DINAS PKP PROVSU MENYELENGGARAKAN RAPAT VIDEO CONFERENCE DUKUNGAN KEBIJAKAN DALAM PEROLEHAN RUMAH SUBSIDI BAGI PNS, CPNS DAN NON PNS DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Medan – Dinas PKP Provsu menyelenggarakan Rapat Video Conference Dukungan Kebijakan dalam Perolehan Rumah Subsidi Bagi PNS, CPNS dan Non PNS di Provinsi Sumatera Utara, Ir. Ida Mariana Harahap, M,Si  sebagai Kadis memoderator  acara tersebut. Rapat dilakukan diq Kantor Dinas PKP Provsu (Rabu, 29/7).

Dalam pembukaannya Ida Mariana menyampaikan “bappertarum, yang sudah lama stagnant dan sudah digantikan dengan BP Tapera sehingga semua ingin mengetahui seperti apa yang nantinya akan dilakukan oleh Tapera terkait perolehan rumah subsidi bagi PNS khususnya di Sumatera Utara”   ujarnya

“Saya juga sudah menyampaikan dokumen daftar PNS di Pemprovsu yang belum memiliki rumah sebanyak 1500 ASN yang belum memiliki rumah. Kami sudah memperoleh lahan sekitar 50-70 Ha untuk bisa nantinya dibantu oleh Tapera” tambahnya.

Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Herry TZ selaku Direktur Pengembangan Sistem Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan. “Penerbitan PP No. 25 Tahun 2020 sudah beroperasi untuk ASN di tahun ini bagi yang sudah mengikuti program bappertarum. Untuk 1500 ASN Pemprovsu jika disiapkan dengan baik bisa diselesaikan tahun 2020 jika datanya lengkap dan eligible untuk ASN MBR dengan pendapatannya kurang dari 8 juta dan memenuhi syarat mulai dari BI checking kita proses lebih awal sehingga bisa diketahui bisa memanfaatkan fasilitas rumah dengan tipe 36. Jika pendapatan diatas MBR maka Tapera sifatnya menabung dan tidak bisa menikmati fasilitas rumah subsidi dari program yang ada” katanya.

Dwi Nugroho perwakilan Komisioner BP Tapera menjelaskan “BP Tapera merupakan lembaga negara lanjutan dari BP Taperum PNS dimana fungsi dan peserta masih fokus kepada PNS, yang akan dimulai insyaAllah bulan oktober. Tapera merupakan program pembiayaan yang berasal dari tabungan peserta. Dasar pembentukan Tapera dari UU. No.4/2016 dan PP No.25/2020. Tujuan Tapera untuk seluruh masyarakat dan seluruh lapisan termaksud pekerja mandiri, namun sampai dengan 2021 realisasinya hanya bisa diterima oleh PNS karena untuk yang lain akan dibuat persyaratan tertentu, dan khusus untuk MBR” ujarnya.

Adang Sutara selaku Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan menjelaskan “dalam rangka beroperasinya BP Tapera ada beberapa regulasi yang lagi pemerintah siapkan agar ASN bisa langsung menggunakan haknya. Pertama mengalihkan dana taperum sebanyak 11 T, akan segera diahlikan dari dulu yang namanya bapertarum menjadi dana Tapera. Dana ini terbagi menjadi 3 bagian pertama untuk para ASN yang sebagian itu akan menjadi saldo awal peserta untuk ASN aktif yang sudah mempunyai simpanan, maka langsung mempunyai hak memanfaatkan pembiayaan tersebut. Bagian lain adalah pensiunan yang aktif serta ahli waris pensiunan yang sudah meninggal” ujarnya.

“Ada dua mekanisme awal yang pertama mengalihkan dana Taperum  untuk langsung dicatatkan sebagai peserta tapera untuk langsung mendapatkan haknya, kemudian ada sekitar 200ribu ASN yang belum mendapat haknya akan segera menerima haknya. Uang BP Tapera ada di portable Kementerian PUPR, Kemenkeu dan ada di kas negara  yang akan dipetakan dan dialihkan ke BP Tapera dan akan diberikan kepada peserta yang sudah dari taperum. Tata cara yang pengalihan sudah di proses di Kemenkumham, tim liquidasi sudah dibentuk oleh Kementerian PUPR hari ini SK nya sedang difinalkan dan sebelum 2021 kebijakan itu keluar” tambah Adang.

Diskusi via Video Conference ini diikuti oleh OPD Provinsi Sumatera Utara, Ketua DPRD Sumatera Utara, Ketua Komisi D Sumatera Utara, Bappeda Kota Medan, BKD Kota Medan, Kadis Perumahan, Permukiman Tata Ruang Kota Medan, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan, Bappeda Kota Binjai, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai, Dinas Koperasi  dan UKM Kota Binjai, Bappeda Kab. Deli Serdang, BKD Kab. Deli Serdang, Dinas Perumahan, Permukiman Tata Ruang Kab. Deli Serdang, Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Deli Serdang, Bappeda Kab. Karo, BKD Kab. Karo, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Karo,  Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Karo, Ketua APERSI Sumatera Utara, Ketua REI Sumatera Utara, Ketua APPINDO Sumatera Utara, Ketua KADIN Sumatera Utara.

 

Comments for this post are closed.