait dengan legalitas lahan. Lahan yang tersedia merupakan lahan HPL yang dikuasai oleh Pelindo I, sehingga harus diketahui penjelasan pengelolaan pada lahan tersebut, jelasnya.

Pada kesempatan tersebut pihak Pelindo I sepenuhnya mendukung kegiatan Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman Utara Medan Berbasis Wisata Bahari dan membuka diri untuk membahas status lahan yang masuk ke dalam masterplan. Selanjutnya akan membicarakannya secara teknis di Kantor Pelindo I bersama-sama dengan pihak terkait dalam waktu yang secepatnya.

Beberapa masukan juga disampaikan oleh Camat Belawan, Kelompok Masyarakat Belawan, Pemkab Deli Serdang, Syahbandar Belawan mengenai usulan yang akan didiskusikan nantinya bersama-sama di Kantor Pelindo I agar menemukan jalan terbaik untuk pembangunan Utara Medan.

Diakhir acara Kadis PKP Provsu Ida Mariana Harahap menyampaikan bahwasanya masterplan ini mengacu kepada konsep peningkatan Kawasan Permukiman dan konsep Pariwisata. Untuk sumber dana kita harapkan bukan hanya dari APBN, APBD namun juga bisa melalui CSR dan pola kemitraan, jelasnya. Selanjutnya agar dibuat satu pertemuan besar dengan melibatkan Kepala Daerah dan pihak-pihak pengambil keputusan untuk mewujudkan kegiatan ini, tutupnya.

Acara rapat koordinasi dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Lantamal, Pelindo I, OP Belawan, Balai Penyediaan Prasarana Wilayah Sumut, Balai Penyediaan Perumahan Sumut, Camat Medan Belawan, Perwakilan Tokoh Masyarakat disekitar wilayah perencanaan dan tamu undangan lainnya.(ulfa)

KEPALA DINAS PKP PROVSU MENJADI NARASUMBER PADA FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) DUKUNGAN PERTANAHAN DAN KELEMBAGAAN DALAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DI METROPOLITAN DAN KEK INDUSTRI

Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu Ir. Ida Mariana Harahap M.Si menjadi Narasumber pada Focus Group Discussion (FGD) Dukungan Pertanahan dan Kelembagaan dalam Pengembangan Perumahan di Metropolitan dan KEK Industri yang diadakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diadakan di Hotel Harper Palembang, melalui Daring di Kantor Dinas PKP Provsu (Senin, 02/11).

Dalam paparannya Ida Mariana menyampaikan mengenai “Isu Strategis Perumahan yang terjadi di KEK Sei Mangkei adanya kebutuhan hunian bagi pekerja dan expatriate juga masyarakat di kawasan sekitar Sei Mangkei (Sibasa, Tebing Tinggi) juga lambatnya Pembangunan wilayah menyembabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan pembebasan lahan seluas 2,7 Ha dan direncanakan pembebasan lahan berikutnya seluas 50 (lima puluh) Ha dari lahan PTPN III Gunung Bayu pada tahun 2022 dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah (APBD) Provinsi Sumatera Utara” jelasnya.

“Kami Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk memberikan dukungan terhadap rencana proyek, baik dalam hal melengkapi infrastruktur pendukung pembangunan dan dilaksanakan dengan menggunakan alokasi anggaran dari APBD Provinsi Sumatera Utara yang sudah dialokasikan pada APBD 2019 s.d. APBD 2022 mendatang serta apabila diperlukan dukungan alokasi dana APBD dalam rangka memastikan rencana Proyek dapat berjalan” tambahnya.

Acara Focus Group Discussion (FGD) diikuti oleh Direkrorat Sistem dan Strategi Penyelenggara Perumahan, Direkrorat Rumah Susun, Direktorat Rumah Khusus, Direkrtorat Rumah Swadaya, Direktorat Rumah Umum dan Komersial, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Kepala Bappeda Provinsi terkait, PT. Perkebunan Nusantara III, Pengelola KEK Sei Mangkei Provsu, PT. Bintan Alumunia Indonesia Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK Galang Bintang, Prov. Riau Kepulauan. (ulfa)

Pokja PKP Sumut akan Melakukan Restukturisasi Pokja PKP sesuai Permen PU No.12 Tahun 2020

Medan –  Kepala Dinas PKP Provsu Ir. Ida Mariana Harahap M.Si didampingi oleh Kepala Balai Penyediaan Perumahan  dan Kasatker SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara membuka acara Rapat Kerja POKJA PKP Sumatera Utara di Desa – Desa Resto Jl. Setia Budi No. 192 (Selasa, 06/10).

