Kunjungan Kerja Komisi C DPRD Kab. Tapanuli Utara ke Dinas PKP Provsu

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menerima kunjungan kerja DPRD Komisi C Kab. Tapanuli Utara. Kunjungan ini dipimpin oleh Royal Simanjuntak, pertemuan ini diadakan di Aula Dinas Kantor PKP Provsu Jl. A.H Nasution No. 20 Medan (Kamis, 20/05)

Kunjungan kerja disambut oleh Kepala Dinas PKP Supryanto didampingi Kabid Rumah Swadaya Indra Sakti Harahap. Dalam kunjungannya Komisi C DPRD Kab. Taput bersama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tapanuli Utara ingin berkoordinasi mengenai bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Royal Simanjuntak “Taput masih banyak warga miskin, ada sekitar 13.000 (tiga belas ribu) unit Rumah Tidak Layak Huni dan perlu mendapat bantuan. Kami berterimakasih tahun 2021 Tapanuli mendapat bantuan 50 unit rumah, kami mengharapkan tahun 2022 akan mendapatkan bantuan sebanyak 250 unit rumah” ujarnya.
Robert Marbun dari Dinas PKP Kab. Tapanuli Utara menambahkan “banyak kendala bantuan RTLH yang ada di Taput, banyak warga yang tidak dapat terverifikasi datanya karna belum memiliki legalitas tanah sehingga sering gagal verifikasi, dan warga yang merasa tidak mampu membuat laporan setelah menerima bantuan dan warga juga mengeluhkan karena adanya jumlah minimal kelompok pokmas” tambahnya.
Selanjutnya Kepala Bidang Rumah Swadaya menjelaskan “penerima bantuan RTLH harus sesuai dengan syarat dan peraturan yang berlaku. Pemkab Tapanuli Utara juga harus memberdayakan perangkat desa untuk membantu memfasilitasi masyarakat atau warganya untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan  bantuan RTLH sehingga dapat meminimalkan masalah ataupun kendala. Selanjutnya warga juga harus ikut berswadaya karena itu adalah tujuan dari program ini” jelasnya.

Kepala Dinas PKP Provsu menambahkan “saya merasa Pemkab harus membantu atau menyelesaikan masalah warganya, seperti legalitas tanah bisa dikoordinasikan dengan kepala desa untuk membantu membuatkan surat keterangan, jika warga yang menerima bantuan tidak mampu membuat laporan Dinas Perumahan  Kab. Taput bisa memberikan pendampingan terhadap warganya. Kami meminta proaktif koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Taput dengan Dinas PKP Provsu dalam rangka mempersiapkan diri untuk  menerima bantuan RTLH.

Acara diskusi diakhiri dengan foto bersama.

Comments for this post are closed.