Audiensi Bupati Kab. Samosir ke Dinas PKP Provinsi Sumatera Utara

Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu Supryanto menerima kunjungan kerja dari Bupati Samosir Vandiko T Gultom. Pertemuan diadakan di Aula Dinas PKP Provsu Jl. A.H Nasution No. 20 Medan (Rabu 19/05).

Dalam Kunjungannya Vandiko didampingi Kepala Bappeda Kab. Samosir, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kab. Samosir, Kadis Pekerjaan Umum, Kadis Perhubungan, Kadis Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Samosir. “kami merasa perlu untuk berkoordinasi dengan pemprov, minggu lalu kami sudah berkoordinasi dengan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. Koordinasi tersebut disambut baik oleh Gubernur Sumut dan Pak Gubernur meminta kepada Kabpuaten/Kota untuk sering berkoordinasi agar terjadi menjadi sinergi. Kami juga membawa usulan peningkatan Kawasan kumuh dan bantuan Rehabilitasi RTLH sebanyak 200 unit” ujarnya.

Kepala Bappeda Kab. Samosir Rudi Siahaan menabahkan “di Samosir masih banyak daerah Kawasan kumuh, kami setiap tahun juga mempunyai anggaran dari Kabupaten namun kami juga meminta bantuan dari provinsi dan pusat karena anggaran Kabupaten yang terbatas” imbuhnya.

Kepala Dinas KPP Kab. Samosir menambahkan “Kab. Samosir memiliki sekitar 4000 rumah tidak layak huni dan treus bertambah tiap tahunnya. Kawasan kumuh ada 54 desa sesuai dengan SK Kawasan Kumuh Bupati Kab. Samosir. Rehabilitasi RTLH juga sudah kami usulkan sesuai dengan by name by address di tahun ini kami tidak mendapat RTLH semoga tahun 2022 kami mendapatkan bantuan RTLH” tambahnya.

Kepala Dinas PKP Provsu Supryanto menjelaskan “mengenai bantuan RTLH sudah ada kewenangan yang terbagi atas <10 Ha merupakan kewenangan Kab/Kota, 10-15 Ha merupakan kewenangan Provinsi dan luasan diatas >15 Ha merupakan kewenangan pusat. Kami juga lagi membuat draf untuk pergub mengenai kewenangan untuk membuat alokasi khusus untuk menangani RTLH ini. Mengenai jumlah yang akan didapat oleh Kabupaten/Kota keputusan ada di Komisi D DPRD Provinsi. Untuk pengajuan usulan TA. 2022 kami meminta kepada Pemkab untuk ikut mengawal bersama usulan di DPRD Provinsi, dan sesuai kewenangan Provinsi akan menangani RTLH dengan luasan 10 – 15 Ha dengan pengusulan dan dokumen yang lengkap karena nanti setelah diterima kami akan melakukan pengecekan kesesuaian dengan SK Bupati dengan pengecekan langsung ke lapangan” paparnya.

Kabid Rumah Swadaya Indra Sakti Harahap menambahkan “untuk tahun 2021 Kab. Samosir tidak mendapat bantuan, untuk usulan tahun 2022 kami meminta untuk pemkab bersama-sama mengawal usulan dan memperhatikan persyaratan penerima bantuan RTLH” tambahnya.

Kabid Kawasan Permukiman Herizal Pulungan juga menanggapi “mengenai usulan yang ada pada musrembang kemarin ada dokumen yang belum lengkap dan belum diserahkan dan diharapkan melengkapi dokumen yang belu, selesai dan segara disegerakan, dan berharap agar Kab. Samsosir mendaapat bantuan untuk tahun 2022” ujarnya.

Kabid PSU Hadasa Manurung mengatakan “Tahun 2021 PSU mengadakan kegiatan di Onan Sipolo di Palipi dan masih tahap lelang, kami memohon dengan sangat agar setelah pengerjaan selesai Pemkab Samosir dapat menerimanya sebagai asset, dan mohon kepada Pemkab untuk membantu warga agar menerima adanya bantuan pekerjaan PSU dari luar kabupaten” katanya.

Sekretaris Dinas PKP Anda Subrata menambahkan “kami sedang menyiapkan aplikasi untuk pengusulan/penginputan data RTLH sesuai dengan kewenangan Provinsi sebesar 10 – 15 Ha dan di dalam aplikasi nanti membuat penetapan titik koordinat dan setelah usulan masuk tim sruvei akan mengecek langsung sesuai dengan koordinat dan sesuai dalam SK Kumuh Bupati dengan kesesuaian dan validasi data yang di input dalam aplikasi.

Acara Koordinasi diakhiri dengan foto bersama.

Comments for this post are closed.