Ranperda RP3KP Merupakan Acuan Dan Dasar Program Prioritas Pembangunan Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Medan – Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara melaksanakan konsultasi publik Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Sumatera Utara Kamis  – Jum’at  di Hermes Palace Hotel Medan (5 – 6/12).

Acara ini merupakan tindak lanjut dari proses review penyusunan RP3KP Provinsi Sumatera Utara serta untuk menjaring aspirasi untuk penyempurnaan Dokumen Ranperda RP3KP tersebut. Acara di buka langsung oleh Kadis PKP Provsu Ida Mariana, yang pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Ranperda RP3KP merupakan acuan dan dasar bagi kita semua, khususnya yang menjadi program prioritas pembangunan di bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

RP3KP selanjutnya akan mengakomodir isu dan permasalahan, yang salah satunya adalah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dimana sesuai denga visi misi Gubernur ingin menjadikan Sumut Bermartabat yang masyarakatnya tinggal di rumah yang layak huni, jelasnya.

Selain itu dokumen RP3KP ini juga mendukung tugas-tugas lain pada Dinas PKP Provsu yaitu penyediaan perumahan untuk korban bencana. Selanjutnya saya berharap kita semua berperan aktif dalam penyempurnaan muatan pada dokumen dan fokus dalam mengikuti acara serta berkontribusi dalam rangka pengayaan substansi, tambahnya.

Acara dihadiri oleh para undangan yang merupakan unsur DPRD, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumut, PDAM Tirtanadi,  OPD di lingkungan Provsu, OPD Kabupaten/Kota yang membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman serta yang berada pada KSN dan KSPN, Akademisi dan perwakilan asosiasi pengembang perumahan. (dedi)

 

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMUT IDA MARIANA HADIRI, HARI BAKTI PU KE-74

Medan – Dalam rangka Hari Bakti PU Ke-74, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Melaksanakan upacara bertempat di Lapangan Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumut, Jalan Sakti Lubis, Medan, Selasa (3/12).

Bertindak sebagai inspektur upacara Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.

“Pembangunan Infarastruktur harus memiliki dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat seluruh jajaran-jajaran pemerintah dan mitra yang terlibat harus memastikan bahwa pembangunan infrastruktur fakus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat”.

Hal itu disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi Saat membacakan pidato Presiden Joko Widodo.

“Dalam 5 tahun ke depan, Indonesia akan melanjutkan pembangunan 60 bendungan, 1000 embung, 500.000 hektare jaringan irigasi baru, 2.500 km jalan tol, 60.000 km jalan baru, serta peningkataan akses masyarakat terhadap air minum layak menjadi 90 %, akses sanitasi dan persampahan mejadi 80 %. Selain itu program sejuta rumah, khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah, juga akan dilanjutkan”, tambahnya.

Hari Bakti PU lahir dari kisah 21 pegawai di Gedung Sate pada 3 Desember 1945. Sebanyak 21 pegawai PU bertugas menjaga gedung Departemen PU di Bandung yang sekarang bernama Gedung Sate.

Dalam pertempuran tersebut diketahui dari 21 orang pemuda 7 diantaranya hilang. Satu orang luka-luka berat dan beberapa orang lainnya luka-luka ringan. Setelah dilakukan penelitian ternyata para pemuda yang hilang itu diketahui bernama : Didi Hardianto Kamarga, Muchtaruddin, Soehodo, Rio Soesilo, Soebengat, Ranu dan Soerjono.

Semaraknya acara peringatan Hari Bakti PU Ke-74, tergambar dari semangat peserta upacara mengenakan pakaian adat dari seluruh wilayah indonesia

Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, dan seluruh Kepala Instansi Ke  PU- an dan staf antara lain, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi Wilayah Sumatera Utara, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara, Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu, Balai Litbang Perumahan Wilayah 1 Medan, Balai Diklat PUPR Wilayah 1 Medan, Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Provsu, Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan, dan Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Sumatera Utara.

 

 

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) LANJUTAN, PERCEPATAN PENYIAPAN DOKUMEN KPBU RUSUNAWA TERINTEGRASI BAGI PEKERJA KEK SEI MANGKEI

Medan –  Ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei Melalui Peraturan Pemerintah Nomor  29  Tahun  2012  diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia dan Provinsi Sumatera Utara Khususnya, KEK Sei Mangkei yang tepatnya berada di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara yang Luas 2002,7 Hektar yang di Fokuskan untuk menjadi pusat pengembangan industri  kepala sawit hilir berskala besar dan berkualitas Internasional.

