MUSRENBANG RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara " Ida Mariana"
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara ” Ida Mariana”

Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Perumahan Ida Mariana Harahap mengikuti Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021. Musrembang dilakukan secara online via aplikasi ZOOM terkait dengan pembatasan pertemuan yang melibatkan banyak orang dalam masa pandemic COVID-19. Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi melakukan pembukaan Musrembang. Ketua DPRD Provinsi, Perwakilan Menteri Dalam Negeri Tumpak Haposan Simanjuntak, dan Menteri Perencanaan Nasional Suharso Monoarfa turut memberikan kata sambutan dan Arahan. Musrembang Provsu diikuti oleh seluruh Kepala Daerah Kab/Kota, Kepala OPD Pemprovsumut.

Musrenbang RKPD Provsu 2021 merupakan tindaklanjut dari pelaksanaan pra musrenbang yang dibagi dalam 4 wilayah zona, Wilayah Pantai Barat dilakukan di Kab. Mandailing Natal pada 21 Februari 2020, Wilayah Pantai Timur di Kab. Langkat pada 25-26 Februari 2020, Wilayah Dataran Tinggi di Kab. Karo pada 6 maret 2020 dan terakhir Wilayah Kepulauan Nias yang direncanakan di Kab. Nias Selatan pada 18-19 Maret 2020 tetapi dibatalkan karna terhalang pandemic COVID-19, sampai Maret 2020 sudah 22 Kabupaten Kota yang melaksanakan musrembang.

Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera  Tahun 2020 dimulai tanggal 23 April yang berisikan arahan langsung dari Gubernur Sumatera Utara dan arahan dari Menteri Dalam Negeri yang diwakilkan oleh Tumpak Haposan Simanjuntak dan Menteri Perencanaan Nasional Suharso Manoarfa.

Musrenbang ini merupakan amanat dari UU No.25 Tahun 2004  Tentang Sistem Perencanaan Nasional, PP No. 44 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Kemendagri Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan Evaluasi Rancangan Perkuat Daerah tentang LPJPD dan LPJMP serta tata cara pembangunan LPJPD, LPJMP dan LKPD.

Gubernur Sumatera Utara  "Edy Rahmayadi" dan Wakil Gubernur Sumatera Utara "Musa Rajekshah"
Gubernur Sumatera Utara “Edy Rahmayadi” dan Wakil Gubernur Sumatera Utara “Musa Rajekshah”

Tumpak Haposan Simanjuntak menjelaskan 5 Arahan Utama Presiden Jokowi, yaitu Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastuktur Penyerdehanaan Regulasi, Penyerdehanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. RKP 2021 sebelum COVID-19 meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastuktur untuk Pertumbuhan berkualitas, sementara RKPD Sumut Tahun 2021 adalah Pembangunan SDM Unggul, Peningkatan Infrastuktur dan Pengembangan Wilayah dalam Percepatan Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat. Perubahan RKP 2021 setelah terjadi COVID-19 “Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat, dengan Fokus pada Industri, Pariwisata, Investasi, dan Penguatan Sistem Kesehatan Nasional” ujarnya.

Menteri Perencanaan Nasional Suharso Manoarfa menyampaikan arahan Presiden dalam rangka membendung COVID-19 ; Meningkatkan pengujian sampel secara massif dan melaksanakan isolasi secara ketat terhadap orang dalam pemantauan serta pasien dalam pengawasan. Memanfaatkan teknologi informasi berupa aplikasi kesehatan atau telemedicine ,sehingga orang tidak perlu bertemu dengan dokter atau kerumah sakit. Melakukan komunikasi secara efektif dan transparan kepada public dengan detil dan baik. Menegakkan hukum dengan bantuan aparat negara, sehingga masyarakat memiliki kedisiplinan yang kuat dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19. Menjaga kelancaran distribusi logistic yang dibutuhkan masyarakat dalam kebijakan tanggap darurat, baik kelancaran logistic dari pusat ke daerah maupun dari gudang-gudang logistik ke daerah.

Menteri Perencanaan Nasional "Suharso Manoarfa"
Menteri Perencanaan Nasional “Suharso Manoarfa”

Suharso Manoarfa juga menyampaikan Pemulihan dan Transfomasi Ekonomi Daerah Refocusing APBD Tahun 2020 untuk mendukung penanganan Covid19, penguatan  jaring pengaman sosial,dan pemulihan ekonomi. Penguatan safeguarding (monitoring, pengendalian dan evaluasi) terhadap pelaksanaan kebijakan penanganan Covid19 termasuk penanganan kesehatan, penguatan jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi  agar tetap berjalan transparan, akuntabel efisien dan efektif. Penentuan usulan kegiatan 2021 yang benar-benar mendukung prioritas nasional dalam RKP 2021, mempunyai daya ungkit bagi pemulihan perekonomian daerah, dan mendorong transformasi ekonomi. Penguatansinergi kegiatan yang dibiayai dari APBN, APBD, Dana Transfer Daerah, Dana Desa, investasi swasta dan sumber pendanaan lainnya.

Penyusunan RKPD 2021 didalam situasi yang tidak pasti, karena status Siaga Darurat Bencana Non-alam Corona Virus. Pemerintah memprediksi ini akan berlangsung sampai akhir 2020. Penyusunan target kinerja kedepan perlu diperhitungkan kembali mengingat dampak luas dari bencana ini.

Musrenbang Provsu dilanjutkan besok tanggal 24 April 2020 dengan arahan dari Bappeda Pemprovsu bersama OPD dan Bappeda Kab/Kota. (ulfa)

Comments for this post are closed.