KADIS PKP PROVSU BERSINERGI DENGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, UNTUK PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI KEK SEI MANGKEI

Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Ir. Ida Mariana M.Si mengikuti Rapat Koordinasi Penyediaan Infrastuktur Jalan, air baku dan perumahan pekerja yang mendukung Kawasan Industri Prioritas RPJMN 2020-2024 di Kantor Dinas PKP Provsu (Selasa, 4/8).

Sesuai dengan amanat UU No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 14 bahwa salah satu upaya untuk percepatan penyebatan dan pemerataan pembangunan industri di seluruh wilayah NKRI dapat dilakukan melalui Perwilayahan Industri, dan salah satunya adalah melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) dan pengembangan kawasan industri. Komponen yang ada dalam suatu WPPI adalah Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri (KI), dan Sentara IKM. WPPI telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN)  dimana terdapat 22 WPPI di seluruh NKRI.

Dalam rangka mendukung upaya percepatan pengembangan industri di luar pulau Jawa sesuai amanah Peraturan Pemerintah tentang RIPIN tersebut, kegiatan pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) menjadi agenda penting dalam rangka pengembangan industry secara nasional. Program kegiatan pengembangan 22 WPPI dapat mengacu pada RIPIM 2015-2035, dimana salah satu programnya adalah koordinasi antar kementerian/lembaga dan antar daerah dalam pengembangan infrastruktur di dalam WPPI. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024 terdapat 9 (sembilan) Kawasan Industri prioritas dan 18 (delapan belas) kawasan industry yang dikembangkan. Pengembangan 27 (dua puluh tujuh) kawasan industri tersebut harus didukung dengan ketersediaan infrastruktur dasar dan penunjangnya, baik dari jumlah maupun kualitasnya oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan amanat dari Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri yang menyebutkan bahwa infrastruktur industri wajib disediakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Direktorat Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian perlu melakukan koordinasi penyediaan infrastruktur khususnya jalan, air baku, dan perumahan pekerja dalam rangka pengembangan WPPI yang mendukung kawasan industri yang merupakan KI prioritas RPJMN 2020-2024 khususnya Kawasan Industri Sei Mangkei, Kawasan Industri Palu dan Kawasan Industri Batulicin. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi antar stakeholder terkait dalam penyediaan infrastruktur jalan, air baku, dan perumahan pekerja yang mendukung kawasan industri dimaksud.

Rapat dibuka oleh Ignatius Warsito selaku Direktur Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian menjelaskan “Infrastuktur Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) ada infrastuktur dasar, jalan, penerangan jalan, drainase, IPAL dan IPAB dan sarana penunjang antara lain hotel, restoran, sarana olaraga, rumah ibadah, perbankan dan sarana penunjang lainnya sesuai kebutuhan di Kawasan Industri” jelasnya.

Acara dilanjutkan dengan penyampaian tanggapan oleh Ida Mariana “kami sedang mempersiapkan kawasan baru, berjarak kurang lebih 500m dari Kawasan Industri KEK Sei Mangkei, yang  mana didalamnya terdapat rusunawa untuk para pekerja apartemen, hotel, sarana ibadah, pasar, sekolah dan semua yang dibutuhkan layaknya kawasan baru, nantinya akan diproses melalui KPBU dan sudah memasuki tahapan FBC” ujarnya.

“Semua infrastuktur yang kami harapkan untuk dicantumkan nantinya di BPIW, perencanaan sudah ada. Tahun ini juga dimulai pembangunan rusunawa para pekerja yang akan disiapkan oleh Kementerian PUPR dan sarana pendukung lainnya seperti jalan kawasan serta pembangunan air minum untuk distibusikan ke rusunawa” tambahnya.

Acara diikuti oleh Perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian PPN/Bappenas, Dinas PUPR dan Bappeda Provinsi serta Pengelola Kawasan Industri. (ulfa)

Comments for this post are closed.