Hal itu diutarakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh Staff Ahli Gubernur Agus Tri Priyotno saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) lanjutan, Kegiatan Penyiapan Dokumen KPBU Rusunawa Trintegrasi bagi Pekerja KEK Sei Mangkei, Kamis, 26-27 November 2019 di Hotel Cambridge Medan.

Sebagai Kawasan Industri yang berada disentral bahan baku berbasis all group dan dekat dengan selat malaka KEK Sei Mangkei memiliki bisnis pendukung yaitu Logistik dan Pariwisata KEK Sei Mangkei Juga terbuka akan potensi industri lainnya terutama disektor hilir dengan nilai tambah yang tinggi, ucapnya.

Beliau juga mengatakan Dengan melihat potensi tersebut diperkirakan jumlah karyawan yang berkerja di KEK Sei Mangkei di Proyeksikan mencapai 83.000 orang dan perkiraan investasi Infrastruktur sebesar 5,1 Triliun serta investasi investor sebesar 129 Triliun pada tahun 2031.

Dengan melihat perkiraan jumlah karyawan yang mencapai 83.000 orang tersebut tempat tinggal yang layak sangat dibutuhkan untuk para karyawan,  mengatasi hal tersebut  Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang di fasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Direktorat Jenderal Perumusan Kebijakan dan Evaluasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bergerak cepat dengan membangun Rusunawa Terintegrasi.

Selanjutnya, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Ida Mariana Menyampaikan “Bukan hanya Rusunawa bagi pekerja saja yang dibangun tetapi apartement-apartement mewah yang diperuntuhkan untuk top manager akan dibangun”

 

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga berencana membangun Kawasan baru yang nantinya di lengkapi berbagai fasilitas Sosial dan fasilitas umum Seperti  Pasar Tradisional, Sekolah, Puskesmas/Klinik Kesehatan, dan Tempat Ibadah untuk karyawan KEK Sei Mangkei maupun Masyarakat umum, Pungkasnya.

Acara tersebut dihadiri oleh Perwakili dari Direktur Kementrian PUPR RI, Perwakili Direktur KPRSB,Perwakilan Kementerian BPN  RI, Perwakilan  Bappenas RI, Perwakilan Direktur Pengelolahan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Perwakilan Dirjen Pembiayaan Resiko, Perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas PKP Provsu, Perwakilan Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Simalungun, Perwakilan direktur BUMN dan BUMD  dan Akademisi.

 

SINERGISITAS BAIK KUNCI UTAMA MEMBANGUN SUMUT BERMARTABAT

Medan – “Pembangunan kawasan terintegritas Mebidangro ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan visi Presiden Jokowi. “Ada lima instruksi Presiden, prioritas pembangunan SDM sejak dalam kandungan, permudah investasi untuk membuka lapangan kerja, reformasi birokrasi, APBN harus tepat sasaran, hingga pembangunan infrastruktur. Jadi, Mebidangro merupakan salah satu upaya mewujudkan visi Presiden

Hal itu disampaikan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) Rencana Program Pengembangan Jaringan Jalan Mebidangro dan pambahasan pembangunan KEK Sei mangkei, di Hotel Aryaduta, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 8, Kota Medan, Rabu (20/11).

Dalam sambutanya, Gubernur juga menjelaskan, pembangunan kawasan terintegritas Mebidangro ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan visi Presiden Jokowi. “Ada lima instruksi Presiden, prioritas pembangunan SDM sejak dalam kandungan, permudah investasi untuk membuka lapangan kerja, reformasi birokrasi, APBN harus tepat sasaran, hingga pembangunan infrastruktur. Jadi, Mebidangro merupakan salah satu upaya mewujudkan visi Presiden tersebut,” ujar Edy Rahmayadi.

Hedy Rehadian, Direktur Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan, Kementerian PUPR mendukung upaya percepatan pembangunan kawasan Mebidangro. Karena itu pihaknya hadir untuk mensinkronkan seluruh kebutuhan konektivitas, antara setiap kabupaten yang memiliki kebutuhan.