Dalam arahannya Ida Mariana menyampaikan “Pokja PKP Sumut akan melakukan restrukturisasi Pokja sesuai dengan Permen PU 12 tahun 2020 mengenai peran masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, peran masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan masukan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah memalui Forum PKP dalam hal: pengendalian Penyelenggaraan PKP, pemeliharaan dan perbaikan PKP, pemanfaatan PKP, pelaksanaan pembangunan PKP dan penyusunan rencana pembangunan PKP” jelasnya.

“Dalam hal Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah memiliki Pokja PKP, Pokja Air Minum dan Penyehatan lingkungan (AMPL), atau Pokja sejenis di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota melakukan pengabungan Pokja yang telah ada menjadi Pokja PKP” tambah Ida.

Kemudian Agus Tripriyono – Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan memberikan saran, agar segera disusun restukturisasi Pokja dengan mengundang Pokja-Pokja yang telah ada dan yang akan menduduki dijabatan Pokja PKP dan forum PKP adalah nama jabatan dari masing-masing organisasi. Hal ini sebagai antisipasi agar mutasi jabatan tidak menghalangi tugas-tugas di Pokja.

Pokja PKP adalah Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman lembaga yang mengkoordinasikan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pokja PKP Provinsi, Kabupaten / Kota bertugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan pemanfaatan, juga melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, Program nasional dan program Provinsi, memfasilitasi pembentukan dan penyelnggaraan forum PKP Kabupaten/Kota.

Rapat kerja ini diikuti oleh Dinas PKP Provsu, Staf Ahli Gubernur Sumut Bidang Ekonomi Keuangan, BPN Provsu, Dinas SDA CK Provsu, BKKNB Provsu, BPS, Kepala Balai Penyediaan Perumahan, SNVT Penyedia Perumahan, Balai Pengembangan Permukiman Wilayah, PDAM Tirtanadi, DPD REI, APERSI, Bank Sumut, BTN Provsu dan PLN Wilayah Sumut.

KADIS PKP PROVSU MENGIKUTI RAPAT KLARIFIKASI PERMOHONAN PROJECT DEVELOPMENT FACILITY (PDF) PROYEK KPBU PEMBANGUNAN RUSUNAWA TERINTEGRASI KEK SEI MANGKEI

Medan – Kadis PKP Provsu Ir. Ida Mariana Harahap M.Si  mengikuti Rapat Klarifikasi Permohonan Project Development Facility (PDF) Proyek KPBU Pembangunan Rusunawa Terintegrasi KEK Sei Mangkei melalui Video Conference via Zoom di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Jl. Jendral Sudirman No.41 (Kamis, 01/10).

Rapat dibuka oleh Jimmy perwakilan Kementerian Keuangan, dalam pembukaannya Jimmy menyampaikan “Rencana pembangunan Rusunawa Sei Mangkei sudah mengajukan permohonan PDF kepada Kementerian Keuangan, kami sudah melakukan review atas dokumen yang disampaikan, kemudian dalam evaluasi ini ada arahan arahan terkait dengan concern dan terkait dengan eligibilitas PJPK itu yang coba di indentifikasi saat ini, dan seperti apa pemerintah Sumatera Utara mendukung proyek ini kebijakan-kebijakan yang sudah atau akan dikeluarkan untuk mendukung proyek ini dan perlu adanya sinergi dengan DPRD ” katanya.

Selanjutnya Herry TZ – Direktur Pengembangan Sistem Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan menyampaikan “untuk memulai sesuatu memang selalu ada yang pertama, untuk Sumatera Utara mari kita sampaikan untuk coba hal pertamanya dengan mempercepat proses PDF nya dan bisa menjadi solusi untuk daerah lain” tambahnya.