Kemudian acara dilanjukan pembahasan mengenai Pembangunan Kawasan KeK Sei Mangkei

Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK)  Sei  Mangkei ditetapkan  melalui  Peraturan  Pemerintah Nomor  29  Tahun  2012  pada  tanggal  27 Februari 2012 dan merupakan KEK pertama di Indonesia  yang  telah diresmikan  beroperasi oleh  Presiden  Joko  Widodo  pada  27  Januari 2015.  KEK Sei Mangkei yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara memiliki bisnis utama berupa industri kelapa sawit dan karet dan difokuskan untuk menjadi pusat pengembangan industri kelapa sawit dan karet hilir berskala besar dan berkualitas internasional.

Sebagai kawasan industri yang berada di sentra bahan baku berbasis agro dan dekat dengan Selat Malaka, KEK Sei Mangkei juga memiliki bisnis pendukung yaitu logistik dan pariwisata. Dengan total luas lahan sebesar 2.002,7 ha, KEK Sei Mangkei terbuka akan potensi industri lainnya terutama di sektor hilir dengan nilai tambah yang tinggi. KEK Sei Mangkei didukung dengan infrastruktur di dalam dan luar kawasan

Salah satu dukungan yang dibutuhkan dalam pengembangan KEK Sei Mangkei adalah pembangunan hunian bagi para pekerja.  Hunian yang dapat disediakan pemerintah adalah Rusunawa yang dilengkapi dengan Prasarana sarana dan utilitas Umum permukiman yang terintegrasi dengan fasilitas dasar ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Ketersediaan fasilitas tersebut akan membuat kawasan permukiman tumbuh berkembang dan mandiri.

Dalam Kesempatan Kadis PKP Sumut Ida Mariana menyampaikan, “Pembangunan Rusunawa di KEK Sei Mangkei sudah sampai tahap menuju  Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) tetapi di dalam kawasan terintegrasi ini perlunya dukungan utamanya air minum dukungan pembangunan pasar, pembangunan sekolah kemudian sarana olah raga dan rumah sakit semua terintegrasi karena nantinya kita akan membackup pekerja yang ada di Sei Mangkei”.

Beliau juga mengatakan “Selain pembangunan Rusunawa Untuk MBR lokasi ini nantinya akan dibangun apartement yang diperuntukan bagi Top maneger”.

Acara tersebut merupakan Senergisitas yang sangat baik, kita ketahui infrastruktur arus jalur darat merupakan jalur utama masyarakat Sumut dalam beraktifitas terutama di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei dimana Dinas PKP Sumut nanti nya akan dibangun Rusunawa diperuntukan bagi pekerja-perkerja di Sei mangkei.

PENGEMBANG SUMATERA UTARA BERHENTI BANGUN RUMAH SUBSIDI

Pengembang Sumatera Utara yang tergabung di REI ( Real Estat Indonesia ) Sumatera Utara dan Apersi ( Asosiasi Perumahan Seluruh Indonesia) Sumatera Utara bertemu dan melaporkan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Sumatera Utara Ir. Ida Mariana, M.Si. Selasa sore (19 November 2019) di Aula Dinas PKP Sumatera Utara bahwa anggota REI maupun Apersi akan berhenti “STOP” bangun rumah Subsidi.

Ketua REI Sumatera Utara, Ir. Andi Atmoko Panggabean didampingi Sekretaris  Ir. H.Reza Sirait dan Ketua Kehormatan REI Sumatera Utara Ir. Tomi Wistan menyampaikan hal ini disela sela pertemuan rapat koordinasi Dinas PKP Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bahwa anggota REI segera akan berhenti membangun rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Kami akan stop bangun rumah subsidi karena dukungan infrastruktur pemerintah pusat tidak optimal, kami diminta dukung program sejuta rumah dengan modal beli lahan, bangun rumah dan lainnya semuanya dari modal sendiri, pemerintah cukup membantu di subsidi bunga menjadi 5%, tetapi tahun ini kuota tidak memadai dan mencukupi, sehingga rumah tidak bisa akad dan MBR menjadi tidak dapat memiliki rumah, cashflow proyek menjadi kendala, kata Moko

Lebih baik saat ini kami stop bangun rumah subsidi dan beralih ke rumah komersil saja, daripada kami babak belur, ditambahkan Irwan Ray selaku Ketua Apersi Sumatera Utara. Anggota Apersi saat ini hampir semuanya memutuskan sementara berhenti membangun sambil melihat situasi tahun depan. Harapannya kuota subsidi tahun depan 2020 bisa ditambah, karena kuota yang telah ditetapkan sebesar 11 Triliun pasti tidak akan tercukupi bahkan habis disedot oleh bangunan ready stok tahun 2019.

Tomi Wistan yang juga selaku Wakil Ketua Umum bidang properti KADIN Sumatera Utara menyampaikan bahwa Kuota tahun 2019 telah habis dan mulai terbatas di bulan Juni 2019, dan Kuota tahun 2020 yang telah ditetapkan APBN 2020 dipastikan akan habis di bulan maret atau april 2020 karena disedot oleh jatah rumah ready stok 2019. Artinya Kuota 2020 itu sama saja dengan tidak ada kecuali BP2BT yang diperkirakan sekitar 50.000, Ucap Tomi

Sebagai informasi bahwa realisasi rumah subsidi 2018 baik dari skim FLPP dan SSB terserap sebanyak 263.000 unit, dimana setiap tahun diperkirakan naik sebesar 10% yang artinya tahun 2019 pasok kuota yang harus disiapkan pemerintah adalah sebanyak 290.000, tetapi tahun 2020 yang tersedia hanya 168.000 mengakibatkan kuota mulai habis di bulan Juni 2019. Saat ini yang ada adalah KPR BP2BT ( Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan) sebanyak 16.000 dan diperkirakan tidak terserap karena batasan akhir pengajuan terakhir tanggal 14 November 2019. Tahun 2020 seharusnya pasok kuota yang harus disiapkan pemerintah adalah sebanyak 320.000 unit, tetapi yang telah ditetapkan APBN sebesar 11 Triliun dan diperkirakan sekitar 100.000 unit saja dan akan diserap habis oleh kekurangan kuota 2019. Artinya tahun 2020 Kuota FLPP sudah habis untuk rumah produksi 2020. Sehingga membuat pengembang akhirnya akan memutuskan berhenti bangun rumah subsidi, kecuali ada penambahan kuota Flpp maupun dikonversikan ke SSB agar jumlah kuota naik disamping kuota KPR BP2BT diperkirakan sekitar 50.000 ditahun 2020.

Dalam pertemuan itu Reza Sirait juga menyampaikan pemerintah daerah agar bisa membantu meringankan beban MBR dalam membei rumah subsidi khususnya nilai BPHTB, dimana saat ini Nilai Pengurang Objek Pajak yang tidak kena pajak adalah 60 juta sebaiknya dinaikkan menjadi senilai harga rumah subsidi yang ditetapkan pemerintah sehingga BPHTB menjadi nol atau gratis sebagai pengganti SBUM 4 juta yang dialihkan saja ke kuota FLPP/SSB, dan  bila perlu PSU juga tidak perlu lagi demi bertambahnya kuota, tegas Reza

PKP PEMPROVSU akan menyiapkan anggaran Kuota FLPP khusus Sumatera Utara

Kadis PKP Pemprovsu Ida Mariana setelah mendengar masukan dari REI dan APERSI bertekad akan membantu pengembang untuk turut menyampaikan aspirasi ini ke pusat, malah akan membuat gebrakan yang mungkin bisa membantu pengembang di Sumatera Utara. Kami akan mencoba menghitung anggaran berapa yang bisa disisihkan dan disiapkan oleh Pemprovsu melalui APBD untuk anggaran Kuota FLPP khusus hanya untuk Sumatera Utara yang penyalurannya melalui Bank Sumut, mungkin kami akan menyiapkan subsidi FLPP bergulir untuk rumah MBR 1.000-1.500 unit dan ini tentu akan menjadi pertama di Indonesia dimana ternyata Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga peduli kepada masyarakatnya melalui bantuan KPR FLPP agar dapat memiliki rumah layak huni yang merupakan visi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang Bermartabat.

Selain itu juga PSU tentu akan ditiadakan anggarannya untuk mendukung KPR FLPP, Ida Mariana juga menyebutkan siap mendukung perumahan yang memiliki minimal 1.000 unit untuk dibantu penyediaan Sumur Bor besar atau Septik Tank Besar untuk mendukung higienisnya kompleks perumahan yang juga tujuannya untuk mengurangi angka stunting di Sumatera Utara.

Pertemuan diakhiri dengan penyerahan Ulos sebagai penghargaan kepada REI dan APERSI yang telah bekerjasama dan mendukung program pemerintah provinsi sumatera utara melalui Dinas PKP dalam hal kerjasama CSR dan PSU untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Hanya Bangsa Yang Menghargai Jasa Para Pahlawannya Dapat Menjadi Bangsa Yang Besar

Komandan Upacara Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2019

Medan – Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Dinas PKP Provsu melaksanakan upacara bendera yang diadakan di halaman kantor Dinas Minggu (10/11). Yang bertindak sebagai Inspektur Upacara yaitu Herizal Ananda Pulungan selaku Pelaksana Sekretaris Dinas dan Komandan Upacara oleh Darianto Bangun.