Kemudian Agus Tripriyono – Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan menjelaskan “Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat berharap sekali PDF yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan dapat segera direalisasikan sehingga project yang ada di Sumatera Utara khususnya proyek Rusunawa Terintegrasi KEK Sei Mangkei dapat segera terlaksana” terangnya.

Ida Mariana kemudian menjelaskan “Merujuk dari UU No.23 tahun 2014 maka rusunawa terintegrasi KEK Sei Mangkei diperuntukkan untuk karyawan yang bekerja pada KEK Sei Mangkei yang saat ini para karyawan nya bermukim lebih kurang 15-20 km dari KEK Sei Mangkei, sedangkan lokasi rusunawa mempunyai akses yang mudah dan dekat hanya berjarak 2km dari pintu gerbang KEK Sei Mangkei. Perusahaan yang ada di KEK Sei Mangkei juga sudah memutuskan tidak akan membuat perumahan bagi karyawan jadi mereka sangat mengharapkan untuk Rusunawa Terintegrasi ini segera dibangun agar para karyawan tidak perlu terlalu jauh untuk menempuh perjalanan yang jauh dengan resiko jalan lintas yang tinggi. PJPK juga sudah menyampaikan apa yang menjadi kewenangan provinsi dan tidak mengambil alih tugas pemerintah pusat. BLUD sedang diproses, kami sudah menyusun masterplan KEK Sei Mangkei, integrasi dengan saktor lainnya / Cross cutting program dan kami sudah membuat pembentukan Tim KPBU” jelas Ida Mariana.

Rapat ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bappenas, Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara Bidang Ekonomi dan Keuangan Serta Dinas PKP Provsu.

KADIS PKP PROVSU MEMBUKA RAPAT EKSPOSE PEMBAHASAN DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN MASTERPLAN PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN UTARA MEDAN UNTUK MENDUKUNG WISATA BAHARI

Medan – Kadis PKP Provsu Ir. Ida Mariana Harahap membuka rapat Ekspose Pembahasan Draft Laporan Akhir Penyusunan Masterplan Penataan Kawasan Permukiman Utara Medan untuk Mendukung Wisata Bahari melalui Video Conference via Zoom di Kantor Dinas PKP Provsu, Jl A.H Nasution No.20 (Selasa, 22/9).

Pada kesempatan tersebut Ida menyampaikan “Utara Medan berdampingan dengan Kabupaten Deli Serdang sehingga di dalam pembahasan kita sama-sama merangkai alur perjalanan wisata, bagaimana Utara Medan menjadi wisata utama untuk pantai timur khususnya dari kota Medan selain Danau Toba yang terkenal di Sumatera Utara. Rapat hari ini akan membahas beberapa masukan program yang kami harapkan bisa mengawal dapat dikolaborasikan melaui APBD Kab. Deli Serdang maupun Kota Medan serta menyamakan persepsi untuk bisa mewujudkan Utara Medan menjadi kawasan permukiman berbasis wisata bahari” ujarnya.

Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi, Tondi dari Dinas PKP Kota Medan memberikan saran “Pulau Sicanang untuk menunjang kawasan wisata mangrov sendiri, menurut saya kawasan tersebut kumuh karena adanya banjir rob dan perlu adanya penanganan banjir rob terlebih dahulu ditata berupa permukiman yang memiliki konsep wisata, sama seperti situs kota cina dan danau siombak kawasan ini memang permasalahan permukimannya banjir rob, harus dipikirkan siapa yang menangani banjir rob ini supaya kawasan ini tidak terlihat kumuh” jelasnya.

Tanggapan masukan, dan dukungan juga disampaikan oleh Camat Medan Belawan, Camat Percut Sei Tuan, Camat Medan Marelan, Camat Hamparan Perak, Pelindo I dan Operasional Pelabuhan Belawan mengenai Penataan Kawasan Permukiman Utara Medan untuk Mendukung Wisata Bahari.

Kelanjutan acara ini adalah diskusi lebih lanjut dengan pihak terkait tercantum dalam pembangunan tanggul pengendali banjir rob, dan rencana pengembangan pelabuhan belawan yang berdampak pada warga yang bermukim di lahan Pelindo, sehingga tidak bisa memunculkan kawasan permukiman kumuh seperti yang terlihat sekarang ini.