Setiap hari Pahlawan, kita diingatkan kembali kepada peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya sebagai salah satu momen paling bersejarah dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Pada pertempuran tersebut rakyat bersatu padu, berjuang, pantang menyerah, melawan penjajah yang ingin menancapkan kembali kekuasaannya di Indonesia, ujar Herizal membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia.

Peserta Upacara Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2019

Dengan peringatan Hari Pahlawan diharapkan kita akan lebih menghargai jasa dan pengorbanan para pahlawan, sebagaimana ungkapan salah seorang The Founding Fathers kita Bung Karno yang menyatakan bahwa   “ Hanya Bangsa Yang Menghargai Jasa Para Pahlawannya Dapat Menjadi Bangsa Yang Besar “. Adapun tema peringatan Hari Pahlawan 10 November 2019 adalah “ Aku Pahlawan Masa Kini ”, yang mempunyai makna menjadi Pahlawan masa kini dapat dilakukan oleh siapapun warga negara Indonesia, dalam bentuk aksi-aksi nyata memperkuat keutuhan NKRI, seperti menolong sesama yang terkena musibah, tidak menyebarkan berita hoax, tidak melakukan perbuatan anarkis atau merugikan orang lain dan sebagainya, tambahnya.

Upacara Hari Pahlawan dihadiri oleh para pejabat eselon III, eselon IV, dan staf dilingkungan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara serta pimpinan dan staf SNVT Penyediaan Perumahan Provsu. (dedi)

 

Kadis PKP Sumut Meninjau Korban Kebakaran di Sentosa Lama

Medan – Pasca terbakarnya puluhan rumah di Jalan Sentosa Lama, Kelurahan Sei Kera Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan, Senin (21/10) yang lalu, Menyisakan Puing-puing bangunan yang hangus tak bersisa. Sebagian warga sudah ada yang mengungsi ke rumah saudaranya. Sementara sebagian besar korban kebakaran terpaksa masih mengungsi di tenda-tenda pengungsian yang disediakan oleh relawan. Berbagai bantuan dari elemen masyarakat dan pemerintah telah disampaikan kepada para korban.

Sebagai wujud kepedulian dan rasa empati Kepala Dinas PKP Provsu Ida Mariana Harahap mendatangi para pengungsi di tenda – tenda pengungsian dan berdialog langsung dengan para pengungsi. Warga menyampaikan kondisi mereka saat ini kepada Ibu Kadis.

“saya tidak ada apa lagi untuk membangun rumah saya kembali, saat ini dan seterusnya saya akan tetap tinggal ditenda-tenda pengungsian ini”, disampaikan salah seorang korban kebakan saat berdialog dengan Ida Mariana.

Melihat kondisi pengungsi yang termasuk masyarakat kurang mampu tersebut Ida Mariana menyampaikan bahwa masyarakat korban kebakaran tersebut akan difasilitasi mendapatkan kemudahan memperoleh hunian baru.

Dalam kesempatan tersebut kepala dinas juga menyerahkan bantuan sembako melalui posko kebakaran yang nantinya akan dibagikan secara merata kepada para korban.

Medan – Pasca terbakarnya puluhan rumah di Jalan Sentosa Lama, Kelurahan Sei Kera Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan, Senin (21/10) yang lalu, Menyisakan Puing-puing bangunan yang hangus tak bersisa. Sebagian warga sudah ada yang mengungsi ke rumah saudaranya. Sementara sebagian besar korban kebakaran terpaksa masih mengungsi di tenda-tenda pengungsian yang disediakan oleh relawan. Berbagai bantuan dari elemen masyarakat dan pemerintah telah disampaikan kepada para korban.

Sebagai wujud kepedulian dan rasa empati Kepala Dinas PKP Provsu Ida Mariana Harahap mendatangi para pengungsi di tenda – tenda pengungsian dan berdialog langsung dengan para pengungsi. Warga menyampaikan kondisi mereka saat ini kepada Ibu Kadis.

“saya tidak ada apa lagi untuk membangun rumah saya kembali, saat ini dan seterusnya saya akan tetap tinggal ditenda-tenda pengungsian ini”, disampaikan salah seorang korban kebakan saat berdialog dengan Ida Mariana.

Melihat kondisi pengungsi yang termasuk masyarakat kurang mampu tersebut Ida Mariana menyampaikan bahwa masyarakat korban kebakaran tersebut akan difasilitasi mendapatkan kemudahan memperoleh hunian baru.

Dalam kesempatan tersebut kepala dinas juga menyerahkan bantuan sembako melalui posko kebakaran yang nantinya akan dibagikan secara merata kepada para korban.

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2019

MEDAN – Dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Republik Indonesia mengadakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2019, di Hotel Grand Mercury Medan, Kamis (24/10)

Rapat dilaksanakan untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan rumah di Provinsi Sumatera Utara dan strategi untuk mengatasi backlog. Pemerintah begitu gencar dalam melaksanakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan melibatkan peran semua aktor pembangunan serta membuat kesiapan berbagai instrumen yang dibutuhkan yang meliputi peraturan pelaksanaan, dokumen perencanaan, basis data, pendanaan dan sistem pembiayaan, ujar Herizal Ananda Pulungan selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu mewakili Sekda Provsu saat membuka Acara.

Semoga melalui rapat koordinasi ini, pemerintah  baik pusat maupun daerah, serta semua stake holder seperti perbankan dari sisi pembiayaan, asosiasi dan pengembang perumahan subsisdi dari sisi supply dan MBR sebagai tujuan akhir, dapat bekerja sama dengan lebih baik lagi dalam meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan pembiayaan perumahan, pemanfaatan hunian dan kualitas rumah bersubsidi yang layak huni, tambahnya.

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2019, dihadiri oleh jajaran Direktorat Jenderal Penyediaan Infrastruktur PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu, Bank BTN, REI, dan beberapa developer lainnya yang ada di Sumatera Utara.

Dinas PKP Provsu Melaksanakan Upacara Hari Kesaktian Pancasila

Medan – Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tiap tanggal 1 Oktober, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara melaksanakan upacara bertempat di halaman Kantor Dinas, selasa (1/10). Bertindak sebagai inspektur upacara Herizal Ananda Pulungan selaku Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan sebagai Komandan Upacara Naimul Ahmad Rangkuti selaku Kepala Seksi Pendataan Dan Perencanaan.

Upacara diikuti oleh segenap pejabat eselon III dan IV, serta ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, dan pimpinan, staf SNVT Penyediaan Perumahan Provsu. (dedi)

 

Sumut Menjadi Salah Satu Tuan Rumah Gelaran Indonesia International Property Expo 2019 (IIPEX)

Medan – Gubsu yang diwakili oleh Ida Mariana selaku Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provsu membuka secara resmi gelaran Indonesia International Property Expo 2019 (IIPEX) di Atrium Plaza Medan Fair, Rabu (25/09). Gelaran ini merupakan pameran properti terbesar di Indonesia yang dihelat serentak di 4 kota besar di Indonesia antara lain Jakarta, Surabaya, Denpasar, dan Medan yang menampilkan produk-produk perumahan terbaik dari developer-developer berkualitas.

Sumatera Utara mengambil peran dalam acara Indonesia International Property Expo 2019 yang artinya bagaimana masyarakat Sumatera utara bisa bermartabat, bermartabat dalam artian memiliki rumah yang layak Huni. Oleh sebab itu Pemerintah perlu bekerja sama dengan Realestat Indonesia ( REI) agar kebutuhan rumah untuk masyarakat bisa terpenuhi, ujar Ida Mariana. Jadikan lah semua pembangunan rumah, baik rumah untuk masyarakat yang kurang mampu maupun rumah komersil agar dipermudah proses perijinan dan kepemilikannya. Saya berharap kepada para investor dan pengembang baik yang sudah menanamkan modalnya maupun yang belum, melalui kegiatan ini untuk menanamkan modalnya di Provinsi Sumatera Utara, karena saat ini Sumatera Utara masih butuh banyak rumah, tambahnya mengakhiri sambutan.

Acara dilanjutkan dengan pengguntingan pita dan pemukulan alat musik tradisional tagading sebagai tanda dibukanya acara  Indonesia International Property Expo 2019.  Acara ini dilaksanakan selama 5 hari mulai tanggal 25 s/d 29 September 2019. Acara ini juga dihadiri oleh, Rei, Bank BTN, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BJB, Perumnas dan kurang lebih 200 pengembang dibidang property. (dedi)